WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI RUKO SECARA NON TUNAI DAN KONSEKUENSINY…
Panji Maulana*
Muhammad Insa Ansari**2
Teuku Saiful***3
ABSTRAK
Dalam pengikatan perjanjian jual beli yang terjalin antara dua pihak harus dijalankan dan ditaati sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang dan menjadi hukum bagi mereka. Perjanjian yang dibuat dan disepakati juga akan melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila kewajiban tersebu…
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK SARANA …
Pasal (1) 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam praktiknya, tidak semua perjajian dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati, yang mengarah pada terjadinya wanprestasi. Dalam konteks ini adalah perjanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana, dimana apoteker tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sehingga terjadi wanprestasi dalam hubungan kerja tersebut.
Tu…
KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN TERKAIT AHLI WARIS…
Ketetapan mengenai ahli waris pengganti dalam Islam belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, tetapi sudah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 853 K/Sip/1978, namun tidak semua masyarakat menerapkan kaidah tersebut. Dalam proses pembagian harta warisan oleh masyarakat Aceh di Gampong Meunasah Teungku Digadong, Kecama…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENY…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Muhammad Zaky Naufal*
Dahlan*
Teuku Saiful*
ABSTRAK
Tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower) dan saksi pelapor (whistleblower), dalam UU No 31 Tahun 2004 dan SEMA NO 4 Tahun 2011 telah menjelaskan…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KUE PADA USAHA RUMAHAN DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian ganti rugi lebih menitik beratkan pada tidak terpenuhinya suatu transaksi, yakni kewajiban debitur atau pihak yang menanggung ganti rugi untuk mengganti kerugian kreditur atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak debitur tersebut., namun pada kenyataannya, kasus mengenai pembatalan pemesanan sebelah pihak terjadi pada usaha rumahan , dan pelaku usaha tidak mendapatkkan ganti rugi atas kejadian tersebut.
Tujuan penu…
STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA
ABSTRAK
Risty Anisa
2025 STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 54)., pp., tabl., bibl
M. Zuhri, S.H., M.H
Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia dan Filipina yang sama-sama menganut sistem presidensial dan bentuk negara kesatuan. Indonesia mengalami perkembangan sistem pemilu dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era Reformasi yang lebih terbuka dan demokr…
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN D…
ABSTRAK
NADIATUL
RAHMA
ABSTRAK
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN)
DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 71), pp., bibl., tabl.
WARDAH AR,
2025
Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum.
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin
yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan
per…
PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BAND…
PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS
DI MAHKAMAH SYAR’IAH BANDA ACEH
Rian Apriesta Ramsadefa*
Ilyas Yunus**
Zahratul Idami***
ABSTRAK
Dalam menentukan ahli waris yang berhak harus ditetapkan di pengadilan secara volunteer diatur di dalam Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama. Namun kenyataannya ada ahli war…
