ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGHADAPI SENGKETA PENANAMAN MODAL A…
Meningkatnya arus penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) berpotensi menimbulkan sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi. Salah satu mekanisme penyelesaiannya adalah Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yang dilaksanakan melalui forum arbitrase internasional, salah satunya International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) berdasarkan Konvensi ICSID 1965.Yurisdiksi ICSID diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID yang timbul langsung …
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGPIDIE
Pasal 9 UU Nomor 22/2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) mengatur tentang hak narapidana. Ketentuan UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan sebanyak 12 (duabelas) haknya. Namun, dalam praktik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie bahwa narapidana hanya menerima 3 (tiga) hak saja. Fakta empiris ini bertentangan dengan norma hukum mengenai pemenuhan hak narapidana.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak narap…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI PRODUK …
ABSTRAK
FIRDHO IRWANDA
SAHATA MUNTHE
2026
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM
MENGKONSUMSI
PRODUK
TEH
KOMBUCHA (Suatu penelitian pada Usaha
“Teh Cheers” di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,73) pp., bibl., tabl.
(Dr. Yusri, S.H.,M.H.)
Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi prioritas konsumen
…
PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
ABSTRAK
Muhammad
Evandi Pratama,
2023
PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,57),pp.,tabl,bibl.
Prof.Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S,, LL.M.
Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mengatur bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial
Ciptaan”. Namun, dalam kenyataannya saat ini m…
LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTI…
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…
TANGGUNG JAWAB (AYAH) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (SUATU PE…
ABSTRAK
Muhammad Nazariyady,
(2025)
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA (AYAH)
TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah
Syar’iyah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(68) pp., bibl.
(Prof.Dr.Teuku Muttaqin Mansur, M.H.)
Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan
perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang
lahir dalam perkawinan tersebut…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI …
ABSTRAK
Erlangga Erawan
Aritonang Rajagukguk,
2026 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI KANJURUHAN: IMPLEMENTASI UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 71 ) bibl, pict.
(Intan Munirah, S.H., M.H.)
Kekerasan negara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat negara terhadap warga negaranya. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU No. 31 Ta…
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PR…
ABSTRAK
YASMIN
KHALISHA
WAHAB
2025
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF
OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK
INDONESIA MENURUT KETENTUAN WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(vi,73) pp., bibl.
M. Putra Iqbal S.H., LL.M.
Pengenaan kebijakan Reciprocal Tariff oleh Amerika Serikat terhadap produk
ekspor Indonesia sebesar 19% menimbulkan perso…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…
Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…
