Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-U…

Nabila

Pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua ketentuan tersebut samasama mengatur mengenai penelantaran anak, namun memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan dasar pengaturannya. Pasal 429 KUHP 2023 mengatur perbuatan meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud melepaskan tanggung jawab, sedangkan Pasal 9 UU PKDRT mengatur …

CRIMINAL LIABILITY FOR THE DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC CONTENT (A CASE STUDY…

MUHAMMAD FARHAN

Kemajuan pesat teknologi komunikasi digital telah secara signifikan meningkatkan penyebaran konten pornografi, sehingga menjadi isu hukum dan sosial yang penting di Indonesia. Meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan, tantangan masih tetap ada, terutama dalam aspek interpretasi hukum, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undanga…

PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PE…

Eka Perdana Putra

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak atau kepada mereka yang disebut didalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan lain. Pada pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan putusan tentang perkar…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK…

Maghfirah Pancari Fadillah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahum dan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

FUJI MAULANA

Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 85 yang menyebutkan “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara …

PERBANDINGAN OUTCOME KLINIS PEMASANGAN KATETER DIALISIS PERITONEAL (PDC) ANTA…

Muhammad Rian Prananda Syahputra

ABSTRAK Pemasangan kateter dialisis peritoneal (PDC) dapat dilakukan dengan metode bedah terbuka maupun laparoskopi. Namun, perbedaan efektivitas dan keamanan kedua metode dalam praktik klinis masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan outcome klinis pemasangan kateter dialisis peritoneal antara prosedur bedah terbuka dan laparoskopi pada pasien CAPD di RSUDZA periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan desain retrospektif observasional dengan data rekam medis…

  • Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SU…

LAYATUSSHYRA

Berdasarkan Pasal 54 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mau di rehabilitasi dikarekan masih kurangnya edukasi dan informasi terkait pentingnya rehabilitasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah, untuk menjelaskan bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku t…

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA…

NUR AISYAH

Dalam praktik penegakan hukum di bidang narkotika, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih belum berjalan secara konsisten, meskipun secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 127 yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang lebih tepat dipulihkan daripada dipidana. Namun, dalam pela…

PENERAPAN PIDANA DENDA BAGI ANAK YANG MENEROBOS LAMPU MERAH (SUATU PENELITIA…

Dhela Ramadhani

ABSTRAK PENERAPAN PIDANA DENDA BAGI ANAK YANG MENEROBOS LAMPU MERAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 62) pp., bibl., tabl., app RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwasannya “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah a…

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA PADA ETNIS ROHINGYA (…

FARDIAN MUHAMMAD ZAKY

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun pada faktanya, tindak pidana tersebut masih terjadi pada kasus penyelundupan etnis Rohingya di wilayah hukum Polresta Band…


    SERVICES DESK