TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI …
ABSTRAK
Erlangga Erawan
Aritonang Rajagukguk,
2026 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN NEGARA DALAM TRAGEDI KANJURUHAN: IMPLEMENTASI UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 71 ) bibl, pict.
(Intan Munirah, S.H., M.H.)
Kekerasan negara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat negara terhadap warga negaranya. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU No. 31 Ta…
PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA…
Penetapan tersangka dalam proses penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan adanya bukti permulaan yang cukup, hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa minimal dua alat bukti yang sah agar dapat ditetapkan seseorang menjadi tersangka mengenai jangka waktu dan perpanjangan penyidikan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian terhadap…
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABIL…
Hak korban disabilitas diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh pasal 6 PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan menegaskan bahwa proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum harus menjamin hak korban disabilitas serta menyediakan akomodasi yang layak selama proses peradilan. Namun, dalam praktiknya jaksa penutut umum kurang optimal dalam membuktikan dakwaan…
PENERAPAN PASAL 51 QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TERKAIT PEMBERIAN UQUBAT RESTI…
Ketentuan Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan permintaan dari korban yang diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ganti kerugian atas penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau pengganti biaya. Meskipun ketentuan tersebut telah secara jelas mengatur mengenai restitusi, pada praktiknya korban pemerkosaan khususnya di Kota Banda …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…
Penelitian ini bertujuan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di wilayah hukum Polda Aceh telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sifat delik aduan, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya kekeluargaan, dan maraknya peredaran karya bajakan secara digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, pengua…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1251/PID/2020/PT M…
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam …
PENGGUNAAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA D…
ABSTRAK
IRFAN FAHRUZI (2025) PENGGUNAAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( v, 57), pp.,tabl.,bibl.
Dr, Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.
Tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya. Hal ini sejalan dengan k…
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA …
ABSTRAK
Nepi Putri Yana EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE
2025
JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KOPI (Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 60), pp, bibl, tabl.
(Intan Munirah, S.H., M.H.)
Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan
bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hu…
PELAKSANAAN PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SECARA SEPIHAK (PENELITIA…
Penelitian ini membahas tentang praktik pemutusan perjanjian sewa rumah secara sepihak oleh pemilik rumah di Gampong Kota Baru, Banda Aceh. Dalam perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak seharusnya terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilak…
