Electronic Theses and Dissertation

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namun walaupun sudah ada larangan dan sanksi pidana tetap saja ada pihak-pihak yang melakukan menyalahgunakan pengangkutan minyak bersubsidi pemerintah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan minyak yang disubsidi pemerintah di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. untuk mendapatkan data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dan melalui studi kepustakaan seperti perundang-undangan, buku-buku dan penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan minyak bersubsidi pemerintah terjadi akibat adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan faktor lainnya adalah tingginya permintaan dari masyarakat terhadap akan bahan bakar minyak bersubsidi. Pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada para terdakwa tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak subsidi pemerintah dipengaruhi oleh alat bukti, barang bukti, keadaan pemberat dan memperingan yang mana identik dengan cara dan dampak yang muncul akibat dari tindak pidana yang dimaksud. Tindakan dari penegak hukum terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah terbagi atas dua tindakan dasar dalam penanggulangannya yaitu preventif dan represif.
Disarankan kepada para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim lebih memberikan prioritas yang lebih di dalam menangani tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak subsidi pemerintah. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut dapat berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas explains that every person who misuses the Transportation and/or Trading of Oil Fuel, gas fuel, and/or liquefied petroleum gas which is subsidized by the Government shall be punished with a maximum imprisonment of 6 ( six) years and a maximum fine of IDR 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah). However, even though there are prohibitions and criminal sanctions, there are still parties who misuse government-subsidized oil transportation. The purpose of this research is to explain the causes of criminal acts, the judge's considerations in handing down a sentence to the defendant and efforts to resolve the crime of abusing government-subsidized oil transportation at the Lhokseumawe District Court. The research method used is an empirical juridical research method. To obtain research data, it is obtained through direct interviews in the field and through literature studies such as legislation, books and previous research. The results of the research show that the main factor causing the crime of transporting government-subsidized oil occurs due to the drive to make a profit, while another factor is the high demand from the public for subsidized fuel oil. The judge's consideration in handing down a sentence to the defendants for the crime of transporting government-subsidized fuel oil is influenced by the evidence, evidence, aggravating and mitigating circumstances which are identical to the method and impact that arose as a result of the crime in question. The actions of law enforcers regarding criminal acts of transporting government-subsidized fuel oil are divided into two basic actions in dealing with them, namely preventive and repressive. It is recommended that law enforcers, including the police, prosecutors and judges, give more priority in handling criminal acts of transporting government-subsidized fuel oil. Bearing in mind that the impact of this criminal act can have a direct impact on the economy of the community, especially the lower middle class.