Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM A…

A Ryo Khemal Akbar

Pertanggungjawaban Hukum Notaris/PPAT terhadap Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Autentik A Ryo Khemal Akbar Rizanizarli 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Akta autentik seharusnya menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kepercayaan publik karena dibuat melalui prosedur penghadapan, pembacaan, persetujuan, serta penandatanganan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 263, 2…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTA…

Riko Alkausar

PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Suatu Penelitian di Kota BANDA ACEH dan ACEH BESAR) Riko Alkausar1 Teuku Saiful2 Suhaimi3 ABSTRAK Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang kewajiban pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tah…

PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DENGAN DUKUNGAN INTELIJEN PEMASYA…

Shaufha Rizkana Putri

Change into good english Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menyelenggarakan pembinaan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, petugas pemasyarakatan berwenang menjalankan fungsi intelijen (mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menukar informasi) sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gangguan keamanan, per…

PENYELESAIAN KAWIN LARI (NAIK) BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO LUES (SUATU PENELI…

DESI FITRIANI

ABSTRAK DESI FITRIANI 2026 PENYELESAIAN KAWIN LARI (NAIK) (Prof. Dr. Darmawan, S.H., M. Hum.) Kawin lari (naik) dalam hukum adat Gayo Lues merupakan bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan karena dilakukan tanpa melalui tata cara adat serta tanpa persetujuan orang tua atau wali. Perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum adat. Praktik kawin lari (naik) masih ditemukan di beb…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PEMENUHAN HAK CUTI PEKERJA PERE…

Pemenuhan hak cuti pekerja perempuan merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan kerja kontraktual privat yang sekaligus diikat oleh norma hukum publik yang bersifat memaksa. Pada gerai Indomaret di Kabupaten Aceh Barat, ketentuan hak cuti ini secara valid telah diakomodasi melalui Pasal 8 ayat (5) dan (6) Perjanjian Kerja dan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Peraturan Perusahaan. Namun, dalam praktiknya terjadi kesenjangan (discrepancy) berupa pemotongan durasi cuti melahirkan secara sepi…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KAN…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN Chairul Yunadi Teuku Saiful 1 Iman Jauhari 2 3 ABSTRAK Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri disaat sebelum atau sesudah perkawinan yang umumnya mengatur pemisahan harta. Dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dan setelah itu disahkan dan d…

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNIK PENYIDIKAN UNDERCOVER BUY ATAS TINDAK PIDA…

Ashabul Jannah

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNIK PENYIDIKAN UNDERCOVER BUY ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Ashabul Jannah* Ida Keumala Jeumpa** Teuku Saiful*** ABSTRAK Penggunaan teknik undercover buy atau pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika merupakan metode penyidikan khusus yang secara normatif diatur dalam Pasal 75 huruf j, Pasal 79, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menghenda…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI PERANGKAT ADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN…

Nur Najmi

ABSTRAK Aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di Kabupaten Aceh Besar tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Di Kabupaten Aceh Besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana dia…

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GHAIB DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS IA BANDA ACEH

PUAN NAURA ATHAHIRA

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 KHI menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya terdapat perkara cerai di mana keberadaan bahkan status hidup Tergugat tidak diketahui, sehingga Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian perkara berbeda dari prose…

DISTINGSI KESALAHAN SUBSTANSIAL DAN KESALAHAN ADMINISTRATIF DALAM AKTA AUTE…

Edy Rezkina. Za

DISTINGSI KESALAHAN SUBSTANSIAL DAN KESALAHAN ADMINISTRATIF DALAM AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Edy Rezkina ZA Efendi Siti Rahmah ABSTRAK Akta autentik merupakan alat bukti sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Realitasnya, masih ditemukan kesalahan substansial maupun kesalahan administratif dalam pembuatan akta autentik, sementar…


    SERVICES DESK