TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT…
ABSTRAK
T.M AL-ALAM
DEWANTARA,
(2025)
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP
KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN
PADA UNIT GAWAT DARURAT (Suatu Penelitian
Di Rumah Sakit PT. Arun Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 66), pp., bibl.,app
(Eka Kurniasari, S.H., M.H.,LL.M)
Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
telah menjelaskan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian
yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung j…
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN …
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh proses Peradilan secara elektronik (E-Court) dalam penyelesaian perkara perceraian belum berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan dalam persidangannya masih terdapat penundaan persidangan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk…
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUTU DI KLINIK PRATAMA USK
Mutu pelayanan kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik pratama, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti budaya kerja, fasilitas, sumber daya manusia, serta aspek legal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan budaya kerja, fasilitas, sumber daya manusia, dan aspek legal dengan mutu pelayanan di Klinik Pratama Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross-…
ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN…
ABSTRAK
M. FURQAN MAULANA
2025 ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN PT. TEKNOLGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DALAM PELAYANAN JASA TRANPORTASI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 52) pp., bibl.
Mustakim, S.H., M.Hum.
Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, …
LEGITIMASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY DI ACEH.
ABSTRAK
Legitimasi Partai Politik Lokal di Aceh punya pondasi yang kuat. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini dituangkan dalam narasi diskriptif dan argumentaif berdasarkan observasi, kajian literature, buku-buku yang relevan, data dokumen hasil kajian, informasi digital dan dari sejumlah narasumber masyarakat sipil yang relevan. Secara konseptual, legitimasi dalam penelitian ini dikonstruksikan dalam ditinjauan otoritas dan kewenangan, serta kepentingan-kepentingan legitimasi…
- Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPS (Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPS (S3)S3), Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 25/PDT.G/2010/PN.BNA T…
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam praktiknya, prinsip ini dilanggar dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, pemilik tanah mempertahankan hak milik tanpa mempertimbangkan hak akses jalan masyarakat sekitar.
Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomo…