Electronic Theses and Dissertation

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan bentuk *self-victimizing victim*, yaitu pelaku yang sekaligus menjadi korban sehingga memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata pendekatan pemidanaan. Penerapan pendekatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, implementasi *restorative justice* di Polres Gayo Lues masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan mekanisme rujukan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan, kendala, serta upaya optimalisasi penerapan *restorative justice* melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan penyalahguna narkotika di Polres Gayo Lues. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik, baik yang bersifat infrastruktur maupun sosiologis. Selanjutnya, penelitian ini merumuskan upaya optimalisasi penerapan *restorative justice* agar mampu memberikan pemulihan yang efektif bagi penyalahguna narkotika sekaligus berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Gayo Lues dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggambarkan implementasi hukum dalam praktik serta perilaku hukum yang terjadi di masyarakat (*actual behavior*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polres Gayo Lues dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), hingga penetapan rehabilitasi bagi penyalahguna murni. Dalam praktiknya, penyidik menetapkan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat di bawah 1 (satu) gram sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan penerapan *restorative justice*. Kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas rehabilitasi rawat inap di Kabupaten Gayo Lues sehingga seluruh proses rehabilitasi harus dirujuk ke luar daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya logistik serta memperpanjang proses penanganan perkara. Meskipun demikian, penyidik tetap mengoptimalkan penggunaan diskresi sesuai ketentuan hukum guna menjamin terpenuhinya hak tersangka untuk memperoleh rehabilitasi dengan mengedepankan asas kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membangun fasilitas rehabilitasi rawat inap di Kabupaten Gayo Lues guna mengurangi hambatan biaya dan menyederhanakan mekanisme rujukan. Selain itu, BNNK Gayo Lues perlu menambah tenaga medis yang memiliki sertifikasi agar rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) semakin akurat dan berkualitas. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat dan keluarga perlu ditingkatkan untuk membangun *support system* yang kuat dalam mencegah terjadinya kekambuhan (*relapse*) pada penyalahguna narkotika pascarehabilitasi.

Drug abuse for personal use constitutes a form of **self-victimization**, whereby the offender is also regarded as a victim and therefore requires a rehabilitative rather than punitive approach. **Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021** and **Law No. 35 of 2009 on Narcotics** provide the legal basis for the implementation of restorative justice in narcotics cases. However, its application at the Gayo Lues Regional Police remains constrained by the limited availability of rehabilitation facilities and referral mechanisms. This study employs a qualitative approach to analyze the implementation of restorative justice, identify the obstacles encountered, and formulate strategies for its optimization. This research aims to examine the implementation of the restorative justice approach at the Gayo Lues Regional Police. It further seeks to identify the infrastructural and sociological challenges faced by investigators in applying restorative justice. Finally, the study proposes strategies to optimize its implementation in order to ensure effective rehabilitation for drug users while simultaneously addressing the problem of prison overcrowding. This study adopts an empirical juridical (field-based) research method using a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with investigators from the Narcotics Investigation Unit of the Gayo Lues Regional Police and the Head of the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency (BNNK). The data were analyzed descriptively to examine the actual implementation of legal provisions and law enforcement practices within the community. The findings reveal that the restorative justice procedure at the Gayo Lues Regional Police consists of several stages, including preliminary investigation, assessment by the Integrated Assessment Team (Tim Asesmen Terpadu/TAT), and the determination of rehabilitation for individuals identified as mere drug users. Investigators apply a threshold of less than one gram of methamphetamine as a primary criterion for determining eligibility for restorative justice. A major obstacle to the effective implementation of the law is the absence of an independent inpatient rehabilitation facility in Gayo Lues Regency, which necessitates referrals to rehabilitation centers outside the region. This infrastructural limitation significantly increases logistical costs and complicates the referral process. Nevertheless, investigators continue to exercise legal discretion to safeguard suspects' right to rehabilitation, prioritizing the principle of legal utility and social benefit. Based on these findings, this study recommends that the Aceh Provincial Government and the National Narcotics Agency (BNN) establish a local inpatient rehabilitation center to reduce financial burdens and streamline referral procedures. Furthermore, the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency should increase the number of certified medical professionals to enhance the accuracy and reliability of recommendations issued by the Integrated Assessment Team (TAT). Public and family education should also be strengthened to develop a robust support system capable of preventing relapse among individuals recovering from drug abuse.