Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTA…

Riko Alkausar

PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Suatu Penelitian di Kota BANDA ACEH dan ACEH BESAR) Riko Alkausar1 Teuku Saiful2 Suhaimi3 ABSTRAK Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang kewajiban pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tah…

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIANRN(STUDI…

Muhammad Rayyan Aulia

Perceraian merupakan salah satu bentuk berakhirnya perkawinan yang dalam hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut dilakukan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Data perkara perceraian di Mahk…

PERLINDUNGAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT YAN…

Munazar

PERLINDUNGAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT YANG DIALIHKAN OLEH PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Munazar * Husni ** M Adli *** ABSTRAK Perlindungan Hukum terhadap pembeli beriktikad baik dilindungi oleh norma-norma hukum, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016, pembeli yang mempunyai iktikad baik dalam transaksi jual beli tanah wajib d…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AKIBAT TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK …

SAQIYA ZULFA

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme Altenatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dalam hal ini para pihak memilih mekanisme mediasi. Mekanisme ini digunakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah akibat tumpang tindih Sertipikat Hak Milik di Kota Banda Aceh yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, penyeles…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TANPA SERTIFI…

SILVIE NAJLA MEYANI

Tanah merupakan aset strategis dengan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga memerlukan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Namun, di banyak daerah, transaksi jual beli tanah masih sering dilakukan tanpa sertifikat dan hanya mengandalkan akta di bawah tangan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi pembeli, yang berpotensi memicu sengketa tanah yang sulit diselesaikan melalui jalur formal. Penelitian ini bertujua…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN TAMBAK UDANG TRADISIONALRN(SU…

ALIF KAMAL PASHA

Ketentuan mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sedangkan konsepsi wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUHPer. Ketentuan tersebut menegaskan adanya tanggung jawab hukum bagi pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tetapi dalam praktinya wanprestasi masih terjadi terutama pada Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. T…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BATA (SUATU PENELITIAN PADA USAHA…

Furqan

ABSTRAK Furqan WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL (2026) BELI BATU BATA (Suatu Penelitian Pada Usaha Batu Bata Merah di Mukim Lambaro Angan Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bibl. (Dr. M. Adli, S.H., MCL.) Pelaksanaan perjanjian jual beli batu di Mukim Lambaro Angan, Kabupaten Aceh Besar, sering menghadapi masalah wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh praktik perjanjian yang umumnya bersifat lisan dan mengandalkan kepercayaan, tanpa adanya d…

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN D…

Irham

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Irham* Iman Jauhari** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Menyatakan Hukum Adat merupakan nilai-nilai, norma sosial, budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah. Parak merupakan sanksi adat yang terberat, berupa pengasingan dari kampung asalnya karena melakuka…

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

Dewi Salsa Ariza

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 82 yang menyatakan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Namun dalam kenyataannya kejahatan tind…

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…

Nanda Zulisma Yenni

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) Nanda Zulisma Yenni* Azhari** M. Adli*** ABSTRAK Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…


    SERVICES DESK