Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF B…

Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang* Sanusi** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (first to file), yang secara normatif menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya sumber lahirnya hak eksklusif atas merek. Namun secara realitas, ditemukan kesenjangan signifikan karena Direktorat Jenderal…

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DARI KETIDAKSESUAIAN KUALITAS BARANG…

Dhia Shalshabilla

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (3) konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Namun, dalam praktik transaksi yang dilakukuan melalui aplikasi TikTok, terjadi ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima, dan kendala pengajuan komplain, sehingga merugikan konsumen. Tujuan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab dan lingkup perlindungan hukum yang seharusnya diterima kons…

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TA…

Safira Mahruzza

ABSTRAK Safira Mahruzza, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPTA PADA MEDIA SOSIAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi. 77),pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

MUHAMMAD EVANDI PRATAMA

ABSTRAK Muhammad Evandi Pratama, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,57),pp.,tabl,bibl. Prof.Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S,, LL.M. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Namun, dalam kenyataannya saat ini m…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU KARYA SASTRA FIKSI ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN…

MUHAMMAD AHRIYAN FEBRIYALDI

Pasal 9 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk penerbitan, penggandaan, dan distribusi karya. Individu wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak- hak tersebut. Larangan diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial karya tanpa izin. Perlindungan …

AKIBAT HUKUM TANPA IZIN PENCIPTA PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN SECARA KOMERS…

FADHILA RAHMAH

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang perlindungan potret. Setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret, baik itu pelanggaran hak ekonomi ataupun pelanggaran hak moral seperti banyaknya karya potret yang disebarluaskan tanpa seizin p…

PENGELOLAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEME…

Ulfa Nisatul Akmalia

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti musik dan lagu diatur dalam Pasal 87-93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) dan pengaturannya dioptimalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP Nomor 56 Tahun 2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memuat secara rinci tentang LMKN. Kewenanga…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU ELEKTRONIK PADA PERPUSTAKAAN DIGITAL DI INDONESIA

CHANTIKA ADHA

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 te ntang Hak Cipta (UUHC) melindungi buku dan ciptaan adaptasi termasuk buku elektronik. Upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan layanan. Pada kenyataannya, UUHC belum memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik pada perpustakaan digital, sehingga masih terjadi bentuk pelanggaran seperti pengunggahan buku elektronik tanpa izin pencipta dan…

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM P…

Fajri Yandi

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fajri Yandi 1 , Sri Walny Rahayu ABSTRAK 2 , Teuku Abdurrahman 3 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), mengatur pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Namun, pengaturan pemberhentian tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemberhentian ja…


    SERVICES DESK