THE VICTIM STATUS OF SEXUALRNEXPLOITATION UNDER PROCURINGRNPRACTICES: COMPARA…
Jihan Zakira
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
Penerapan Elektronik Akta Cerai (E-AC) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi peradilan. Dasar hukum penerapan E-AC mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Secara Elektronik. Dalam pelaksanaannya, penerbitan E-AC di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih ditemukan berbagai kendala teknis maupun administratif. Tujuan dari penelitian …
Ketentuan untuk memenuhi prestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak selalu melahirkan prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat. Dalam praktiknya, pinjam meminjam pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Pakat Makmu Sejahtera Gampong Rundeng masih terdapat debitur yang melakukan wanprestasi, di mana debitur telah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan pin…
Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…
Pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan mengenai wanprestasi yaitu “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pada praktiknya, perbuatan jual-beli batu bata secara lisan di Kecamatan Darussalam, masih sering terjadi terjadi kendala berupa wanprestasi y…
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian ganti rugi lebih menitik beratkan pada tidak terpenuhinya suatu transaksi, yakni kewajiban debitur atau pihak yang menanggung ganti rugi untuk mengganti kerugian kreditur atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak debitur tersebut., namun pada kenyataannya, kasus mengenai pembatalan pemesanan sebelah pihak terjadi pada usaha rumahan , dan pelaku usaha tidak mendapatkkan ganti rugi atas kejadian tersebut. Tujuan penu…
Setiap pelaku usaha dituntut untuk memberikan pelayanan, inovasi dan kualitas yang memuaskan konsumen dalam menggunakan jasa dari pelaku usaha misalnya bidang jasa reparasi telepon genggam. Dalam melakukan reparasi telepon genggam, penyedia jasa umumnya membuat suatu perjanjian dengan konsumen sesuai dengan 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun Pada praktiknya banyak jasa reparasi ya…
ABSTRAK NADIATUL RAHMA ABSTRAK EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 71), pp., bibl., tabl. WARDAH AR, 2025 Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan per…