Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan jual beli online melalui jasa titip (jastip) menimbulkan dinamika baru dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejauh ini belum mampu mengakomodasi sepenuhnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku jasa titip. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi, penipuan, atau kerugian lainnya. Permasalahan muncul pada Pasal 4 (hak konsumen), Pasal 7 (kewajiban pelaku usaha), Pasal 8 (larangan perbuatan merugikan konsumen), dan Pasal 45 (mekanisme penyelesaian sengketa). Keempat pasal ini dinilai belum dapat menjamin kepastian hukum bagi konsumen jasa titip. Ketidakhadiran regulasi khusus menyebabkan perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa belum optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kecukupan peraturan perlindungan konsumen dalam jual beli online melalui jasa titip, menganalisis dan menjelaskan penyelesaian sengketa jual beli online melalui jasa titip, dan menganalisis dan menjelaskan peran pemerintah dan pihak terkait dalam jual beli online melalui jasa titip.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, diperoleh dan disusun serta dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk perskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan spesifik terkait dengan jual beli online jasa titip, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan pada jual beli online. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum memadai terkait dengan praktik jasa titip dalam jual beli online. Hal ini disebabkan pada pasal 4, 7, 8 dan 45 tidak berlaku untuk jual beli secara langsung. Penyelesaian sengketa pada jasa titip yaitu dengan cara litigasi melalui pengadilan. Sedangkan, nonlitigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Peran pemerintah yaitu untuk menyusun regulasi secara spesifik dan jelas, melakukan pengawasan, menjamin perlindungan, mengedukasikan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa titip dalam jual beli online adalah pemerintah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penjual barang, konsumen serta penyedia jasa titip.
Penelitian ini menyarankan perlunya menyusun regulasi khusus yang mengatur mekanisme operasional jasa titip, kewajiban dan tanggung jawab para pelaku, serta perlindungan konsumen. Memastikan bahwa seluruh daerah memiliki BPSK yang aktif, terfasilitasi, dan profesional, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta anggaran operasional yang memadai. Memperketat pada pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada konsumen, membuat sosialisasi terkait dengan perlindungan konsumen serta berkolaborasi dengan peneliti atau akademisi dalam meningkatkan ide efektifitas dan efesiensi perannya dalam jual beli online.

The development of online buying and selling through personal shopping services (jastip) has created new dynamics in consumer legal protection in Indonesia. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has so far not been able to fully accommodate the legal relationship between consumers and personal shopping service providers. This ambiguity has resulted in weak legal protection for consumers in the event of default, fraud, or other losses. Problems arise in Article 4 (consumer rights), Article 7 (obligations of business actors), Article 8 (prohibition of acts detrimental to consumers), and Article 45 (dispute resolution mechanism). These four articles are considered unable to guarantee legal certainty for personal shopping service consumers. The absence of specific regulations has resulted in suboptimal consumer protection and dispute resolution efforts. This study aims to analyze and explain the adequacy of consumer protection regulations in online buying and selling through consignment services, analyze and explain the resolution of online buying and selling disputes through consignment services, and analyze and explain the role of the government and related parties in online buying and selling through consignment services. This type of research is normative legal research. The approaches used in this research are the statute approach, the conceptual approach and the case approach. Data were collected through library research, obtained and compiled and analyzed qualitatively, then the data were described in prescriptive form. The results of the study show that Indonesia does not yet have specific regulations related to the sale and purchase of consignment services, the Consumer Protection Law is the basis for online buying and selling. However, the Consumer Protection Law is not adequate regarding the practice of consignment services in online buying and selling. This is because articles 4, 7, 8 and 45 do not apply to direct buying and selling. Dispute resolution in consignment services is by litigation through the courts. Meanwhile, non-litigation through the Consumer Dispute Resolution Agency in the form of arbitration, conciliation, and mediation. The role of the government is to formulate specific and clear regulations, carry out supervision, guarantee protection, educate the public and facilitate dispute resolution. The parties involved in consignment services in online buying and selling are the government, the Indonesian Consumers Foundation, the National Consumer Protection Agency, the Consumer Dispute Resolution Agency, sellers of goods, consumer s and consignment service providers. This research suggests the need to develop specific regulations governing the operational mechanisms of consignment services, the obligations and responsibilities of operators, and consumer protection. Ensure that all regions have active, well-equipped, and professional BPSK (Custodian of Personal Loans) institutions, including increasing human resource capacity and providing adequate operational budgets. Tighten oversight to minimize consumer losses, conduct outreach related to consumer protection, and collaborate with researchers and academics to improve the effectiveness and efficiency of their role in online buying and selling.