Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REFORMULASI PENGUASAAN DAN PENGAMANAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

Syarifah Sharah Natasya

REFORMULASI PENGUASAAN DAN PENGAMANAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH Syarifah Sharah Natasya1 Ilyas Ismail2 Teuku Ahmad Yani3 Yanis Rinaldi4 ABSTRAK Penguasaan dan pengamanan tanah milik pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena tanah merupakan aset strategis yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pengaturan mengenai penguasaan dan pengamanan tanah milik pemerint…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Risnawati

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Risnawati* Teuku Muttaaqin Mansur** Novi Sriwahyuni*** ABSTRAK Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) menyatakan bahwa ahli waris wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan. Pasal 37 PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui …

TANGGUNG JAWAB PT PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI (PERSERODA) TERHADAP AKTIVA DAN…

Putri Cahaya Alyfia

TANGGUNG JAWAB PT PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI (PERSERODA) TERHADAP AKTIVA DAN PASIVA DARI PERUSAHAAN DAERAH KARENA PERUBAHAN BENTUK HUKUM Putri Cahaya Alyfia Teuku Ahmad Yani 1 Muhammad Insa Ansari 2 3 ABSTRAK Perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan amanat Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan penyesuaian bentuk hukum BU…

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECA…

Niva Adillah

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA DARING Niva Adillah Yusri Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Kewajiban para pihak dan notaris untuk berhadap-hadapan secara fisik dalam pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun regulasi ini menjadi tantangan tersendiri terhadap pembuatan akta partij di era digitalisasi khususnya sejak pandemi Covid-19 yang mengharuskan kerja dari jarak jauh. Hal i…

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MIE ACEH DI KOTA BANDA ACEH

T. Aldyan Saputra

Perlindungan konsumen terkait kehalalan produk menjadi isu krusial, terutama di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam. Salah satu sektor yang masih menghadapi tantangan adalah produksi mie Aceh di Kota Banda Aceh. Meskipun bahan-bahannya halal, praktik pengolahan yang kurang higienis berpotensi merusak kehalalan produk. Sesuai Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib mengajukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dipasarkan. …

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PENGANGKATAN DIREKSI PT PEMBANGUNAN ACEH

Rifa Inayah

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aspek fundamental dalam menjamin tata kelola badan usaha yang profesional dan bertanggung jawab. PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) sebagai BUMD memiliki peran penting, sehingga proses pengangkatan direksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Secara normatif, pengangkatan direksi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi BUM…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RESELLER SS-SKIN TERHADAP PRAKTIK RESALE PRICE MAINTE…

Vira Hizqia

Perkembangan perdagangan elektronik melalui media sosial, khususnya melalui fitur live commerce, mendorong perubahan pola distribusi dan pemasaran produk. Salah satu praktik dalam sistem distribusi digital adalah Resale Price Maintenance (RPM), yaitu penetapan harga jual kembali oleh owner kepada reseller. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum ketika pembatasan harga dilakukan secara mengikat, sebagaimana terjadi pada distribusi produk SS-Skin melalui siaran langsung TikTok. Dalam hukum per…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN…

CHARLES MARKUS REFASI

ABSTRAK CHARLES MARKUS REFASI (2025) PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universtias Syiah Kuala (v,58), pp., bibl., app. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadialn) dan jalur non-litigasi (diluar pengadilan), apabila terjadi wanprestasi antara pihak yang melakukan perjanjian maka pihak-pihak tersebut berhak memilih jalur penyelesaian s…

PERLINDUNGAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA LAGU

PUJA MANISA

Setiap pemegang hak cipta selain memiliki hak ekonomi juga terdapat hak moral. Ketentuan Pasal 5 UUHC hak moral itu tercermin dengan adanya tujuan larangan merubah lirik lagu dan syair. Pengaturan hak moral pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e UUHC untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak pada pemakaian ciptaan untuk umum serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan pencipta. Lagu merupakan objek ciptaan yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PELAKSANAAN SISTE…

FARHAN BANGSAWAN RIDWAN

Penelitian ini didasari oleh pentingnya kehalalan produk bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan bagi semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, selain itu Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan halal. Namun, di Kabupaten Muaro Jambi masih banyak pelaku…


    SERVICES DESK