PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS PENCABUTA…
ABSTRAK
Raihan Fauhiza
2026
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK
KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS
PENCABUTAN IZIN EDAR PRODUK OLEH BPOM
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 58) pp., bibl., ill., tabl.,
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan yang mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetik
harus memenuhi standar dan/atau persyaratan. Namun, dalam praktiknya …
VIKTIMISASI PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM P…
Penipuan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP), akan tetapi tindak pidana penipuan faktanya masih kerap terjadi. Meningkatnya tindak pidana penipuan turut berdampak pada melonjakkmeningkatkan korban yang ditimbulkan (viktimisasi). Viktimisasi dalam konteks ini merupakan proses terjadi penderitaan atau kerugian materil pada harta korban aki…
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGPIDIE
Pasal 9 UU Nomor 22/2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) mengatur tentang hak narapidana. Ketentuan UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan sebanyak 12 (duabelas) haknya. Namun, dalam praktik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie bahwa narapidana hanya menerima 3 (tiga) hak saja. Fakta empiris ini bertentangan dengan norma hukum mengenai pemenuhan hak narapidana.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak narap…
PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DENGAN DUKUNGAN INTELIJEN PEMASYA…
Change into good english Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menyelenggarakan pembinaan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, petugas pemasyarakatan berwenang menjalankan fungsi intelijen (mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menukar informasi) sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gangguan keamanan, per…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA AKIBAT HEWAN …
Kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya
masih sering terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan menimbulkan kerugian materiil
serta korban luka. Permasalahan ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pemilik
ternak dalam mengawasi hewannya sehingga membahayakan keselamatan
pengguna jalan. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 dan Per…
PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN RN(SUAT…
Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban, menerangkan bahwa narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan dilarang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan barang terlarang, seperti uang dan barang berharga, senjata seperti senpi, sajam atau sejenisnya, alat komunikasi, barang elektronik, minuman alkhol, narkotika dan zat diktif, dan barang menimbulkan ledakan dan/atau terbakar. Namun di Lapas Kelas IIA Banda Aceh …
UPAYA PENCEGAHAN OLEH PETUGAS KEAMANAN PENERBANGAN TERHADAP PERBUATAN MEMBAWA…
Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebut, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Adapun yang menjadi subjek dalam pasal ini melibatkan s…
PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA P…
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa pembinaan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Namun, meskipun pembinaan kepribadian, kemandirian dan rehabilitas telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, masih ditemukan narkotika jenis sabu dari hasil razia terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi sebagai pembinaan khusus bagi narap…
DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU…
ABSTRAK
AVIS AFDIL SULTANI,
(2022)
DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 55) pp.,bibl.,tabl,
(Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…
PERTIMBANGAN PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DALAM PEMIDANAAN PELAKU PENG…
Pendekatan victim precipitation menjelaskan bahwa korban dapat menjadi faktor kontributif dalam terjadinya viktimisasi, termasuk pada kasus penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), yang memidana pelaku dengan penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Pada kasus penganiayaan perlu diketahui korban juga berperan dalam terjadinya tindak pidana. Peran korban dapat diartikan bahwa korban dapat menjadi faktor yang turut and…
