Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGANGKATAN TENAGA HONORER DALAM PERSPEKTIF HAM (SUA…

Muhammad Haikalul Furqan

Salah satu Persoalan tenaga kerja di sektor publik yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah terkait tenaga honorer, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dilakukan pengangkatan secara bertahap serta melarang seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat tenaga honorer bar…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN …

Janatul `Afifah

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan serta kepentingan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur dengan tanah sebagai unsur utama, namun keterbatasan tanah negara menyebabkan pemerintah harus berhadapan dengan p…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN PERINTAH QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN…

M.AREIF ANDISHA

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Namun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, Hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hu…

ANALISIS REGULASI TERHADAP DOMPET ELEKTRONIK (ELECTRONIC WALLET)

Intan Rachmadhani

Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Dompet Elektronik (Electronic Wallet) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran namun, dalam pelaksanaan dompet elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat transaksi elektroni…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA …

ELZA DWINA PUTRI

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Namun pada faktanya, masih banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tujuan dari peneiti…

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR …

ALFIN FIRMANSYAH

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memberikan perubahan terhadap skema dari pemilihan umum serentak untuk tahun berikutnya. Dimana akibat putusan tersebut membangun stigma bahwa Mahkamah Konstitusi telah keluar dari batasanya sebagai negative legislator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam perspektif teori judicial restraint, serta menilai konsistensi Putusan…

PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POS…

Beddrisa Dhalilla Larasati

ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIK…

Halimahtussadiah

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI RUMOH GEUTANYOE BANDA ACEH Halimahtussa’diah* Iskandar A. Gani  Zahratul Idami   ABSTRAK Rehabilitasi menjadi hak yang wajib diperoleh pecandu narkotika sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan BNN. Kewajiban BNN untuk menyelenggarakan fa…

KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NOTA KES…

Hadya Zuhra

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut di…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS (PENELITIAN DI KECAMATAN …

MUHAMMAD AJRUL ADHHA MULZAN

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian, berlaku sebagai undang-undang dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan bahwa “sewa menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga.”Dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi pada sewa menyewa kamar kos di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, ada penyewa yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepa…


    SERVICES DESK