Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (STU…

Ayu Mailiza Wanzira

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Internasional Rohingya di Aceh) Ayu Mailiza Wanzira Iskandar A. Gani Muazzin ABSTRAK Secara normatif perlindungan terhadap pengungsi diatur pada Pasal 33 Konvensi 1951 tentang status penungsi yang memuat prinsip non-refoulment, bahwa negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah negara asalnya yang mengakibatkan jiwanya terancam karena adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan atau pa…

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ON…

Rusnan Dinata

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH KABUPATEN ACEH BARAT Rusnan Dinata * Mohd. Din ** Teuku Saiful *** ABSTRAK Penelitian ini dilatari oleh maraknya praktik judi online di Kabupaten Aceh Barat yang semakin mengkhawatirkan karena mengancam tatanan sosial, melemahkan moralitas masyarakat, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang telah dilembagakan melalui Qanun Aceh Nomor 6 T…

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT…

ZIYA ZUMILA

ABSTRAK Ziya Zumila 2025 PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 53), pp.,bibl,. (Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.Hum.) Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Berdasarkan Permenkes Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin produksi Kosmetika, setiap kosmetik yang bereda…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM JARIMAH PEMERKOSAAN TER…

Citra Dewi Keumala

Sesuai pengertian keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, jika hakim sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Namun dalam penanganan p…

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BAND…

Rian Apriesta Ramsadefa

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BANDA ACEH Rian Apriesta Ramsadefa* Ilyas Yunus** Zahratul Idami*** ABSTRAK Dalam menentukan ahli waris yang berhak harus ditetapkan di pengadilan secara volunteer diatur di dalam Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama. Namun kenyataannya ada ahli war…

REMISI TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAK…

Ika Putri Mauliazuarni

Hak Remisi yang diberikan bagi narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, tidak semua narapidana pencurian memenuhi syarat dapat diusulkan hak remisi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan remisi bagi narapidana pencurian dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan …

LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MASYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPAD…

Siti Sahara

ABSTRAK LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MAYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KDRT (Stimulasi Rekonstruksi UU PKDRT Berdimensi Keadilan) Siti Sahara; Syarifuddin Hasyim; Mohd. Din; Iman Jauhari Ketiadaan restitusi dalam Pasal 10 UU PKDRT menimbulkan kerugian bagi korban. Akibatnya, korban tidak memperoleh perlindungan dalam bentuk ganti kerugian sebagai konsekuensi dari penderitaan fisik maupun mental yang dialaminya. Hal ini dikarenakan orientasi utama UU PKDRT …

TANGGUNG JAWAB MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAA…

Ridho Brilian Laksamana

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat K…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS TANPA SURAT IZIN MENGE…

AFRINA ANDRIYANA

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Pasal ini menjadi dasar hukum tentang wajibnya memiliki SIM. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang SIM, tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor dijalan tanpa memiliki SIM di wilayah hu…

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

NAURAH SALWA

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, meskipun sudah dilarang diwilayah H…


    SERVICES DESK