Electronic Theses and Dissertation

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) mewajibkan PT PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Nomor PJBTL-121140561801263348 dinyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib menyalurkan tenaga listrik kepada Konsumen secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan. Ayat (2) dinyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku apabila PT PLN (Persero) tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan dikaitkan dengan SPTJBL Nomor PJBTL-121140561801263348, PT PLN (Persero) melanggar Perjanjian Jual Beli Listrik yang telah disepakati dalam SPJBTL yaitu pihak PT PLN (Persero) berkewajiban menyalurkan aliran listrik secara terus menerus tanpa terputus.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan akibat hukum yang akan diterima oleh PT PLN (Persero) atas perbuatan wanprestasi berdasarkan perspektif PJBTL. Hambatan dan tantangan PT PLN (Persero) berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen dalam penyediaan tenaga listrik.
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum akibat hukum yang akan diterima oleh PT PLN (Persero) atas perbuatan wanprestasi berdasarkan perspektif PJBTL adalah Pihak PT PLN (Persero) UP3 Medan wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku apabila PT PLN (Persero) tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) secara terus menerus. Hambatan PT PLN (Persero) berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen dalam penyediaan tenaga listrik, yaitu keterbatasan anggaran operasi dan investasi PT PLN (Persero), keterbatasan jumlah Tenaga Kerja, dan Ketidaksigapan petugas PT PLN (Persero) dalam hal penaganan permasalahan ketenagalistrikan. Selanjutnya tantangan PT PLN (Persero) berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen dalam penyediaan tenaga listrik, yaitu keterbatasan anggaran dalam koordinasi dengan pihak pemerintah, kepolisian dan kejaksaan dalam kegiatan pelayanan ketenagalistrikan, dan terdapat intervensi dan pembatasan kegiatan PT PLN (Persero) dari preman dalam hal memasuki persil Konsumen sehingga tidak bisa dilakukan pemutusan tenagalistrik.
Disarankan kepada PT PLN (Persero) untuk memberitahukan terkait bentuk kompensasi yang diberikan kepada setiap konsumen akibat dari perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam hal ini pemadaman listrik bergilir secara sepihak tanpa pembertahuan yang mengakibatkan konsumen menderita kerugian. PT PLN (Persero) dan pemerintah untuk sama-sama memperhatikan terkait keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan kesigapan PT PLN (Persero) dalam pemenuhan hak konsumen dalam penyediaan tenaga listrik. Kemudian disarankan juga kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk sama sama membantu PT PLN (Persero) dalam membasmi sikap premanisme yang mengganggu kegiatan kelistrikan.

Article 28 letter a of Law Number 30 Year 2009 on Electricity (hereinafter referred to as Electricity Law) obliges PT PLN (Persero) to provide electricity that meets the applicable quality and reliability standards. Article 29 paragraph (1) letter e of Law on Electricity states that the customer is entitled to compensation in case of blackout caused by mistake and/or negligence of operation by the holder of business license to supply electricity in accordance with the conditions stipulated in the power purchase agreement. Article 3 paragraph (1) of Electricity Sale and Purchase Agreement (SPJBTL) Number PJBTL-121140561801263348 states that PT PLN (Persero) is obliged to distribute electricity to Customers continuously without interruption in accordance with the announced Service Quality Level (TMP). Paragraph (2) states that PT PLN (Persero) is obliged to provide compensation in the form of reduction of electricity bill to the Customer in accordance with applicable regulations if PT PLN (Persero) is unable to distribute electricity according to the Service Quality Level (TMP). Based on Electricity Law and associated with SPTJBL Number PJBTL-121140561801263348, PT PLN (Persero) violates the Electricity Sale and Purchase Agreement that has been agreed in SPJBTL, namely PT PLN (Persero) is obliged to distribute electricity continuously without interruption. The purpose of this study is to explain the legal consequences that will be received by PT PLN (Persero) for default actions based on the PJBTL perspective. Obstacles and challenges of PT PLN (Persero) related to the fulfillment of customer rights in the provision of electricity. This type of research is empirical juridical. Data analysis is done with qualitative approach. Primary data is obtained through field research by interviewing respondents and informants. While secondary data is obtained through literature study. Based on the results of the research, it shows that the legal consequences that will be received by PT PLN (Persero) for default actions based on the PJBTL perspective are that PT PLN (Persero) UP3 Medan is obliged to provide compensation in the form of a reduction in electricity bills to customers in accordance with applicable regulations if PT PLN (Persero) cannot distribute electricity according to the Service Quality Level (TMP) continuously. The obstacles of PT PLN (Persero) related to the fulfillment of customer rights in the provision of electricity, namely the limited operating and investment budget of PT PLN (Persero), the limited number of manpower, and the unresponsiveness of PT PLN (Persero) officers in terms of handling electricity problems. Furthermore, the challenges of PT PLN (Persero) related to the fulfillment of customer rights in the provision of electricity, namely budget limitations in coordination with the government, police and prosecutors in electricity service activities, and there are interventions and restrictions on the activities of PT PLN (Persero) from thugs in terms of entering the customer's parcel so that the disconnection of electricity cannot be done. It is recommended to PT PLN (Persero) to notify related forms of compensation given to each customer as a result of defaults that have been committed by PT PLN (Persero) in this case unilaterally rotating power outages without notice which resulted in customers suffering losses. PT PLN (Persero) and the government to equally pay attention to the limited budget, manpower, and alertness of PT PLN (Persero) in fulfilling customer rights in the provision of electricity. Then it is also recommended to the Government and Law Enforcement Officials to jointly assist PT PLN (Persero) in eradicating thuggery that disrupts electricity activities.