PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELALUI KO…
Perkembangan media sosial telah menjadikan influencer sebagai instrumen
pemasaran dalam promosi produk investasi. Dalam praktiknya, tidak sedikit
influencer mempromosikan investasi bodong yang menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas
pertanggungjawaban perdata influencer atas promosi investasi bodong serta
kemungkinan penerapan konsep vicarious liability terhadap pelaku usaha investasi
yang memperoleh manfaat dari promosi tersebut…
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGHADAPI SENGKETA PENANAMAN MODAL A…
Meningkatnya arus penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) berpotensi menimbulkan sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi. Salah satu mekanisme penyelesaiannya adalah Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yang dilaksanakan melalui forum arbitrase internasional, salah satunya International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) berdasarkan Konvensi ICSID 1965.Yurisdiksi ICSID diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID yang timbul langsung …
A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS BETWEEN INDONESIA AND UNITED STATE’S UNEMPLOY…
ABSTRAK
ALDIRA MALINI
(2026)
ANALISIS HUKUM KOMPARATIF ANTARA UNEMPLOYMENT INSURANCE INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK PERLINDUNGAN PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(ix, 68) hlm., singk., tabl., bibl.
(Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M.)
Jaminan sosial merupakan mekanisme fundamental dalam hukum ketenagakerjaan yang melindungi pekerja dari risiko ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja. Di Indonesia, Program Jaminan Kehilangan Pekerj…
PENYALAHGUNAAN KEADAAN PADA KONTRAK SEWA TOKO YANG BELUM JATUH TEMPORN(SUATU …
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada praktiknya di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak sewa-menyewa toko, yang mengarah pada praktik penyalahgunaan keadaan oleh pemilik toko terhadap penyewa.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bent…
YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN RNUNRULY PASSENGERS DALAM KASUS RNTU…
ABSTRAK
ANNISA ZILZIA,
2026
YURISDIKSI
INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN UNRULY PASSENGERS DALAM
KASUS TURKISH
AIRLINES TK-56
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 76), pp., bibl.
Enzus Tinianus, S.H., M.H.
Insiden unruly passengers dalam penerbangan internasional terus
meningkat. Data International Air Transport Association (IATA) menunjukkan
bahwa pada tahun 2023 terjadi satu kasus unruly passengers pada setiap 480
penerbangan, meningkat dibandingkan satu kasus pada …
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT…
ABSTRAK
T.M AL-ALAM
DEWANTARA,
(2025)
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP
KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN
PADA UNIT GAWAT DARURAT (Suatu Penelitian
Di Rumah Sakit PT. Arun Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 66), pp., bibl.,app
(Eka Kurniasari, S.H., M.H.,LL.M)
Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
telah menjelaskan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian
yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung j…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…
Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…
