Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan melalui RUPS. Selanjutnya dalam kaitan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa perubahan anggaran dasar pada sebgaian Perseroan Terbatas tidak menggunakan mekanisme RUPS yang sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk dan putusan pengadilan negeri Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Bdg.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akta relaas yang tidak sesuai dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, akibat hukum terhadap akta relaas ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tanggungjawab berdasarkan kode etik.
Metode penelitian ini ialah yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum yang bersifar deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan.
Hasil temuan penelitian ini ialah (1) pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Ralas berupa dibatalkannya akta tersebut dan pihak notaris mengakui kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud. (2) Akibat hukum terhadap akta relaas ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/RUPS LB dan tidak dapat dilaksanakan dan menimbulkan perbuatan melawan hukum apabila tetap dilakukan, maka akta yang dibuat dianggap tidak sah. (3) Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tanggungjawab berdasarkan kode etik ialah sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Disarankan agar pihak notaris lebih teliti membuat akta relaas sebuah PT dengan tidak melakukan pelanggaran kode etik yang ada, karena jika terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi

This research discusses the responsibilities of Notaries in preparing deeds of minutes of General Meeting of Shareholders (GMS). Based on Article 19 to Article 27 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), it is stated that changes to the Articles of Association must be made through a GMS. Furthermore, in relation to Article 88 paragraph (1) of the Company Law, it is stated that changes to the articles of association can be made if at a meeting at least 2/3 of the total number of shares and voting rights are present or represented at the GMS. However, in practice it is found that changes to the articles of association of some Limited Liability Companies do not use the GMS mechanism as mentioned in the articles mentioned above. Based on the Palangkaraya district court decision Number 69/Pid.B/2016/PN Plk and the district court decision Number 236/Pdt.G/2019/PN Bdg. This research aims to explain and analyzeNotary's responsibility for the deed of release which is not in accordance with changes to the limited liability company's articles of association made by the Notary in carrying out his/her position,legal consequences of the relaas deedviewed from Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries and Law Number 40 of 2007 concerning PT and the sanctions that can be given to Notaries who violate their responsibilities based on the code of ethics. This research method is sociological juridical with a legal sociology approach with a qualitative descriptive nature. Data collection was carried out using documentation studies and literature studies. The findings of this research are (1)The Notary's responsibility for the Deed of Ralas is in the form of canceling the deed and the notary admitting his negligence, which caused losses to certain parties in the deed in question. (2)The legal consequences of the relaas deed are reviewed from Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions and Law Number 40 of 2007 concerning PTif the conditions for implementing the EGMS/EGM are not fulfilled and cannot be implemented and will give rise to an unlawful act if it is still carried out, then the deed made is considered invalid.(3) Sanctions that can be given to Notaries who violate their responsibilities based on the code of ethics are warnings, warnings, temporary dismissal from association membership, honorable dismissal from association membership and dishonorable dismissal from association membership. It is recommended that the notary be more careful in making the deed of release of a PT without violating the existing code of ethics, because if a violation occurs, sanctions will be given.