Electronic Theses and Dissertation

EKSISTENSI ASAS PENGENDALI PERKARA PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Mayhardy Indra Putra ; Adwani , Rizanizarli ; Mohd. Din
ABSTRAK

Kekosongan norma yang mewajibkan penyidik untuk menyampaikan berkas penyidikan dalam Pasal 109 dan kewenangan penyidikan lanjutan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bagi Penuntut Umum bila Penyidik tidak melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum menunjukkan masih lemahnya KUHAP mengadopsi dan menerjemahkan asas pengendali perkara Penuntut Umum. Akibatnya perkara menjadi hilang dan SPDP yang disampaikan ke Penuntut Umum menjadi tidak menentu serta tidak mengakhiri dari proses penyelesaian hukum. Padahal sesuai dengan asas litis finiri oported, Penuntut Umum sebagai pengendali perkara harus memastikan perkara ada akhirnya dalam upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku dan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menjelaskan dan menganalisis asas pengendali perkara penuntut umum telah diadopsi atau tidaknya secara utuh dalam hukum acara pidana di Indonesia, kelemahan hukum acara pidana di Indonesia yang tidak secara utuh mengadopsi asas pengendali perkara Penuntut Umum dan konsep ideal hukum acara pidana di Indonesia yang optimal mengakomodir asas pengendali perkara penuntut umum.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan penambahan hasil penelitian dan wawancara, karena kajian ini menganalisis dan mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan jaksa sebagai pengendali perkara dalam mengajukan perkara ke persidangan serta menganalisis penegakan hukum. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif dan evaluatif terhadap norma hukum yang berkaitan dengan pengendali perkara agar mengahasilkan norma hukum yang mampu menutupi kelemahan yang ada saat ini. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari, UU Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal serta hasil penelitian serta RKUHAP. Analisis data dilakukan secara content analisis terhadap norma hukum, yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pengendali perkara oleh Penuntut Umum dalam hukum acara pidana Indonesia belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan tidak adanya kewenangan penyidikan lanjutan bagi Penuntut Umum ketika penyidik tidak menindaklanjuti petunjuk yang diberikan. Akibatnya, keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka dan korban tidak dapat terpenuhi. Kelemahan KUHAP terletak pada tidak diaturnya langkah konkret jika petunjuk Penuntut Umum tidak dilengkapi penyidik dalam 14 hari. Penuntut Umum hanya diberi kewenangan memberi petunjuk tanpa instrumen untuk menindaklanjuti. Hal ini melemahkan kontrol Penuntut Umum dalam pengendalian perkara. Konsep idealnya adalah memberi kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menyidik lanjutan jika petunjuk tidak dipenuhi dalam 14 hari. Hal ini bertujuan menghindari ketidakjelasan status perkara. Pasal 110 ayat (4) KUHAP perlu diubah untuk mewujudkan asas pengendalian perkara secara utuh. Perubahan Pasal 109 KUHAP menjadi “Surat pemberitahuan dimulainnya penyidikan yang tidak diikuti dengan pengiriman berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka penuntut umum berwenang melakukan penyidikan lanjutan dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP perlu dirubah menjadi “Penuntut Umum berwenang melakukan penyidikan lanjutan dalam hal Penyidik tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas perkara dikembalikan”.
Disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk meninjau kembali asas pengendali perkara Penuntut Umum sehingga dapat mempertegas hubungan antara Penuntut Umum dan penyidik serta mengatur kewajiban penyidik untuk menindaklanjuti petunjuk Penuntut Umum dalam waktu yang ditentukan agar mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI agar memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui perubahan KUHAP untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri agar memperkuat kualitas berkas perkara serta memastikan penuntutan terhadap terdakwa didasarkan pada bukti yang cukup. Disarankan kepada lembaga pengawas eksternal diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih objektif dan akuntabel.

Kata kunci: Penyidikan Lanjutan Penuntut Umum

THE EXISTENCE OF THE PRINCIPLE OF CASE CONTROL BY THE PUBLIC PROSECUTOR IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW Mayhardy Indra Putra ; Adwani , Rizanizarli ; Mohd. Din ABSTRACT The absence of a legal provision obligating investigators to submit case files as stipulated in Article 109, and the lack of authority for further investigation as regulated in Article 110 paragraph (4) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), illustrate the weakness of KUHAP in adopting and translating the principle of prosecutorial control over cases. As a result, cases may become lost, and the Notification of Commencement of Investigation (SPDP) submitted to the Public Prosecutor becomes uncertain, thereby failing to conclude the legal process. In accordance with the principle of litis finiri oportet, the Public Prosecutor, as the controller of the case, must ensure that every case reaches its conclusion in order to realize justice, utility, and legal certainty for both the perpetrator and society. This research aims to examine, explain, and analyze whether the principle of prosecutorial control over criminal cases has been fully adopted in the Indonesian criminal procedural law, to identify the weaknesses arising from the incomplete incorporation of this principle, and to formulate an ideal concept of criminal procedural law that optimally accommodates the public prosecutor's authority as case controller. The method used is normative juridical legal research, supplemented by research findings and interviews, as this study analyzes and examines legal norms related to the role of prosecutors as case controllers in bringing cases to trial, as well as analyzing law enforcement practices. The research is descriptive and evaluative in nature, with the objective of assessing current legal norms relating to prosecutorial control in order to formulate more robust legal provisions capable of addressing existing deficiencies. The approaches adopted include a conceptual approach, a comparative approach, a statutory approach, and a qualitative analysis approach. The legal materials used consist of primary legal sources such as Law No. 11 of 2021 on the Amendment of Law No. 16 of 2004 on the Prosecution Service, Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Law No. 18 of 2013 on the Prevention of Forestry Crimes, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts. Secondary legal materials are obtained from books, journals, previous research, and the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). Data were analyzed through content analysis of legal norms using qualitative methods. The research findings reveal that the principle of prosecutorial control over cases in Indonesia’s criminal procedural law has not been effectively implemented. This condition arises due to the absence of authority granted to the Public Prosecutor to conduct further investigation when the Investigator fails to comply with the instructions provided. Consequently, justice and legal certainty for both the suspect and the victim cannot be adequately ensured. The weakness of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) lies in the absence of a concrete provision stipulating measures to be taken when the Investigator does not fulfill the Public Prosecutor’s instructions within fourteen (14) days. The Public Prosecutor is merely vested with the authority to provide instructions without being equipped with an instrument to enforce compliance, thereby weakening the prosecutorial control over case proceedings. The ideal concept is to confer authority upon the Public Prosecutor to carry out further investigation (pe– SPDP) that is not followed by the submission of the case file to the Public Prosecutor within thirty (30) working days shall entitle the Public Prosecutor to conduct a further investigation.” Furthermore, Article 110 paragraph (4) of KUHAP should be amended to read “The Public Prosecutor shall have the authority to conduct a further investigation in the event that the Investigator fails to complete the deficiencies in the case file in accordance with the instructions of the Public Prosecutor within fourteen (14) working days from the date on which the case file is returned.” It is recommended that the Government and the House of Representatives (DPR RI) revisit the principle of prosecutorial control to strengthen the institutional relationship between public prosecutors and investigators, and to impose an obligation on investigators to follow up on prosecutorial instructions within a specified timeframe to ensure legal certainty for the public. It is further recommended that the Government and the DPR RI amend KUHAP to explicitly grant public prosecutors the authority to conduct follow-up investigations into preliminary investigations conducted by the police. This would enhance the quality of case files and ensure that prosecutions are based on sufficient evidence. Additionally, it is advised that external oversight institutions be granted authority to investigate misconduct committed by law enforcement officials to ensure greater objectivity and accountability in law enforcement practices. Keywords: Pengendali perkara ; Public Prosecutor; Investigator; Functional Differentiation.