Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023…

Alaya Azua Riskika

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dimana dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim konstitusi wajib menjunjung tinggi kode etik dan prinsip imparsialitas. Namun, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi karena adanya konflik kepentingan, khususnya terkait hubungan kekeluargaan salah satu h…

TUGAS DAN FUNGSI TUHA PEUET GAMPONG DALAM PEMBENTUKAN QANUN PENGEOLAAN KAWASA…

Sultan Azzuri Srinanda

Pasal 66 huruf e dan 67 huruf a Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa Tuha Peuet Gampong memiliki tugas dan fingsi dalam membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong bersama Keuchik. Gampong Krueng Juli Timu, Kuala Raja dan Ujung Blang adalah 3 (tiga) gampong pada Kecamatan Kuala yang memiliki Tuha Peuet untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong. Dalam pelaksanaannya, hanya Tuha Peuet Gampong Krueng Juli Timu yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan …

PENERAPAN SKEMA E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

FIRA FITRIANI

ABSTRAK FIRA FITRIANI PENERAPAN SKEMA E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA FIRA FITRIANI 2025 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (vi, 58),pp.,bibl. (Sufyan, S.H., M.H.) Pasal 88 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Dengan perkembangan teknologi yang ada hingga saat ini, pemberian suara denga…

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI ACEH DALAM MELAKUKAN PEMBINA…

RINA ZUDRIANA

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang berwewenang untuk mengatur, mengawasi, dan memeriksa jasa keuangan di seluruh provinsi Indonesia, termasuk provinsi Aceh yang menerapkan prinsip syari’ah terhadap lembaga keuangan syari’ah selanjutnya disebut LKS. Dalam prakteknya resiko kerugian dalam pembiayaan peryertaan modal (Musyaraakah) sering dilimpahkan ke nasabah dengan penambahan biaya finalti dan pelelangan an…

TINDAK PIDANA KELALAIAN PERAWAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PASIEN (SUATU PENE…

M.RIFKI ANANDA

ABSTRAK Mukhlis S.H, M.Hum Dalam Pasal 84 UU No 36 Tahun 2014 disebut “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Meskipun telah ditetapkan sanksi hukum berdasarkan pasal tersebut, k…

PENYELESAIAN SENGKETA UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN SECARA ADAT (SUATU PENELIT…

Salsabila Putri

Sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai sumber perkembangan kehidupan terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat. Perkawinan di Minangkabau diikat berbagai aturan adat dan tradisi, salah satunya perkawinan bajapuik yang menjadi hukum adat pada perkawinan di Pariaman. Keharusan adanya uang japuik pada perkawinan bajapuik di Pariaman seringkali menyebabkan terjadinya pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dal…

KEWENANGAN DINAS PUPR ACEH DALAM PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI BERDASARKAN PERA…

MUHAMMAD AUFAR ARRAKHA

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016, menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas PUPR Provinsi Aceh memiliki salah satu fungsi sebagai pelaksana tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan pada bidang pemeliharaan jalan di Provinsi Aceh. Namun, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pada jaringan jalan provinsi khusu…

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PEN…

WANDI ARIWIJAYA

Pasal 7 Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 88 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Subulussalam menyebutkan bahwa pemerintah gampong dilibatkan dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 dengan membentuk gugus tugas di wilayahnya dengan harapan melarang masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang membuka peluang penyebaran wabah tersebut. Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol…

PENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN TERHADAP AGEN ASURANSI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUA…

Nabila Umaira

Penuntutan dan pembuktian tindak pidana dalam Pasal 143 Ayat (1) Jo Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Dan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA …

Arju Amalul Alfi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara mengalihkan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di daerah sebelumnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Permasalahan penilitian meliputi persoalan pengaturan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untu…


    SERVICES DESK