Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ini pengguna jasa penata rias dan penyedia jasa penata rias berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya wanprestasi terjadi antara penyedia jasa penata rias dan pengguna jasa penata rias, di mana pengguna jasa melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian yang dihasilkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha penata rias kedepannya.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa penata rias dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta menjelaskan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi terhadap pelaksanaan jasa penata rias.
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, perolehan data penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewancarai informan dan responden. Penelitian kepustakaan diperoleh melalui buku-buku, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi ialah pihak pengguna jasa melakukan pembatalan secara sepihak, terlambat melaksanakan perjanjian, tidak melakukan pelunasan perjanjian. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu dikarenakan adanya perubahan jadwal yang dilakukan pengguna jasa, keterlibatan pihak ketiga, adanya keperluan lain, dan faktor ekonomi. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara memberikan peringatan terlebih dahulu yang kemudian melakukan musyawarah dan apabila tidak menemukan jalan keluar maka penyedia jasa meminta bantuan pihak ketiga
Disarankan kepada penyedia jasa untuk melakukan fleksibilitas terhadap kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antara para pihak agar tidak terjadinya wanprestasi serta kepada penyedia jasa untuk tetap menerapkan sistem penyelesaian sengketa secara non litigasi yang bertujuan memudahkan para pihak dari segi efisiensi waktu serta biaya.

Article 1313 states that an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. In this agreement, both the user of makeup artist services and the provider of makeup artist services are obligated to fulfill the agreed terms. However, in practice, a breach of contract occurs between the makeup artist service provider and the user of makeup artist services, where the user commits a breach of contract, resulting in losses for the service provider. The resulting losses are not only material but also include immaterial losses that impact the future sustainability of the makeup artist's business. This thesis aims to explain the forms of breach of contract in makeup artist service agreements and the factors causing them, as well as to explain efforts to resolve breaches that occur in the provision of makeup artist services. This research uses an empirical juridical method, namely research used to obtain data through field research and library research. Field research data is obtained through interviews with informants and respondents. Library research is obtained through books, journals, theses, and laws and regulations related to the problem under study. The research results indicate that the types of default that occur include unilateral cancellation by the service user, late execution of the agreement, and failure to pay the agreement. Factors contributing to default include schedule changes by the service user, third-party involvement, other needs, and economic factors. Default resolution is achieved by providing a prior warning, followed by deliberation. If a solution is not found, the service provider seeks assistance from a third party. It is recommended that service providers adopt flexible agreements to enhance cooperation between the parties to prevent defaults. Service providers should continue to implement a non-litigation dispute resolution system, which aims to facilitate time and cost efficiency for both parties.