Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PELANGGARAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN BERIMPLI…

Nurriatul Nadhira

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun dalam praktiknya, ditemukan notaris yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pembuatan akta fiktif dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta menciptak…

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TA…

Muhammad Agung Dewantara

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN ABSTRAK M. Agung Dewantara* Sri Walny Rahayu** Ria Fitri*** Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan untuk membuat akta otentik yang mana diharuskan jujur dan tidak memihak. Dalam kenyataannya terdapat akta-akta PPAT Akta Nomor 70 Tahun 2009, 71 Tahun 2009,…

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI DI PT. BPRS H…

Ghadamfar Muflih Idroes

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI di PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN Ghadamfar Muflih Idroes Yanis Rinaldi * Ika Susilwati ** *** ABSTRAK Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah adalah penyaluran dana oleh beberapa lembaga keuangan kepada satu debitur. Pembiayaan ini melibatkan banyak pihak dalam pembuatan perjanjiannya, ini menuntut notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik untuk menjamin kepastian serta per…

TUJUAN HUKUM TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM BUKU KHUSU…

Ayu Fitria

Akta di bawah tangan merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa berhadapan dengan pejabat umum. Dalam praktik kenotariatan, Akta di bawah tangan dapat memperoleh legalitas administratif berupa kepastian tanggal melalui proses waarmerking, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus oleh notaris. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesalahpahaman dalam masya…

KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH YANG TELAH BER…

Syafrizal Wahyudi

KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA SYAFRIZAL WAHUDI* YUSRI. ** RIA FITRI.*** ABSTRAK Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menjelaskan bahwa Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; c. pembersihan Hak…

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN

Yusnidar

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BEL…

Ikhwanul Ambia

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI BANDA ACEH Ikhwanul Ambia  M. Jafar  Suhaimi  ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu pemangku jabatan umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pendaftaran tanah sebelum diteruskan pendaftarannya ke kantor pertanahan. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah de…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA KUASA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUA…

Nurul Akla

Kuasa menjual dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1796 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasa1 1796 KUH Perdata kuasa menjual harus diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata- kata yang bersifat tegas. perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan, dimana sah kesepakatan itu bebas dari penipuan, khilaf dan paksaan. Maka pembatalan kuasa menjual harus didasarkan pula dengan ke…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHA…

Intan Nurul Izzah

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA) Intan Nurul Izzah* Dahlan** Ika Susilawati*** ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan jabatanya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepenti…

KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO …

Sriyuli Hariati

KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO JASA Sriyuli Hariati Dr. Dahlan, S.H., M.Hum_  Ika Susilawati, S.H., M. Kn ** ABSTRAK *** Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UUJN dan Kode Etik Notaris, namun dalam perkembangannya masih terdapat notaris yang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang menyimpang dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris khus…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK