Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSEDUR MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAH…

Hafinda Munawarah

Penyelesaian sengketa tanah melalui prosedur mediasi merupakan alternatif awal dalam menyelesaikan pekara tanpa menempuh jalur litigasi, mediasi sengketa tanah juga merupaka bagian penting bagi Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun dalam pelaksanaannya mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya berjal…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA NAIL ART (SUATU PENELITIAN PADA JASA USAHA …

Tahmida Amanda

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian jasa nail art, pihak penyedia jasa dan pengguna jasa, berkewajiban melaksanakan perjanjian dengan baik dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, wanprestasi masih terjadi, khususnya yang dilakukan oleh pengguna jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerug…

PEREDARAN MEREK FASHION TERKENAL PALSU MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN (SUATU P…

Cut Sitti Aklima

Secara normatif, Pasal 3, Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah pendaftaran, melarang penggunaan merek tanpa hak dan mengatur sanksi pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, peredaran merek fashion terkenal palsu masih marak di Kota Banda Aceh melalui transaksi perdagangan, sehingga merugikan pemilik …

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN…

CHARLES MARKUS REFASI

ABSTRAK CHARLES MARKUS REFASI (2025) PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universtias Syiah Kuala (v,58), pp., bibl., app. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadialn) dan jalur non-litigasi (diluar pengadilan), apabila terjadi wanprestasi antara pihak yang melakukan perjanjian maka pihak-pihak tersebut berhak memilih jalur penyelesaian s…

ANALISIS PENGGUNAAN PRINSIP FAIR USE TERHADAP HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI Y…

T. IMAM RAMADHAN

ABSTRAK T. IMAM RAMADHAN ANALISIS PENGGUNAAN PRINSIP FAIR USE TERHADAP HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIJADIKAN KONTEN PARODI PADA PLATFORM YOUTUBE 2026 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51)., pp.,bibl. Prof. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Parodi sebagai suatu karya kreativitas intelektual manusia yang dilindungi oleh UUHC, pada Pasal 40 ayat 1 huruf n Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi mel…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE…

Resta Maulidya

ABSTRAK RESTA MAULIDYA 2024 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE BEKAS DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,60) pp., bibl.,tabl. (Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.) Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI ADAT TANAH PERT…

RIFKI MAUFI

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur sahnya perjanjian. Gadai tanah pertanian diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengharuskan tanah yang digadaikan selama tujuh tahun atau lebih harus dikembalikan tanpa tebusan jika telah melebihi 7 tahun. Di Aceh Besar, kasus gadai tanah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum karena gadai tanah adat pertanian tidak membuat batas waktu pengembalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjanjian gadai …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUKSI CAKE AND DESSERT YANG TIDA…

ANADIA SHAFIRA

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Namun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya sekitar 26% pelaku usaha cake and dessert yang mendaftarkan industri rumah tangga cake and dess…

WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENYELENGGARA ACARA…

FAQIH LAZUARDI ACHMAD

ABSTRAK Faqih Lazuardi Achmad : Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja (2025) Sama Antara Penyelenggara Acara Dengan Talent Agency (Studi Kasus Pada Event Northern Euphoria Di Kota Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 78). pp., tabl., bibl. …

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY (CSR) OLEH PT ANGKASA PURA INDONES…

Rafsan Akbar

ABSTRAK Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Iskandar Muda melakukan CSR di Kecamatan Blang Bintang, serta masalah dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mendapatkan data secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari literatur akademis dan peraturan perundang-undangan untuk mendapa…


    SERVICES DESK