Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RESELLER SS-SKIN TERHADAP PRAKTIK RESALE PRICE MAINTE…

Vira Hizqia

Perkembangan perdagangan elektronik melalui media sosial, khususnya melalui fitur live commerce, mendorong perubahan pola distribusi dan pemasaran produk. Salah satu praktik dalam sistem distribusi digital adalah Resale Price Maintenance (RPM), yaitu penetapan harga jual kembali oleh owner kepada reseller. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum ketika pembatasan harga dilakukan secara mengikat, sebagaimana terjadi pada distribusi produk SS-Skin melalui siaran langsung TikTok. Dalam hukum per…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN…

CHARLES MARKUS REFASI

ABSTRAK CHARLES MARKUS REFASI (2025) PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universtias Syiah Kuala (v,58), pp., bibl., app. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadialn) dan jalur non-litigasi (diluar pengadilan), apabila terjadi wanprestasi antara pihak yang melakukan perjanjian maka pihak-pihak tersebut berhak memilih jalur penyelesaian s…

PERLINDUNGAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA LAGU

PUJA MANISA

Setiap pemegang hak cipta selain memiliki hak ekonomi juga terdapat hak moral. Ketentuan Pasal 5 UUHC hak moral itu tercermin dengan adanya tujuan larangan merubah lirik lagu dan syair. Pengaturan hak moral pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e UUHC untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak pada pemakaian ciptaan untuk umum serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan pencipta. Lagu merupakan objek ciptaan yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PELAKSANAAN SISTE…

FARHAN BANGSAWAN RIDWAN

Penelitian ini didasari oleh pentingnya kehalalan produk bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan bagi semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, selain itu Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan halal. Namun, di Kabupaten Muaro Jambi masih banyak pelaku…

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH …

Putri Balqis Vilza

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI USAHA MIKRO DI ACEH Putri Balqis Vilza  Yusri  M. Gaussyah  ABSTRAK Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Salah satunya dengan memajukan usaha mikro di wilayah Aceh melalui penyaluran pembiayaan. Ketentuan pada Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga K…

PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN …

Muhammad Ilham Fauzi

PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH Muhammad Ilham Fauzi * Teuku Ahmad Yani ** M. Jafar *** ABSTRAK Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy menegaskan bahwa perusahaan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan air minum secara adil, merata, dan berkesinambungan demi melayani air bersih bagi warga kota Banda Aceh. Dalam hubungan hu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KEKUATAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PI…

Sukriyadi

Minimnya alat bukti mengakibatkan proses peyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana pembunuhan tidak bisa diajukan kepersidangan ketika hanya menggunakan alat bukti petunjuk yang rentan untuk dibantah di depan persidangan oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga diperlukan adanya kualitas alat bukti lainnya dalam hal ini penerapan psikologi forensik terhadap perkara yang minim alat buktinya, seperti halnya perkara pembunuhan. Sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses …

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN …

Alga Mahate Ara

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda …

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA …

Sharfina

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dikaitkan dengan pasal 4 huruf a Undang Undang Nommor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan dalam penggunaan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pada kenyataannya tidak semua driver transportasi online di Kota Banda Aceh menjalankan aturan tersebut sehigga menyebabkan konsumen merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk p…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT…

Mochammad Mabrury

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TAMAN INDAH DARUSSALAM (PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2023/PN.BNA) Mochammad Mabrury* Sanusi.** Yusri *** ABSTRAK Menurut ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemberhentian anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan yang jelas serta memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk m…


    SERVICES DESK