Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
MUHAMMAD AQSAL FAUZA ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN

2023
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN


DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA


KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH UTARA

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(vii, 90), pp, tabl, bibl.



Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
adalah menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi atau konsiliasi
atau arbitrase. BPSK diharapkan dapat mengatasi sengketa konsumen di Kabupaten Aceh
Utara secara mudah, cepat, dan murah. Namun realitanya peran tersebut belum maksimal
karena terkendala dari segi anggaran, fasilitas, sumber daya manusia, dan regulasi yang
menyebabkan belum efektifnya peran BPSK di Kabupaten Aceh Utara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pelaksanaan tugas dan
kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa di Kabupaten Aceh Utara, menjelaskan
mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh BPSK Kabupaten Aceh Utara, serta
menjelaskan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BPSK Kabupaten Aceh Utara
dalam melaksanakan perannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu
penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara
semi terstruktur maupun observasi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode
purposive sampling yang diperkirakan mewakili seluruh populasi. Cara analisis data
menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis data secara induktif dan
menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK di
Kabupaten Aceh Utara belum maksimal karena peran BPSK Kabupaten Aceh Utara
cenderung pasif dan keberadaannya kurang diketahui oleh masyarakat. Mekanisme
penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Aceh Utara terdiri atas tahap pengajuan
permohonan dan persidangan secara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase dengan batas
waktu maksimal 21 hari. Hambatan yang dihadapi oleh BPSK Kabupaten Aceh Utara
meliputi faktor regulasi yang memiliki kelemahan, sumber daya manusia yang terbatas,
anggaran yang belum mencukupi, fasilitas yang belum memadai, dan kesadaran masyarakat
masih minim. Tantangan yang dihadapi oleh BPSK Kabupaten Aceh Utara adalah kesiapan
dalam menghadapi wacana penerapan Online Dispute Resolution (ODR) pada tahun 2024.
Disarankan kepada BPSK Kabupaten Aceh Utara untuk meningkatkan kinerja dalam
pelayanan penyelesaian sengketa dan lebih aktif menyediakan ruang konsultasi kepada
konsumen dan pelaku usaha. Disarankan kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Utara untuk memprioritaskan penyelenggaraan
sosialisasi ke masyarakat tentang peran dan fungsi BPSK. Disarankan kepada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh untuk lebih mendukung kemajuan BPSK Kabupaten
Aceh Utara dengan memberikan fasilitas yang memadai, anggaran yang cukup, dan
pembinaan sumber daya manusia yang lebih baik secara berkelanjutan.

-