PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGPIDIE
Pasal 9 UU Nomor 22/2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) mengatur tentang hak narapidana. Ketentuan UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan sebanyak 12 (duabelas) haknya. Namun, dalam praktik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie bahwa narapidana hanya menerima 3 (tiga) hak saja. Fakta empiris ini bertentangan dengan norma hukum mengenai pemenuhan hak narapidana.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak narap…
PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DENGAN DUKUNGAN INTELIJEN PEMASYA…
Change into good english Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menyelenggarakan pembinaan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, petugas pemasyarakatan berwenang menjalankan fungsi intelijen (mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menukar informasi) sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gangguan keamanan, per…
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KABUPATEN ACEH…
Kabupaten Aceh Tengah memiliki kawasan hutan seluas 181.094 hektar atau 34.17% dari total luas wilayahnya, namun praktik penebangan kayu secara ilegal masih terus berlangsung di wilayah ini meskipun Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur sanksi pidana secara tegas bagi pelakunya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal di Kabupaten Aceh…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (SUATU PENELITI…
Tindak pidana peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang cukai yang menimbulkan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Meskipun telah diatur secara tegas dalam pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui ancaman pidana penjara dan pidana denda, praktik peredaran rokok ilegal masih terus ditemukan di wilayah hukum Bea dan Cukai Langsa. Data penindakan selama tahun 2024 hing…
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING YANG DIPAK…
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana (prinsip non-punishment of victims). Namun dalam praktiknya, perempuan korban t…
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN R…
Penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana bertujuan menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam sistem peradilan pidana, termasuk melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, pe…
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI…
Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan bentuk *self-victimizing victim*, yaitu pelaku yang sekaligus menjadi korban sehingga memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata pendekatan pemidanaan. Penerapan pendekatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, implementasi *restorative justice* di Polres Gayo Lues masih meng…
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…
PENGGUNAAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAH…
Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sesuai dengan yang tercantum pada ayat (1) adalah perluasan daripada alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik tidak jarang ditemui k…
