LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTI…
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…
TANGGUNG JAWAB (AYAH) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (SUATU PE…
ABSTRAK
Muhammad Nazariyady,
(2025)
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA (AYAH)
TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah
Syar’iyah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(68) pp., bibl.
(Prof.Dr.Teuku Muttaqin Mansur, M.H.)
Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan
perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang
lahir dalam perkawinan tersebut…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI PRODUK …
ABSTRAK
FIRDHO IRWANDA
SAHATA MUNTHE
2026
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM
MENGKONSUMSI
PRODUK
TEH
KOMBUCHA (Suatu penelitian pada Usaha
“Teh Cheers” di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,73) pp., bibl., tabl.
(Dr. Yusri, S.H.,M.H.)
Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi prioritas konsumen
…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI …
ABSTRAK
Erlangga Erawan
Aritonang Rajagukguk,
2026 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI KANJURUHAN: IMPLEMENTASI UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 71 ) bibl, pict.
(Intan Munirah, S.H., M.H.)
Kekerasan negara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat negara terhadap warga negaranya. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU No. 31 Ta…
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PR…
ABSTRAK
YASMIN
KHALISHA
WAHAB
2025
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF
OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK
INDONESIA MENURUT KETENTUAN WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(vi,73) pp., bibl.
M. Putra Iqbal S.H., LL.M.
Pengenaan kebijakan Reciprocal Tariff oleh Amerika Serikat terhadap produk
ekspor Indonesia sebesar 19% menimbulkan perso…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…
Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA PENATA RIAS (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN …
Pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ini pengguna jasa penata rias dan penyedia jasa penata rias berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya wanprestasi terjadi antara penyedia jasa penata rias dan pengguna jasa penata rias, di mana pengguna jasa melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KUE PADA USAHA RUMAHAN DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian ganti rugi lebih menitik beratkan pada tidak terpenuhinya suatu transaksi, yakni kewajiban debitur atau pihak yang menanggung ganti rugi untuk mengganti kerugian kreditur atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak debitur tersebut., namun pada kenyataannya, kasus mengenai pembatalan pemesanan sebelah pihak terjadi pada usaha rumahan , dan pelaku usaha tidak mendapatkkan ganti rugi atas kejadian tersebut.
Tujuan penu…
LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES IN RECOGNIZING CLIMATE REFUGEES IN INTERNATION…
Perubahan iklim mengancam hak asasi manusia fundamental dan menyebabkan pengungsian lintas batas, terutama dari negara-negara kepulauan dataran rendah. Namun, mereka yang terdampak tetap tidak diakui dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini mencerminkan kesenjangan normatif antara kerangka kerja perlindungan pengungsi yang ada dan realitas kemanusiaan yang terus berkembang terkait pengungsian akibat iklim.
Penelitian ini bertujuan un…
LEGAL ANALYSIS OF NOVELTY REQUIREMENT IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION: COMPAR…
Kebaruan merupakan syarat utama untuk menentukan apakah suatu desain dapat memperoleh hak eksklusif. Di Indonesia, perlindungan terhadap kebaruan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan di Amerika Serikat, diatur dalam Pasal 171 U.S.C. Judul 35 tentang Paten Desain. Di Indonesia, perlindungan ini masih lemah karena penggunaan sistem deklaratif dan ketiadaan pemeriksaan substantif, sehingga desain yang sudah ada dapat didaftarkan ulang oleh orang yang …
