Electronic Theses and Dissertation

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA DARING


Niva Adillah
Yusri
Teuku Ahmad Yani
ABSTRAK

Kewajiban para pihak dan notaris untuk berhadap-hadapan secara fisik dalam pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun regulasi ini menjadi tantangan tersendiri terhadap pembuatan akta partij di era digitalisasi khususnya sejak pandemi Covid-19 yang mengharuskan kerja dari jarak jauh. Hal ini menimbulkan masalah terkait kewajiban kehadiran fisik Notaris dan para pihak dalam proses pembuatan akta.
Tujuan dari penulisan ini ialah menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait syarat berhadap-hadapan dalam pembuatan akta notaris secara daring, menganalisis sistem pertemuan daring pembuatan akta notaris telah memenuhi syarat berhadap-hadapan secara hukum, menganalisis implikasi hukum dari pertemuan daring terhadap keabsahan akta notaris.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konsep, dan sejarah. Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap melalui wawancara dengan narasumber. Data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, UUJN dan KUHPerdata secara umum hanya mengatur tentang syarat berhadap-hadapan pembuatan akta notaris secara luring, secara khusus terdapat pembuatan akta notaris yang sudah diatur secara daring hanya pada jenis tertentu yaitu akta relaas (RUPS dan Lelang). Sistem pertemuan daring pada pembuatan akta partij belum memenuhi syarat berhadap-hadapan secara hukum, selain ketiadaan regulasi juga terbatasnya sarana prasarana teknologi namun dalam pembuatan akta relaas secara daring dilaksanakan dengan syarat para penghadap dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi aktif. Implikasi hukum yang timbul jika pembuatan akta dilakukan secara daring terutama pada akta partij akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum.
Diperlukan evaluasi relevansi asas dan pasal serta pembaruan regulasi terkait sistem pertemuan daring. Diperlukan sarana dan prasarana elektronik yang memadai untuk pembuatan akta notaris secara daring. Diperlukan pemilihan akta notaris yang dapat dibuat melalui daring secara spesifik baik akta relaas maupun partij dan diperlukan pelatihan bagi Notaris serta edukasi bagi para pihak tentang penggunaan teknologi dalam pembuatan akta notaris secara daring.
Kata Kunci: Notaris, Akta Notaris, Kehadiran Fisik, Pertemuan Daring,Revolusi Industri 4.0.

THE OBLIGATIONS OF THE PARTIES TO BE FACE-TO-FACE DURING THE CREATION OF NOTARIAL DEED ONLINE Niva Adillah Yusri Teuku Ahmad Yani ABSTRACT The obligation of the parties and the notary to be physically present in the creation of an authentic deed is regulated by Article 16 Paragraph (1) letter (m) of the Rules of Notary Profession and Article 1868 of the Civil Code. However, with the advancement of the 4.0 industrial revolution and especially during the Covid-19 pandemic, the use of technology and the implementation of work from home for notaries have increased, raising issues regarding the requirement for physical presence in the deed-making process especially for partij deed. The purpose of this writing is to analyze the laws and regulations in Indonesia related to face-to-face obligations in making authentic deeds online, to analyze whether the online meeting system for creating authentic deeds has legally fulfill the face-to-face requirements, and to analyze the legal implications of online meetings on the validity of authentic deeds. The research method used is normative juridical with statutory, case, concept, and historical approaches. This research also uses primary data as complementary data through source interviews. Datas are analyzed quatlitatively. The research showed that in Indonesia, the Rules of Notary Profession and the Civil Code only regulate the requirements for face-to-face making of authentic deeds offline, while in practice there is making of authentic deeds that have been regulated online only in certain types, namely deeds of relaas (GMS and Auction). The online meeting system in the making of authentic deeds does not meet the requirements of legal face-to-face, but in practice the making of online deeds of relaas is carried out on the condition that the faces can see, hear, and actively participate, and fulfill the obligation to read and sign the deed. The legal implications arising if the making of an authentic deed is carried out online especially deed party will result in the deed being relegated to a deed under the hand and null and void. It is recommended to evaluate the relevance of the principles, articles, and update the regulations related to the making of authentic deeds online. It is recommended to have adequate electronic fasilities and infrastructure for making authentic deeds online. It is recommended to select notarial deeds that can be made spesifically, both relaas and partij deeds and it is recommended to train notaries and educate the parties regarding the use of technology in making authentic deeds. Keywords: Notaries, Authentic Deed, Physical Presence, Online Meeting, Industrial Revolution 4.0