Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG DIBAWA OLEH IBUNYA SEBAGAI WARG…

AIDILLAH NATASYA

Dr. Nursiti, S.H., M. Hum. Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak yang dibawa oleh ibunya sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak-hak anak tersebut di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis…

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAK…

IKHLASUL AMAL

Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Penelitian ini menganalisis perbedaan antara norma hukum dan fakta empiris dalam penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 748/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Permasalahan mendasar terjadi karena ketidaksesuaian penerapan pasal, di mana idealnya Pasal 351 ayat (1) KUHP diterapkan untuk luka-luka, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKO…

MUHAMMAD RIZKUL AZKA

ABSTRAK MUHAMMAD RIZKUL AZKA 2025 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62) pp., tabl., bibl. Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata diantara Warga Binaan Pemasyarakatan ada yang kemudian mengulangi kejahatan yang sama sehingga kembali dihukum. Hal ini menimb…

PENYIDIKAN JARIMAH PERCOBAAN PEMERKOSAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM K…

FARA FAIZAH AURELIA

Penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan jarimah percobaan pemerkosaan. Di Aceh, jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun Qanun tersebut belum mengatur secara khusus mengenai jarimah percobaan pemerkosaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik kepolisian dalam menentukan dasar hukum dan penerapan pasal yang tepat…

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH …

NAZIRATUL AYUNI

Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1 Tahun 1946) mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Perbuatan mengambil barang milik orang lain seperti mencuri kabel listrik memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan. Namun, jika perbuatan tersebut melibatkan anak sebagai pelaku maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana…

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NO…

MUZLIMAH AZIZI RITONGA

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan konsekuensi dari kekhususan daerah yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan hukum berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai jarimah, termasuk pelecehan seksual. Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 15/JN/2024/MS.Bna, merupakan putusan perkara pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja.…

PELARIAN ANAK BINAAN DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA…

AHMAD MUZAKKY

Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan: “anak dan anak binaan wajib menaati peraturan dan tata tertib”. Walaupun aturan secara tegas telah mengatur kewajiban anak binaan dalam mentaati peraturan dan tata tertib”, pada kenyataannya masih terdapat anak binaan melanggar kewajibannya dengan cara melarikan diri dari LPKA. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak binaan LPKA Kelas II Banda Aceh Me…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INTERMEDIARY DAN INTENDED PARENTS DALAM PRAKTIK SEWA…

BELA MUGNI RISYA

Praktik sewa rahim atau surrogate mother di Indonesia berada dalam zona abu-abu hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi melarang praktik ini secara implisit dengan menegaskan bahwa reproduksi berbantu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah, namun tidak terdapat sanksi pidana ya…

DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT …

RIZKY ZAHWADHI PRATAMA

Disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim dalam perkara pidana yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari asas individualisasi pidana, namun sering menimbulkan perdebatan apabila perbedaannya terlalu mencolok karena dianggap mencederai keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, terdapat perbedaan hukuman antara Putusan No. 138/Pid.B/2024/PN Lsk dengan pidana enam b…


    SERVICES DESK