Electronic Theses and Dissertation

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN
Chairul Yunadi

Teuku Saiful
1

Iman Jauhari
2


3
ABSTRAK
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri disaat
sebelum atau sesudah perkawinan yang umumnya mengatur pemisahan harta.
Dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan
disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dan
setelah itu disahkan dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan agar dapat
mengikat juga kepada pihak ketiga. Hal ini juga terterta dalam Pasal 12 huruf h PP
Pelakasanaan UU Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) Perpres 69/2018. Dalam
pratiknya, terdapat suami istri yang tidak mencatat akta perjanjian perkawinan
mereka kepada kantor pencatatan sipil, sehingga dapat menimbulkan masalah
dikemudian hari karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum perjanjian
perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor pencatatan perkawinan dan untuk
menganalisis tanggung jawab notaris dalam mencegah terjadinya perjanjian
perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan
pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penelitian ini
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tresier yang dianalisis secara
kualitatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari tidak didaftarkannya
perjanjian perkawinan yaitu tidak berlaku nya isi dari perjanjian tersebut bagi pihak
ketiga, tetapi tetap berlaku bagi kedua pihak suami dan istri yang membuat
perjanjian tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 152 KUHPerdata yang menyatakan
pihak ketiga mulai terikat saat akta perjanjian tersebut didaftarkan di kantor
pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 12 huruf h PP Pelaksana UU Perkawinan
menekankan wajibnya untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan, namun
dalam Pasal 78 ayat (1) Perpres 89/2018 hanya menganjurkan untuk mendaftarkan
akta perjanjian perkawinan. Terdapat norma norma dengan frasa yang tidak tegas
untuk mewajibkan pendaftaran perjanjian perkawinan juga menjadi masalah
dikarenakan akta perjanjian perkawinan tersebut menjadi tidak mengikat pihak
ketiga. Tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan juga
mencakup memberikan penyuluhan hukum untuk mengarahkan suami istri agar
mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka kepada Kantor Pencatatann Sipil
atau Kantor Urusan Agama. Tujuan nya adalah turut mengikat pihak ketiga dalam
isi perjanjian tersebut.
Disarankan agar norma norma yang belum tegas atau berbeda dalam
penekanan dalam instruksi untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan agar
diperbaiki dan diselaraskan dengan semua aturan yang berlaku. Disarankan kepada
notaris agar selalu memberikan penyuluhan hukum untuk mendaftarkan akta
perjanjian perkawinan para suami istri ke kantor pencatatan perkawinan.




Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Kantor Pencatatan Perkawinan

JURIDICAL REVIEW OF PRENUPTIAL AGREEMENTS NOT REGISTERED WITH THE MARRIAGE REGISTRATION OFFICE Chairul Yunadi Teuku Saiful 4 Iman Jauhari 5 6 ABSTRACT A prenuptial agreement (perjanjian perkawinan) is an agreement made by a husband and wife either before or after marriage, which generally regulates the separation of property (assets). Article 147 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) and Article 29 of the Marriage Law (Undang-Undang Perkawinan) stipulate that a marriage agreement must be executed by notarial deed, and thereafter must be ratified and recorded by the marriage registrar (pegawai pencatat perkawinan) in order for it to also be binding upon third parties. This requirement is likewise set out in Article 12 letter h of the Government Regulation on the Implementation of the Marriage Law (PP Pelaksanaan UU Perkawinan) and Article 78 paragraph (1) of Presidential Regulation No. 69 of 2018 (Perpres 69/2018). In practice, there are husbands and wives who fail to register their marriage agreement deed with the civil registry office, which may give rise to problems in the future, as such failure is inconsistent with the applicable prevailing regulations. The objectives of this study are to analyze the legal consequences of a prenuptial agreement that has not been registered with the marriage registration office, and to examine the legal responsibility of a notary in preventing the occurrence of unregistered prenuptial agreements. The research method employed is normative juridical research, applying statutory, case-based, and conceptual approaches. This study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the research indicate that the legal consequence of failing to register a marriage agreement is that the contents of the agreement do not take effect against third parties, but remain valid and binding as between the husband and wife who executed the agreement. This is based on Article 152 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which provides that third parties only become bound once the agreement deed is registered at the marriage registry office. Article 12 letter h of the Government Regulation on the Implementation of the Marriage Law (PP Pelaksana UU Perkawinan) emphasizes the obligation to register the marriage agreement deed; however, Article 78 paragraph (1) of Presidential Regulation No. 89 of 2018 (Perpres 89/2018) merely recommends registration of the marriage agreement deed. The existence of norms containing imprecise phrasing that fail to firmly mandate the registration of marriage agreements is itself problematic, as it may result in the marriage agreement deed being rendered invalid. The notary's responsibility in drawing up a marriage agreement deed also encompasses providing legal counseling to direct the husband and wife to register their marriage agreement deed with the Civil Registry Office (Kantor Pencatatan Sipil) or the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama). The purpose of this is to ensure that the contents of the agreement also become binding upon third parties. It is recommended that the norms which remain imprecise or which differ in emphasis regarding the instruction to register a marriage agreement deed be revised and harmonized with all applicable regulations. It is further recommended that notaries consistently provide legal counseling encouraging husbands and wives to register their marriage agreement deed with the marriage registry office.