Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada praktiknya di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak sewa-menyewa toko, yang mengarah pada praktik penyalahgunaan keadaan oleh pemilik toko terhadap penyewa.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk penyalahgunaan keadaan, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keadaan dan untuk menjelaskan penyelesaian penyalahgunaan keadaan pada kontrak sewa toko yang belum jatuh tempo di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori-teori yang relevan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang terkait dengan praktik sewa-menyewa toko.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan keadaan pada kontrak sewa toko yang belum jatuh tempo di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen terjadi dalam bentuk kenaikan harga sewa secara sepihak, permintaan pembayaran sebelum jatuh tempo, serta perpanjangan kontrak lebih awal sebelum jatuh tempo. Faktor penyebabnya meliputi perubahan kondisi ekonomi, posisi dominan pemilik sebagai penguasa objek sewa, serta tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan toko. Penyelesaian penyalahgunaan keadaan pada kontrak sewa toko yang belum jatuh tempo dilakukan melalui mekanisme mediasi di tingkat gampong dengan melibatkan keuchik sebagai mediator, yang menghasilkan solusi kompromi seperti penyesuaian bertahap, pembayaran parsial, dan kesepakatan tambahan guna memulihkan keseimbangan hubungan para pihak.
Disarankan kepada pemilik toko untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan itikad baik tanpa melakukan perubahan sepihak. Kepada penyewa untuk memperkuat perlindungan hukumnya melalui perjanjian yang lebih komprehensif. Kepada pemerintah dan aparatur gampong untuk meningkatkan peran aktif dalam melakukan pembinaan, edukasi, pengawasan serta memperkuat kapasitas dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan transparan.

Based on the provisions of Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), every legally concluded agreement is binding as law upon the parties and must be performed in good faith. In practice, however, in Samalanga District, Bireuen Regency, deviations have been found in the implementation of shop lease agreements, leading to the abuse of circumstances by shop owners against tenants. This thesis aims to identify the forms of abuse of circumstances, examine the factors contributing to such abuse, and analyze the settlement of abuse of circumstances in shop lease agreements that have not yet reached their expiration date in Samalanga District, Bireuen Regency. This study employs an empirical juridical research method using both primary and secondary data. Secondary data were obtained through library research by examining legislation, legal literature, and relevant legal theories, while primary data were collected through field research by conducting interviews with respondents and informants involved in the practice of shop leasing. The findings reveal that the abuse of circumstances in shop lease agreements before their expiration in Samalanga District, Bireuen Regency takes the form of unilateral rent increases, demands for payment before the agreed due date, and requests for early contract renewal prior to the expiration of the existing lease. The contributing factors include changes in economic conditions, the dominant bargaining position of shop owners as controllers of the leased property, and the high demand for and limited availability of shop premises. The settlement of such abuse is carried out through a mediation mechanism at the gampong (village) level, with the keuchik (village head) acting as mediator. This process results in compromise-based solutions, including gradual rent adjustments, partial payments, and supplementary agreements aimed at restoring the balance of the contractual relationship between the parties. It is recommended that shop owners perform lease agreements in accordance with the agreed terms and the principle of good faith without making unilateral changes. Tenants are advised to strengthen their legal protection by entering into more comprehensive lease agreements. Furthermore, the government and gampong authorities should play a more active role in providing guidance, legal education, and supervision, as well as strengthening their capacity to resolve disputes through mechanisms that uphold the principles of substantive justice and transparency.