Electronic Theses and Dissertation

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang*
Sanusi**
Sri Walny Rahayu***

ABSTRAK
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (first to file), yang secara normatif menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya sumber lahirnya hak eksklusif atas merek. Namun secara realitas, ditemukan kesenjangan signifikan karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan putusan penolakan yang bersifat formalistik, terbukti dengan tingginya angka permohonan banding yang dikabulkan oleh Komisi Banding Merek (KBM). Hal ini mengindikasikan ketidakpastian hukum bagi pemohon merek yang beritikad baik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan KBM dalam sistem konstitutif, penerapan kewenangannya, dan perbandingan putusan DJKI dan KBM dalam upaya hukum pendaftaran merek di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif normatif. Penelitian juga didukung wawancara dengan pemeriksa senior KBM dan praktisi HKI sebagai bahan penunjang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBM berkedudukan sebagai lembaga quasi-yudisial dengan fungsi konstitutif sekunder yang berwenang mengoreksi putusan DJKI. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor 158/KBM/HKI/2025 (merek "Citra Warna Abadi"), yang KBM membatalkan penolakan DJKI karena pemohon dan pemilik merek pembanding adalah pihak yang sama, dan dalam Putusan Nomor 180/KBM/HKI/2025 (merek "ULTRA"), yang KBM mengabulkan banding untuk sebagian karena tidak semua barang sejenis. Perbandingan putusan mengungkap tiga pola penolakan DJKI dan tiga pola koreksi KBM. KBM melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh. Perbandingan putusan mengungkap tiga pola penolakan DJKI (kesamaan kelas tanpa uji kesejenisan, identifikasi unsur dominan sepintas, asumsi itikad tidak baik tanpa bukti) dan tiga pola koreksi KBM (koreksi kesejenisan barang/jasa secara kontekstual, koreksi penafsiran persamaan pada pokoknya secara holistik, dan koreksi kesalahan faktual/hukum).
DJKI sebaiknya Menyusun standar baku dalam menilai “persamaan pada pokoknya” dan “kesejenisan barang/jasa” untuk mengurangi perbedaan putusan DJKI dan KBM dan memperkuat publikasi dan pemberitahuan aktif, misalnya melalui pengiriman notifikasi elektronik kepada pemilik merek terdaftar yang berpotensi memiliki kemiripan dengan merek yang sedang diumumkan, integrasi dengan platform digital yang lebih luas, seperti media sosial dan portal berita hukum, untuk menyebarluaskan informasi pengumuman merek secara lebih masif, dan penyederhanaan akses terhadap Berita Resmi Merek (BRM) melalui aplikasi gawai yang user-friendly, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari dan memantau permohonan merek yang relevan dengan bidang usahanya. KBM sebaiknya mempertahankan dan terus mengembangkan pendekatan kontekstual-holistik yang telah terbukti melindungi pemohon beritikad baik. Pemohon merek dan Konsultan hukum untuk memanfaatkan mekanisme banding secara optimal sebagai upaya hukum strategis, dengan menyusun argumentasi yang mengedepankan analisis kesejenisan barang/jasa secara substantif, perbedaan visual/fonetik/konseptual secara holistik, serta bukti koeksistensi di pasar dan itikad baik pemohon. 4. Bagi Pembuat Kebijakan perlu memperkuat regulasi dengan merevisi UU MIG untuk mengatasi celah hukum yang masih ada, khususnya dengan merumuskan secara tegas batas kewenangan substantif KBM serta menyusun standar baku penilaian "persamaan pada pokoknya" dan kriteria "kesejenisan barang/jasa" yang terukur.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Merek, Komisi Banding Merek, Sistem Konstitutif.

THE STATUS OF DECISIONS BY THE TRADEMARK APPEALS COMMISSION IN CONSTITUTIVE REGISTRATION UNDER INDONESIAN LAW Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang* Sanusi** Sri Walny Rahayu*** ABSTRACT Article 3 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Indications of Geographical Origin (MIG Law) adopts a constitutive system (first-to-file), which, in theory, establishes registration as the sole source of exclusive rights to a trademark. However, in reality, a significant gap exists because the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) frequently issues formalistic rejection decisions, as evidenced by the high number of appeals granted by the Trademark Appeal Commission (KBM). This indicates legal uncertainty for trademark applicants acting in good faith. This study aims to analyze the role of the Trademark Board (KBM) within the constitutional system, the exercise of its authority, and a comparison of decisions by the Director General of Intellectual Property (DJKI) and the Trademark Board (KBM) in trademark registration proceedings in Indonesia. The method used is normative legal research employing a statutory approach, a case-based approach (20 KBM decisions from 2025), and a comparative-normative approach. The research is also supported by interviews with senior KBM examiners and intellectual property practitioners as supplementary material. The research findings indicate that the KBM functions as a quasi-judicial body with a secondary constitutive role, authorized to review decisions of the DJKI. This is evidenced in Decision No. 158/KBM/HKI/2025 (the “Citra Warna Abadi” trademark), in which the KBM overturned the DJKI’s rejection on the grounds that the applicant and the owner of the cited trademark were the same party, as well as in Decision No. 180/KBM/HKI/2025 (the “ULTRA” trademark), in which the KBM granted the appeal in part because not all goods were of the same kind. A comparison of the decisions reveals three patterns of DJKI rejections and three patterns of KBM corrections. The KBM conducts a comprehensive review (meritum review). A comparison of the decisions reveals three patterns of DJKI rejections (similarity of classes without a test of similarity, identification of dominant elements at a glance, and assumptions of bad faith without evidence) as well as three patterns of KBM corrections (contextual correction of the similarity of goods/services, holistic correction of the interpretation of similarity in substance, and correction of factual/legal errors). The DJKI should establish standard criteria for assessing “substantial similarity” and “similarity of goods/services” to reduce discrepancies between DJKI and KBM decisions and strengthening active publication and notification efforts, for example by sending electronic notifications to owners of registered trademarks that may bear a resemblance to the trademarks being published, integrating with broader digital platforms—such as social media and legal news portals—to disseminate trademark publication information on a larger scale, and simplifying access to the Official Trademark Gazette (BRM) through a user-friendly mobile app, so that the public can easily search for and monitor trademark applications relevant to their business sectors. The KBM should maintain and continue to develop the contextual-holistic approach that has proven effective in protecting applicants acting in good faith. Trademark applicants and legal consultants should make optimal use of the appeal mechanism as a strategic legal measure by developing arguments that emphasize a substantive analysis of the similarity of goods/services, a holistic assessment of visual, phonetic, and conceptual differences, as well as evidence of coexistence in the market and the applicant’s good faith. 4. Policy makers need to strengthen regulations by revising the Trademark Law to address remaining legal loopholes, particularly by clearly defining the substantive authority of the Trademark Board and establishing standardized criteria for assessing “substantial similarity” and measurable criteria for “similarity of goods and services.” Keywords: Intellectual Property Rights; Trademark Registration; Trademark Appeal Commission