Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK PAKAIAN YANG TIDAK SE…

Dinda Riska Aulia Ramadhani

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Namun dalam praktik jual beli produk pakaian melalui aplikasi Shopee di Kota Banda Aceh masih sering terjadi ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, baik dari segi ukuran, bahan, warna, maupun kualitas, yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi k…

ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYE…

Muhammad Aqsal Fauza

ABSTRAK MUHAMMAD AQSAL FAUZA ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN 2023 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 90), pp, tabl, bibl. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menyelesaikan sengketa kon…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CA…

YANGKANA ANUGRAH ICHWAN

ABSTRAK YANGKANA ANUGRAH ICHWAN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 2014 SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50) pp,. tabl,. bibl. T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang menawarkan, atau menjual produk yang seolah olah tidak memiliki cacat tersembunyi, namun pada prakteknya dilapan…


    SERVICES DESK