Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh proses Peradilan secara elektronik (E-Court) dalam penyelesaian perkara perceraian belum berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan dalam persidangannya masih terdapat penundaan persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan sistem E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, faktor penghambat pelaksanaan sistem E Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sistem E-Court pada penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal dan literasi lainnya. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan serta melakukan observasi persidangan. Adapun analisis data dilakukan menggunakan cara analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sistem E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dikarenakan belum sepenuhnya tata cara beracara di Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan dengan sistem E-Court. Adapun E-Filing, E-Payment dan E-Summon telah dilaksanakan sepenuhnya, akan tetapi pada tahap E litigation (persidangan elektronik) hanya proses pengiriman berkas perkara dengan elektronik sedangkan pada agenda sidang pertama, pembuktian dan putusan para pihak tetap hadir dimuka persidangan. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaanya yaitu Ketidakstabilan Server, kurangnya pemahaman sumber daya manusia, tidak memiliki alamat email, dan ketidakvalidan alamat email penggugat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni peningkatan kualitas sistem E-Court, perluasan sosialisasi E-Court di perdesaan, publikasi E-Court di media sosial, dan peninjauan verifikasi alamat sebelum pengajuan perkara.

Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk melakukan seluruh proses beracara di perngadilan secara elekronik (E-Court) guna mewujudkan asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan. Kepada Mahkamah Agung untuk dapat melakukan evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan efektivitas sistem E-Court dan memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Kepada masyarakat untuk memahami prosedur beracara secara E-Court untuk menghindari hal-hal yang dapat memperlambat proses berperkara serta meningkatkan kesadaran hukum untuk berkolaborasi dengan pihak pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara agar penyelesaian perkara secara E-Court berjalan lebih optimal.

Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, in the provisions of Article 2 paragraph (4), stipulates that judicial proceedings shall be carried out in a simple, fast, and low-cost manner. In practice, at the Banda Aceh Sharia Court, the implementation of electronic court proceedings (E-Court) in the resolution of divorce cases has not yet fully aligned with the principles of fast, simple, and low-cost justice, as there are still delays occurring during court sessions. The purpose of this thesis is to explain the implementation of the E-Court system in resolving divorce cases at the Banda Aceh Sharia Court in accordance with the principles of fast, simple, and low-cost justice, to identify the inhibiting factors in the implementation of the E-Court system, and to explore efforts to overcome these obstacles in the settlement of divorce cases through the E-Court system at the Banda Aceh Sharia Court. This research is categorized as empirical juridical research. The data needed include both primary and secondary data. Secondary data were obtained through library research by reading and studying books, journals, and other literature. Primary data were gathered through field research, including interviews with respondents and informants, as well as courtroom observations. The data analysis was carried out using descriptive analysis techniques. The research findings indicate that the implementation of the E-Court system in resolving divorce cases at the Banda Aceh Sharia Court has not fully met the principles of simple, fast, and low-cost justice, as court proceedings have not been entirely conducted through the E-Court system. While E-Filing, E-Payment, and E-Summons have been fully implemented, the E-Litigation stage (electronic trial) is limited to the electronic submission of case files. For the initial hearing, evidence presentation, and verdict announcement, the parties are still required to be physically present in court. The inhibiting factors in the implementation include unstable server performance, limited understanding among human resources, lack of email ownership, and invalid email addresses of plaintiffs. Efforts to overcome these obstacles include improving the quality of the E-Court system, expanding outreach and socialization efforts to rural areas, promoting E-Court through social media, and verifying addresses prior to case submissions. It is recommended that the Banda Aceh Sharia Court conduct all procedural stages electronically (E-Court) to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice. The Supreme Court is encouraged to conduct periodic evaluations and monitoring to ensure the effectiveness of the E-Court system and to provide solutions for the challenges faced during its implementation. Furthermore, the public is urged to understand E-Court procedures to avoid delays in case handling and to increase legal awareness in order to collaborate with the court in resolving cases more optimally through the E-Court system.