Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa: “Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan anak yang dieksploitasi sebagai pekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis implementasi perlindungan hukum korban tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja, faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pekerja, dan upaya-upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal, sedangkan penelitian lapangan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden beserta informan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perlindungan kepada anak korban eksploitasi Dinas Sosial dan Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh melakukan kerja sama memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban, dimana anak-anak tersebut akan ditempatkan di rumah aman yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoeh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) Dinas Sosial Aceh. Faktor penyebab tejadinya tindak pidana eksploitasi anak yaitu faktor ekonomi, masyarakat, kurangnnya keahlian dan budaya. Upaya penanggulangan yang dilakukan berupa upaya awal, upaya non-penal dan upaya penal.
Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi permasalah ekonomi seperti kemiskinan, penggangguran dan kurangnya keahlian dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan dan juga program pelatihan kerja yang lebih memadai. Juga diharapkan kepada masyarakan untuk dapat lebih berperan secara aktif ketika melihat anak-anak yang dieskploitasi sebagai pekerja dengan cara menegur dan mengurangi rasa iba, lebih baik membantu secara terorganisasi ke panti sosial, agar para pelaku tidak memperkerjakan anak-anak lagi.

According to Article 88 of Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 on Child Protection, “Individuals who engage in the economic exploitation of children by placing, allowing, carrying out, ordering, or participating in such activities will be subject to a maximum prison sentence of 10 years and/or a maximum fine of IDR 200,000,000 (two hundred million rupiah)”. But in reality, in the city of Banda Aceh there are still many children who are exploited as workers The objective of this study is to conduct a criminological analysis of the enforcement of legal protection for victims against the criminal acts of child labor exploitation. It will examine the variables contributing to the exploitation of children as workers and explore strategies to prevent such criminal acts from occurring. The research method employed is juridical-empirical. The data for this study were collected through library research, utilizing secondary sources such as laws, regulations, textbooks, and journals. Additionally, field research was used to gather primary data, which involved direct interviews with respondents and informants who were relevant to the research topic. The findings suggest that the Social Service and the PPA Unit of the Banda Aceh City Police collaborate to offer protection to kids at risk of exploitation. As part of this collaboration, the children are placed in a secure facility known as the Technical Implementation Unit (UPTD) of the Rumoeh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) under the Aceh Social Service. The incidence of criminal actions of child exploitation can be attributed to various variables, including economic circumstances, societal influences, lack of specialized knowledge, and cultural elements. The prevention efforts consist of three types: early efforts, non-penal efforts, and penal efforts. It is expected that the government canaddress economic challenges such as poverty, unemployment, and skill deficiencies by offering work opportunities and implementing more comprehensive job training initiatives. Furthermore, it is anticipated that the community can assume a more proactive stance in addressing the issue of child labor by refraining from expressing sympathy and instead taking decisive action to support structured social institutions, thereby preventing the reemployment of children by perpetrators.