Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



STANDAR SANITASI PRODUK PENGEMASAN SKINCARE SHARE IN JAR DIKAITKAN DENGAN HAK…

MUTIA AFIFAH SARAGIH

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, juncto Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang menetapkan bahwa setiap pengemasan skincare harus mematuhi sanitasi. Namun dalam praktiknya, pengemasan ulang produk ke dalam ben…

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PALSU BERMEREK ARC’TERY…

Della Fitria

Saat ini diketahui maraknya peredaran produk palsu bermerek Arc’teryx di Indonesia melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk palsu tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, te…

ANALISIS PEMBEBANAN PELIMPAHANRNPROTOKOL NOTARIS DAN ALTERNATIFRNPENYELESAIAN…

Cut Raudhah Chalid

ANALISIS PEMBEBANAN PELIMPAHAN PROTOKOL NOTARIS DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN MELALUI DIGITALISASI Cut Raudhah Chalid Azhari * Muhammad Insa Ansari ** *** ABSTRAK Pelimpahan protokol notaris merupakan konsekuensi hukum yang timbul ketika notaris berhenti, meninggal dunia, atau tidak lagi menjalankan jabatannya. Sebagai arsip negara, protokol notaris wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris penerima protokol. Dalam praktiknya, pelimpahan protokol menimbulkan berbagai …

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK BLACK CAMPAIGN DALAM PE…

RAHAYU

Praktik black campaign (kampanye hitam) merupakan strategi yang menjatuhkan reputasi pelaku usaha pesaing dengan menyebarkan fitnah, hoaks dan infomasi palsu, baik dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga (buzzer) sehingga merugikan pelaku usaha pesaing. Praktik ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), meskipun demikian praktik tersebut secara implisit diatur oleh Pasal …

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KLAUSULA DISCLAIMER DALAM AKTA OTENTIK BERDAS…

Muhammad Faris Atha

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KLAUSULA DISCLAIMER DALAM AKTA OTENTIK BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN Muhammad Faris ‘Atha* Sri Walny Rahayu ** Muhammad Zaki*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, namun asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata sering dijadikan dasar pencantuman klausula disclaimer untuk meng…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL CERITA RAKYAT ACEH YANG DIKOMERSIALIS…

Atha Fayyadh

Cerita rakyat Aceh merupakan bagian dari EBT yang dilindungi secara hukum melalui Pasal 38 UUHC, Pasal 40 ayat (1) huruf o dan q UUHC serta PP KIK sebagai salah satu aturan pelaksana dari UUHC yang menempatkan negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT dengan mewajibkan inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaannya, termasuk pengaturan izin dan pembagian manfaat dalam pemanfaatan secara digital. Pemanfaat EBT dalam ruang digital juga dilindungi melalui Pasal 25 UU ITE yang secara implisit men…

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKANRNSURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAHYA…

Fauzan

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT DI KABUPATEN PIDIE JAYA Fauzan* Eddy Purnama** Ilyas Ismail** ABSTRAK Akta Jual Beli (AJB) merupakan dasar pendaftaran tanah. Dalam praktik di Kabupaten Pidie Jaya masih ditemukan pembuatan AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas objek yang ternyata telah bersertipikat. Penggunaan SKT dalam keadaan tersebut tidak sesuai dengan norma…

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF B…

Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang* Sanusi** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (first to file), yang secara normatif menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya sumber lahirnya hak eksklusif atas merek. Namun secara realitas, ditemukan kesenjangan signifikan karena Direktorat Jenderal…

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DARI KETIDAKSESUAIAN KUALITAS BARANG…

Dhia Shalshabilla

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (3) konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Namun, dalam praktik transaksi yang dilakukuan melalui aplikasi TikTok, terjadi ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima, dan kendala pengajuan komplain, sehingga merugikan konsumen. Tujuan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab dan lingkup perlindungan hukum yang seharusnya diterima kons…

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK