Electronic Theses and Dissertation

Tindak pencurian hewan ternak merupakan salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana yang menyatakan bahwa “pencurian ternak” termasuk pencurian dengan pemberatan. Meskipun telah diatur dalam ketentuan pidana, pada tahun 2024-2025 kasus pencurian hewan ternak masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak, dan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jantho.

Metode dari penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik di masyarakat. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk melengkapi data tersebut, dilakukan pula penelitian kepustakaan guna menghimpun data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, buku-buku ilmiah, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya niat dari pelaku untuk melakukan pencurian tersebut, kondisi ekonomi yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana, pola pemeliharaan ternak yang kurang terawasi, kelalaian pemilik dalam menjaga hewan ternaknya, faktor kesempatan dan faktor lingkungan. Pengadilan Negeri Jantho pada umumnya telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 363 KUHP berdasarkan unsur pemberatan yang dilakukan terdakwa.

Disarankan agar aparat pemerintah dapat memperhatikan aspek ekonomi melalui perluasan lapangan kerja serta diterapkannya sanksi pidana yang tegas guna menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Theft of livestock constitutes an aggravated form of theft as regulated under Article 363 paragraph (1) item 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which stipulates that “livestock theft” is categorized as aggravated theft. Although such conduct has been criminalized under applicable penal provisions, cases of livestock theft continued to occur within the jurisdiction of the Jantho District Court during the 2024–2025 period. The purpose of this study is to identify and explain the factors underlying the commission of livestock theft offenses and to analyze the application of criminal sanctions in decisions rendered by the Jantho District Court. This study employs an empirical juridical research method, namely legal research that examines the implementation of law in societal practice. Primary data were obtained through field research in the form of interviews with respondents and informants who are directly related to the issues under study. To complement these data, library research was also conducted to collect secondary data derived from legal literature, scholarly books, legal theories, and relevant statutory regulations. The collected data were subsequently processed and analyzed descriptively using a qualitative approach. The findings of the study indicate that livestock theft is influenced by several factors, including the offender’s intent to commit the crime, economic conditions that motivate criminal behavior, inadequate livestock supervision practices, negligence by owners in safeguarding their animals, opportunity factors, and environmental influences. In general, the Jantho District Court has imposed criminal sanctions in accordance with Article 363 of the Criminal Code based on the aggravating elements established by the defendants’ actions. It is recommended that government authorities pay greater attention to economic aspects by expanding employment opportunities and that strict criminal sanctions be consistently enforced in order to create a deterrent effect for offenders.