TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI …
ABSTRAK
Erlangga Erawan
Aritonang Rajagukguk,
2026 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI KANJURUHAN: IMPLEMENTASI UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 71 ) bibl, pict.
(Intan Munirah, S.H., M.H.)
Kekerasan negara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat negara terhadap warga negaranya. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU No. 31 Ta…
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PR…
ABSTRAK
YASMIN
KHALISHA
WAHAB
2025
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF
OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK
INDONESIA MENURUT KETENTUAN WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(vi,73) pp., bibl.
M. Putra Iqbal S.H., LL.M.
Pengenaan kebijakan Reciprocal Tariff oleh Amerika Serikat terhadap produk
ekspor Indonesia sebesar 19% menimbulkan perso…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…
Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA PENATA RIAS (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN …
Pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ini pengguna jasa penata rias dan penyedia jasa penata rias berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya wanprestasi terjadi antara penyedia jasa penata rias dan pengguna jasa penata rias, di mana pengguna jasa melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KUE PADA USAHA RUMAHAN DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian ganti rugi lebih menitik beratkan pada tidak terpenuhinya suatu transaksi, yakni kewajiban debitur atau pihak yang menanggung ganti rugi untuk mengganti kerugian kreditur atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak debitur tersebut., namun pada kenyataannya, kasus mengenai pembatalan pemesanan sebelah pihak terjadi pada usaha rumahan , dan pelaku usaha tidak mendapatkkan ganti rugi atas kejadian tersebut.
Tujuan penu…
LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES IN RECOGNIZING CLIMATE REFUGEES IN INTERNATION…
Perubahan iklim mengancam hak asasi manusia fundamental dan menyebabkan pengungsian lintas batas, terutama dari negara-negara kepulauan dataran rendah. Namun, mereka yang terdampak tetap tidak diakui dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini mencerminkan kesenjangan normatif antara kerangka kerja perlindungan pengungsi yang ada dan realitas kemanusiaan yang terus berkembang terkait pengungsian akibat iklim.
Penelitian ini bertujuan un…
LEGAL ANALYSIS OF NOVELTY REQUIREMENT IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION: COMPAR…
Kebaruan merupakan syarat utama untuk menentukan apakah suatu desain dapat memperoleh hak eksklusif. Di Indonesia, perlindungan terhadap kebaruan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan di Amerika Serikat, diatur dalam Pasal 171 U.S.C. Judul 35 tentang Paten Desain. Di Indonesia, perlindungan ini masih lemah karena penggunaan sistem deklaratif dan ketiadaan pemeriksaan substantif, sehingga desain yang sudah ada dapat didaftarkan ulang oleh orang yang …
ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF ROHINGYA AT MINA RAYA CAMP UNDER PRESIDENTIAL…
Studi ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang memengaruhi kelompok etnis Rohingya yang tinggal di Kamp Mina Raya, Kabupaten Pidie, Aceh. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari persekusi sistemik di Myanmar, kedatangan mereka di Indonesia menimbulkan tantangan hukum, kemanusiaan, dan etika yang kompleks—terutama terkait pengakuan mereka sebagai pengungsi dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.
Tujuan tesis ini a…
-PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BAN…
ABSTRAK
Nuril Hawa,
2025
PERLINDUNGAN HAK CIPTA
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
OLEH PEMERINTAHAN KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 51), pp, bibl.
Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M.
Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).
Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 202…
