Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
M. FATHIN AMBIA
JUMITARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 65), pp.,tabl.,bibl.
(2025)

M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu
atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit,
kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau
penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Namun
kenyataannya dalam kurun waktu tahun 2021-2023 terdapat 2 kasus perkara pemalsuan
surat dokter di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana pemalsuan surat dokter, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dokter dan upaya dalam penanggulangan
tindak pidana pemalsuan surat dokter.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan,
sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan
informan yang terkait dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor penyebab terjadinya
tindak pidana pemalsuan surat dokter adalah karena kepentingan pribadi dan adanya
kesempatan juga kurangnya kesadaran hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dokter adalah dengan melihat
unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat dokter sebagaimana diatur
dalam Pasal 268 Ayat (1) KUHP. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana
pemalsuan surat dokter adalah dengan upaya preventif yaitu dengan pelaksanaan
penyuluhan atau sosialisasi rutin, melaporkan kepada pihak penegak hukum apabila
mengetahui adanya perilaku tindak pidana atau melanggar hukum, serta meningkatkan
keamanan dan juga upaya represif yaitu dengan memberikan peringatan supaya tidak
mengulangi dan pemberian sanksi pidana.
Disarankan kepada pihak dokter ataupun klinik dalam hal mencegah faktor
penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dokter, agar dapat meningkatkan
keamanan yang ketat seperti menggunakan barcode atau tanda tangan digital untuk
memastikan keaslian surat dokter dan desain surat yang sulit untuk dipalsukan seperti
watermark atau kertas khusus. Terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dokter, disarankan hakim untuk
selalu berpedoman pada pedoman pemidanaan. Terhadap upaya dalam penanggulangan
tindak pidana pemalsuan surat dokter, diharapkan kepada seluruh penegak hukum di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk lebih tegas dalam menindak tindak
pidana pemalsuan surat dokter dan meningkatkan adaptasi terhadap perkembangan
teknologi yang menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan surat dokter.

Tidak Tersedia Deskripsi