Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TERHADAP KAPAL NELAYAN YANG MENG…

DARA LUTHFIYAH

Penggunaan bahan peledak merupakan bentuk kejahatan perikanan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang, yang merupakan habitat vital perikanan. Meskipun sudah ada aturan mengenai larangan penggunaan bahan peledak, tetapi penggunaan bahan peledak ini masih terjadi di perairan Pulau Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan DKP Aceh dalam mengatasi pemakaian alat tangkap dengan baha…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PELAKSANAAN SISTE…

FARHAN BANGSAWAN RIDWAN

Penelitian ini didasari oleh pentingnya kehalalan produk bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan bagi semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, selain itu Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan halal. Namun, di Kabupaten Muaro Jambi masih banyak pelaku…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1251/PID/2020/PT M…

ELSA SABILLA

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI …

NIDAUL KHAIRA

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak yang menyatakan bahwa ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau p…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PT. RAJA MARGA ATAS PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT L…

TEUKU AMARA BITTAQWA

ABSTRAK Teuku Amara Bittaqwa, 2025 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PT. RAJA MARGA ATAS PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Negeri Suka Makmue Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) tabl.,bibl.,app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Pencemaran lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam kelestarian alam dan kesehatan m…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

MUHAMMAD SYAUMY AL QUDRI

ABSTRAK Muhammad Syaumy Al Qudri (2023) TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv,50), pp.,tabl.,bibl. (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bu…

PERAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH SEBAGAI PENGELOLA MED…

Safiatuddin

Berdasarkan Pasal 512 PERGUB Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan dinas yang memiliki peranan untuk melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satunya, yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup peme…

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (SUATU P…

Farach Puspita Sari

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dimana peralihan hak atas tanah yang terjadi karena jual beli hanya dapat didaftarkan dengan menggunakan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Peunaron masih melakukan transaksi jual beli tanah tidak dengan akta yang dibuat di…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (SUA…

FAHRIZAL AULIA

ABSTRAK FAHRIZAL AULIA, (2024) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 53 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H. Pasal 62 ayat (1) Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 aya…

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR NARAP…

EDO ALJABAR

Idealnya, sistem peradilan pidana bertujuan untuk merehabilitasi narapidana dan mencegah tindak kekerasan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Namun, kenyataannya, penganiayaan antar narapidana masih sering terjadi, dan pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman terbukti kurang efektif dalam menciptakan perubahan positif. Restorative justice menawarkan pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi. Meski demikian, terdapat permasalahan yang menyang…


    SERVICES DESK