Electronic Theses and Dissertation

MEKANISME PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN RUMPON KEPADA NELAYAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Aceh Timur)

Rita Maulinda*
Eddy Purnama*
Suhaimi***

ABSTRAK
Pemberian Izin pemasangan rumpon merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tangkapan ikan bagi nelayan yang dilandasi dengan aturan yang di normatif dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdarakan aturan tersebut bahwa nelayan yang tidak memiliki izin pemasangan rumpon di laut merupakan tindakan illegal fishing dapat dipidanakan. Terkait penangkapan ikan oleh nelayan menggunakan alat tangkap rumpon harus memiliki izin berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan perikananan Nomor 18 Tahun 2021 terkait penempatan rumpon. Namun di Kabupaten Aceh Timur masih ditemukan nelayan yang tidak memiliki izin usaha perikanan dan izin pemasangan rumpon yang tidak sesuai dengan ketentuan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Rumpon. Kemudian rumpun tersebut berdampak bagi lingkungan dan tidak jelas kepemilikannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah pemasangan rumpon oleh nelayan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana kendala yang dihadapi dalam menertibkan penggunaan rumpon bagi nelayan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pemasangan rumpon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas beberapa permasalahan yang disebutkan di atas yaitu, mengenai pemasangan rumpon yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, kendala dan Upaya pencegahan oleh Dinas Kelautan Aceh Timur .
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. tesis ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara kepada informan dan responden, dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Lokasi Penelitian Wilayah Hukum Aceh Timur. Data wawancara yang diperoleh melalui responden dan informan, analisis data lainya yaitu kualitatif, dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori sebagai pisau analisis.
Berdasarkan evaluasi dan penelitian lapangan yang telah dilakukan maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut, masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan pemasangan rumpon liar dengan dalih belum mengetahui peraturan yang berlaku. Kemudian kendala yang dihadapi juga beragam mulai dari ketidaktahuan akan hukum yaitu ketentuan Permen KP No.18/2021, kemudian efek dari pemasangan rumpon dilakukan melebihi jarak yang di tentukan sehingga berdampak buruk bagi biota laut, dan adanya perdebatan tersendiri karena soal kewenangan wilayah dan regulasi yang dimiliki Aceh. sehingga Panglima Laot berpendapat bahwa pemerintah dalam hal ini penegak hukum tidak boleh menangkap semenang-menang nelayan lokal Aceh, kita harus bangun komunikasi antar lembaga apalagi Aceh memiliki Lembaga Adat Panglima Laot, sehingga sulit untuk dilakukan penindakan langsung terhadap nelayan yang melanggar (pemasangan rumpon liar). Kemudian upaya yang dilakukan Pengawasan ini dilakukan oleh airut dimana patroli dilakukan sebulan 3 kali, Melakukan operasi penertiban rumpon oleh kapal pengawas perikanan, Memberikan sosialisasi tentang perizinan pemasangan rumpon dan cara memasang rumpon yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Disarankan agar Dinas Kelautan konsisten dalam penegakan hukum di laut serta besarnya sanksi yang harus ditanggung oleh pelanggar agar dapat meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap pemasangan rumpon ssecara ilegal. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur perlu membentuk suatau tim database terkait data Titik koordinat rumpon nelayan secara menyeluruh. Selanjutnya Dinas Kelutan dan Perikanan Aceh Timur bekerja sama dengan Polairud Polres Aceh Timur untuk selalu memberikan pemahaman terhadap nelayan yang memasang rumpon tanpa izin sehingga tidak ada nelayan yang melanggar hukum. Disamping itu Panglima Laot juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk membangun pelayanan satu pintu terkait perizinan di Tempat Pelabuhan Ikan sehingga semua nelayan dapat dengan mudah mengurus izin pemasangan rumpon.

Kata Kunci : Mekanisme, Izin, Rumpon.

MECHANISM OF GRANTING LICENSE FOR THE INSTALLATION OF FADS TO FISHERMAN (Case Study in the Aceh Timur Law Area) Rita Maulinda* Eddy Purnama** Suhaimi*** ABSTRACT FADs help improve the quality and quantity of fish catches for fishermen based on normative rules in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Based on this regulation, fishermen who do not have a permit to install FADs in the sea are guilty of illegal fishing. Related to fishing by fishermen using FADs fishing gear must have a permit based on the regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 18 of 2021 related to the placement of FADs. However, in East Aceh District, there are still fishermen who do not have fisheries business licenses and FAD installation permits that are not in accordance with the provisions of KP Regulation Number 18 of 2021 concerning FAD Placement. Then the FADs have an impact on the environment and unclear ownership. The problems in this study are whether the installation of FADs by fishermen is in accordance with applicable laws and regulations, how the obstacles faced in disciplining the use of FADs for fishermen who are not in accordance with laws and regulations and efforts made to prevent the installation of FADs that are not in accordance with laws and regulations. The purpose of this research is to find answers to some of the problems mentioned above, namely, regarding the installation of FADs that are not in accordance with applicable regulations, obstacles and prevention efforts by the East Aceh Marine Service. This research was conducted using empirical juridical method. This research examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This thesis uses data collection through interviews with informants and respondents, and the data sources used are primary and secondary legal materials. Research Location East Aceh Legal Territory. Interview data obtained through respondents and informants, other data analysis is qualitative, by conducting a study or review of the results of data processing assisted by theory as an analysis knife. Based on the evaluation and field research that has been carried out, the following research results can be found, there are still many people who install illegal FADs on the pretext of not knowing the applicable regulations. Then the obstacles faced also vary from ignorance of the law, namely the provisions of Permen KP No.18/2021, then the effect of installing FADs is carried out exceeding the specified distance so that it has a negative impact on marine biota, and there is a separate debate because of the question of territorial authority and regulations owned by Aceh. so that Panglima Laot believes that the government, in this case law enforcers, should not arbitrarily arrest local Acehnese fishermen, we must build communication between institutions, especially since Aceh has the Panglima Laot Customary Institution, so it is difficult to take direct action against fishermen who violate (illegal FAD installation). Then the efforts made This supervision is carried out by airut where patrols are carried out 3 times a month, Conducting FAD control operations by fisheries supervisory vessels, Providing socialization about FAD installation permits and how to install FADs in accordance with applicable regulations. It is recommended that the Marine Service is consistent in enforcing the law at sea and the amount of sanctions that must be borne by violators in order to increase fishermen's compliance with illegal FAD installation. The East Aceh Marine and Fisheries Service needs to form a database team related to data on the coordinate points of fishermen's FADs as a whole. Furthermore, the East Aceh Maritime and Fisheries Office should cooperate with the East Aceh Police to always provide understanding to fishermen who install FADs without permission so that no fishermen violate the law. In addition, Panglima Laot also asked the Provincial Maritime and Fisheries Service to build a one-door service related to licensing at the Fish Port Site so that all fishermen can easily apply for a FAD installation permit. Keywords: Mechanism, Permit, FADs