Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAYARAN …

RACHMA TANIA DHARMAWAN

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditegaskan bahwa “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.” Pada praktiknya, di Kota Banda Aceh terdapat badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan …

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT…

T.M AL-ALAM DEWANTARA

ABSTRAK T.M AL-ALAM DEWANTARA, (2025) TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT GAWAT DARURAT (Suatu Penelitian Di Rumah Sakit PT. Arun Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66), pp., bibl.,app (Eka Kurniasari, S.H., M.H.,LL.M) Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah menjelaskan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung…

PENGETAHUAN IBU TENTANG SKRINING RIWAYAT KESEHATAN DI PUSKESMAS KUTA ALAM KOT…

Alya Maiyusa

Skrining Riwayat Kesehatan adalah proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan peserta yang bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit. Pengetahuan ibu merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku Skrining Riwayat Kesehatan, sehingga program Skrining Riwayat Kesehatan dapat lebih merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia, pendidikan, informasi, dan pengalaman dengan pengetahuan ibu tentang Skrining Riwayat Kesehatan di Puskesmas Kuta Alam Kota Banda Aceh. M…

ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN…

M FURQAN MAULANA

ABSTRAK M. FURQAN MAULANA 2025 ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN PT. TEKNOLGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DALAM PELAYANAN JASA TRANPORTASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52) pp., bibl. Mustakim, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, …

LEGITIMASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY DI ACEH.

TAUFIK ABDULLAH

ABSTRAK Legitimasi Partai Politik Lokal di Aceh punya pondasi yang kuat. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini dituangkan dalam narasi diskriptif dan argumentaif berdasarkan observasi, kajian literature, buku-buku yang relevan, data dokumen hasil kajian, informasi digital dan dari sejumlah narasumber masyarakat sipil yang relevan. Secara konseptual, legitimasi dalam penelitian ini dikonstruksikan dalam ditinjauan otoritas dan kewenangan, serta kepentingan-kepentingan legitimasi…

  • Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPS (Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPS (S3)S3), Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN PERLINDU…

VERI GUNAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong korban pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie dan upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban pencurian kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer di peroleh melalui penelitian lapangan den…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 25/PDT.G/2010/PN.BNA T…

FITRIANI

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam praktiknya, prinsip ini dilanggar dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, pemilik tanah mempertahankan hak milik tanpa mempertimbangkan hak akses jalan masyarakat sekitar. Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomo…

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INTA…

ABDIKA MITANA

ABSTRAK Abdika Mitana, 2025 PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INTAKE AIR BERSIH PADA PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS ACEH BESAR (Suatu Penelitian di Kecamatan Leupung dan Lhoknga, Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61),pp.,bibl. Safrina, S.H., M.H., M.EPM. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang …

PENGEMBANGAN MODUL AJAR KARAKTER PEMAAF PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Kartika Sari

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri secara kognitif (pengetahuan), afektif (emosi dan sikap), serta psikomotor (keterampilan). Ketiga tujuan tersebut dicapai melalui kurikulum yang dirumuskan secara sistematis. Penerapan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947-2025 salah satunya berfokus pada pendidikan karakter. Karakter yang umumnya diajarkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Sementara itu …

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (LAHAN) ANTARA PT. BEUTARI KAOM TAMITA DENGAN MAS…

Febri Hariyandi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal tertentu sengketa atau konflik dapat diselasaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek sengketa atau konflik. Dalam praktiknya di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya jika mediasi yang difasilitasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara pihak…


    SERVICES DESK