PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING SEC…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Meskipun eigenrichting tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, perbuatan tersebut pada umumnya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam praktiknya, tindakan eigenrichting yang dilakukan secara bersama-sama masih menimbulkan persoalan mengenai penera…
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH JURNALIS (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGAD…
Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 8/Pid.B/2025/PN. Mrn menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis semata-mata berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, tanpa mempertimbangkan kedudukan korban sebagai jurnalis yang dilindungi secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kasus ini mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana kekerasan terhadap jurnalis masih kerap dipr…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (SUATU PENELITI…
Tindak pidana peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang cukai yang menimbulkan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Meskipun telah diatur secara tegas dalam pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui ancaman pidana penjara dan pidana denda, praktik peredaran rokok ilegal masih terus ditemukan di wilayah hukum Bea dan Cukai Langsa. Data penindakan selama tahun 2024 hing…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA…
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring perkembangan teknologi, perangkat elektronik seperti telepon genggam, laptop, dan komputer menjadi sasaran pencurian karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah diperjualbelikan. Di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada perangkat elektronik masih sering terjadi dan menimbu…
SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-U…
Pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua ketentuan tersebut samasama mengatur mengenai penelantaran anak, namun memiliki perbedaan dalam
ruang lingkup dan dasar pengaturannya. Pasal 429 KUHP 2023 mengatur perbuatan
meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud
melepaskan tanggung jawab, sedangkan Pasal 9 UU PKDRT mengatur …
TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI W…
Tindak pencurian hewan ternak merupakan salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana yang menyatakan bahwa “pencurian ternak” termasuk pencurian dengan pemberatan. Meskipun telah diatur dalam ketentuan pidana, pada tahun 2024-2025 kasus pencurian hewan ternak masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pida…
TINDAK PIDANA MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN TANPA MEMILIKI HAK OLEH RESIDIV…
Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/PID.B/2023/PN.SKL memutus perkara atas terdakwa yang melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak dan dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan permasalahannya adalah terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan isi pasal 486 KUHP dan ketidaksesuaian pertimbangan hakim d…
