Electronic Theses and Dissertation

Penuntutan dan pembuktian tindak pidana dalam Pasal 143 Ayat (1) Jo Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Dan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Walaupun KUHAP sudah mengatur hal ini tetapi tetap terjadi kesilapan dari Penuntut Umum dan Hakim, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili tindak pidana pemalsuan surat oleh agen asuransi pada tahun 2019 dan 2021.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penyusunan surat dakwaan terhadap agen asuransi dalam tindak pidana pemalsuan surat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan proses pembuktian pidana terhadap agen asuransi dalam tindak pidana pemalsuan surat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, teks, jurnal ilmu hukum pidana dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penuntutan tidak tepat Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pemalsuan dan pada kasus lainnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan bentuk dakwaan alternatif yang menyebabkan pengesampingan undang-undang yang lebih spesifik. Sehingga penuntutan menjadi tidak tepat terhadap menjera agen asuransi dalam tindak pidana pemalsuan. Dalam proses pembuktian perkara Hakim memutuskan bahwa telah terbukti terjadi tindak pidana pemalsuan oleh agen asuransi.
Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menentukan surat dakwaan yang tepat dan saat proses penuntutan harus dipastikan Jaksa Penuntut Umum keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mencegah kesilapan pembuatan surat dakwaan. Kepada Hakim disarankan lebih hati-hati dalam mempertimbangkan hasil pembuktian sebelum menjatuhkan putusan.

Prosecution and proof of criminal acts in Article 143 Paragraph (1) Jo Article 183 of the Criminal Procedure Code states that "The public prosecutor delegates the case to the district court with a request to immediately try the case accompanied by an indictment." And "Judges may not impose a sentence on a person unless with at least two valid pieces of evidence he obtains confidence that a crime has actually occurred and that the defendant is the one who is guilty of committing it." Even though the Criminal Procedure Code has regulated this matter, there are still mistakes from the Public Prosecutor and Judges, as happened at the Lhokseumawe District Court which tried the crime of forgery of letters by insurance agents in 2019 and 2021. The purpose of writing this thesis is to explain the process of preparing an indictment against an insurance agent in the crime of forging letters in the Legal Area of ​​the Lhokseumawe District Court and the process of proving a crime against an insurance agent in the crime of forging letters in the Legal Area of ​​the Lhokseumawe District Court. Data obtained from library research and field research. Library research was carried out by reading books, texts, criminal law science journals and legislation, while field research was carried out by interviewing informants and respondents. The results of the study explain that in improper prosecutions the Public Prosecutor uses a single indictment in the crime of forgery and in other cases the Public Prosecutor carries out prosecutions with alternative forms of indictment which cause the overriding of a more specific law. So that the prosecution becomes inappropriate against instigating insurance agents in criminal acts of counterfeiting. In the process of proving the case the Judge decided that it had been proven that a criminal act of forgery had occurred by an insurance agent. It is suggested to the Public Prosecutor to be more careful in determining the right indictment and during the prosecution process it must be ensured that the Public Prosecutor is physically and mentally healthy so as to prevent mistakes in drafting an indictment. Judges are advised to be more careful in considering the results of evidence before making a decision.