Electronic Theses and Dissertation

Legitime portie merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada para ahli waris, terhadap bagian mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat. Legitime Portie diatur dalam Pasal 913-920 KUHPerdata. Selain KUHPerdata legitime portie juga diatur dalam Hukum Islam yang disebut ashab alfurudh atau dzawil furudh, yang dasar hukumnya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dibebaskan untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada pihak lain selama memenuhi kekentuan yang telah diatur dalam hukum waris dan tidak merugikan ahli waris. Namun ditemukan adanya pemberian hibah wasiat yang melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan pewaris, sehingga ada pihak ahli waris yang tidak setuju dengan adanya hibah wasiat, dan menganggap bahwa pemberian hibah setelah pemilik harta telah meninggal bukanlah suatu keharusan, karena setiap orang yang telah meninggal maka harta yang ditinggalkan adalah milik ahli waris.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan legitime portie dalam pemberian hibah wasiat dan dasar yuridis pemberian hibah wasiat berdasarkan perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa hibah wasiat.
Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara semi terstruktus, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara urut dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hibah wasiat telah diatur dalam KUHPerdata yang terdapat dalam Pasal 957-972 KUHPerdata Jo. Pasal 902 KUHPerdata. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan secara khusus mengenai hibah wasiat, sehingga dapat berpedoman pada dasar hukum hibah maupun wasiat. Baik dalam KUHPerdata maupun hukum Islam, keduanya melarang pemberian wasiat yang merugikan ahli waris legitimaris. Di dalam KUHPerdata tidak ada kadar maksimal pemberian harta, hanya disebutkan bahwa pewaris boleh memberikan hartanya selama yang diberikan tidak merenggut hak legitimaris dan ahli waris tidak keberatan dengan hibah atau wasiat yang dilakukan, sedangkan dalam hukum Islam tidak dibenarkan pewaris menghibahkan atau mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3 harta kekayaannya dikarenakan terdapat hak ahli waris. Adapun dalam menjatuhkan putusan sengketa hibah wasiat Hakim akan melihat dan mempertimbangkan jumlah harta yang dihibahkan dan pendapat dari ahli waris. Jika merujuk pada KUHPerdata maka hakim akan membatalkan hibah wasiat sesuai keinginan ahli waris, seperti dalam Putusan PTA No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg, dan jika hibah telah dilaksanakan namun merenggut hak legitimaris maka hakim akan mengabulkan permintaan dari legitimaris untuk memenuhi haknya sebagai ahli waris mutlak, seperti dalam putusan Putusan PN No. 462/PDT.G/2021/PN.SBY. Kemudian apabila hakim memutuskan perkara hibah wasiat dengan menggunakan hukum Islam, maka hakim akan melaksanakan hibahnya 1/3 saja, dikarenakan masih adanya hak ahli waris dalam harta tersebut, seperti yang terdapat dalam Putusan PA No. 329/Pdt/G/2020/PA.Batg.
Disarankan kepada masyarakat yang hendak melakukan wasiat atau hibah wasiat, untuk terlebih dahulu memahami ketentuan dalam melakukan hibah, dikarenakan hibah tersebut hanya bisa dilaksanakan ketika pemberi telah meninggal, dan apabila pemberian hibah tersebut melebihi ketentuan maka akan berdampak kepada ahli waris yang ditinggalkan, dan hal tersebut akan memicu adanya perselisihan dikemudian hari. Diharapkan hibah wasiat dibuat di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Akan lebih baik bila hibah wasiat tersebut diberi tahu kepada ahli waris, supaya ketika mereka meninggal dunia, ahli waris dapat memenuhi isi dari hibah wasiat yang telah dibuat oleh pewaris tersebut.

Kata kunci: Legitime Portie; Hibah Wasiat.

Legitime portie is a part of the inheritance that must be given to the heirs, in a straight line according to the law, against which the deceased (testator) is not allowed to determine something, either as a gift between the living, or as a will. Legitime Portie is regulated in Articles 913-920 of the Civil Code. Apart from the Civil Code, legitime portie is also regulated in Islamic law called ashab alfurudh or dzawil furudh, the legal basis for which is found in the QS. An-Nisa verses 11, 12, and 176. Article 195 of the Compilation of Islamic Law states that heirs are free to grant or bequeath their assets to other parties as long as they fulfill the conditions set out in inheritance law and do not harm the heirs. However, it is found that there is testamentary grant given in excess of 1/3 of the assets left by the testator, so that there is the heirs who do not agree with the existence of testamentary grant and they consider that giving grant after the owner of the property had died is not a necessity, because every person who had died then the assets left behind belong to the heirs. This research aims to analyze legitime portie regulations in giving testamentary grant and the juridical basis of giving testamentary grant based on the perspective of the Civil Code and Islamic Law, as well as the basis for the judge's considerations in making decisions on disputes over testamentary grant. The type of this research is normative juridical, using a statute approach, a case approach and a comparative approach. The data collection techniques used are document study and semi-structured interviews, using primary and secondary data sources. The data obtained was then arranged sequentially and systematically and then analyzed qualitatively. The results of this research indicate that the regulations regarding testamentary grant have been regulated in the Civil Code contained in Articles 957-972 of the Civil Code Jo. Article 902 the Civil Code. In the Compilation of Islamic Law, there is no specific explanation about testamentary grants, so we can be guided by the legal basis of grant and testament. Both the Civil Code and Islamic law prohibit making testaments that are detrimental to the legitimaris heirs. In the Civil Code, there is no maximum level of giving of assets, it only states that the testator may give his assets as long as what is given does not take away his legitimaris rights and the heir does not object to the grant or testament being made, whereas in Islamic law it is not permissible for the testator to grant or bequeath his assets more than 1/3 of his assets because there are heir rights. In making decisions on testamentary grant disputes, the judge will look and consider the amount of assets granted and the opinions of the heirs. If we refer to the Civil Code, the judge will cancel the testamentary grant according to the wishes of the heirs, such as in Decision of PTA No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg, and if the grant has been implemented but takes away the legitimaris rights, thus the judge will grant request from the legitimaris to fulfill his rights as absolute heir, such as in the Decision of PN No. 462/PDT.G/2021/PN.SBY. Then, if the judge decides on a testamentary grant case using Islamic law, then the judge will only carry out 1/3 of the grant, because there are still heirs' rights in that property, as stated in the Decision of PA No. 329/Pdt/G/2020/PA.Batg. It is recommended that people who want to make a grant or testamentary grant must first understand the provisions for conducting a grant, because the grant can only be carried out when the giver has died, and if the giving of grant exceeds the provisions, then it will have an impact on the heirs left behind, and this is will trigger disputes in the future. It is hoped that the testamentary grant will be made before a Notary and attended by two witnesses. It would be better if the testamentary grant was notified to the heirs, so that when the person dies, the heirs can fulfill the contents of the testamentary grant made by testator. Keywords: Legitime Portie; Testamentary Grant.