TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA KONVEKSI ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG HASIL P…
Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam keterangan barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut masih sering dilanggar, terutama dalam transaksi made to order pada usaha konveksi yang didasarkan pada kesepakatan antara pelaku usaha dan konsum…
YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN RNUNRULY PASSENGERS DALAM KASUS RNTU…
ABSTRAK
ANNISA ZILZIA,
2026
YURISDIKSI
INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN UNRULY PASSENGERS DALAM
KASUS TURKISH
AIRLINES TK-56
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 76), pp., bibl.
Enzus Tinianus, S.H., M.H.
Insiden unruly passengers dalam penerbangan internasional terus
meningkat. Data International Air Transport Association (IATA) menunjukkan
bahwa pada tahun 2023 terjadi satu kasus unruly passengers pada setiap 480
penerbangan, meningkat dibandingkan satu kasus pada …
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO UNTUK KEGIA…
Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, akan tetapi kenyataannya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko untuk kegiatan usaha di masyarakat sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tidak jarang perjanjian sewa-menyewa ruko menimbulkan permasalahan hukum.
Tujuan penulisan skrip…
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENTANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA D…
ABSTRAK
NAILA LUTHFIA
ARIQAH,
2025
WANPRESTASI
PADA
PERJANJIAN
ENDORSEMENT ANTARA SELEBRITI
DENGAN PELAKU USAHA DI TIKTOK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 61), pp., bibl.
Wardah, S.H., M.H., LL.M.
Perjanjian endorsement harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang…
PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACE…
ABSTRAK
(Sophia Listriani S.H., LL.M)
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak …
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PEN…
Abstrak - Pasal 363 KUHP dijelaskan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang
menyebutkan bahwa diancam dengan pidana pencurian paling lama tujuh tahun terhadap pencurian ternak,
pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya
perang, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan
pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, menggunakan perintah palsu at…
PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) BAGI KAPAL P…
ABSTRAK
SYERLI MEILINDA
2025
PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG SURAT
IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) BAGI KAPAL
PERIKANAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Lampulo
Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H
(v, 84),pp., bibl., app.
(v, 80),pp.,bibl.
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap
kapal perikanan yang berukuran diatas 5 (lima) gross tonnage (GT) untuk melakukan
penangkap…
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN PADA PILOT FATIGU…
Sebagai salah satu negara dengan bandara tersibuk kedua di Asia Tenggara dan negara anggota International Civil Aviation Organization (ICAO), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan penerbangan. Pasal 4.5 Annex 6 ICAO menegaskan bahwa pilot bertanggung jawab penuh atas keselamatan pengoperasian pesawat udara. Dalam hukum nasional, setiap orang dilarang menerbangkan pesawat dengan cara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang, kargo, dan dapat dikenai sanksi apabil…
PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NA…
Dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan tanpa terkecuali orang yang hilang kemerdekaannya karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh belum terpenuhi secara maksimal karena beberapa hambatan.
Tujuan dari penulisan skripsi ini…
