Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLE…

Aura Maharani Wisesa

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi anak sebagai kelompok yang rentan. Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya yang dilakukan oleh ayah kandung, memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban masih menghadapi berbagai ken…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI…

NURUL FAZHILLAH

Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”Pasal tersebut termasuk memperdagangkan pupuk bersubsidi yang ternyata juga terjadi di wilayah Aceh…

KETIDAKBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI KRIMINOGEN PADARNTINDAK PIDANA KEKERASAN DAL…

Mahara Sayoga

KETIDAKBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI KRIMINOGEN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Mahara Sayoga  Teuku Muttaqin Mansur  Nursiti  ABSTRAK Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Namun dalam …

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADA…

Al Hajjir

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pelaksanaan perlindungan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, seperti masih adanya anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta penelantaran. Anak terla…

TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 …

SRI REZEKI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip utama dari perkawinan adalah kesukarelaan dari kedua belah pihak, sehingga setiap bentuk perkawinan yang dilakukan dengan unsur paksaan bertentanggan degan hak asasi manusia, hukum nasional, maupun norma agama. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kek…

PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Neli Nurhaliza

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang marak terjadi di perguruan tinggi. Regulasi nasional melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan institusi tinggi melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Di Universitas Syiah Kuala (USK), aturan ini diturunkan melalui Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025 dengan membentuk Satgas PPKPT. Namun, data lapangan menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa, budaya victim blaming, dan keengganan korban melapor. Berdasa…

PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUK…

INTAN HUMAIRA

Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs tentang perkara pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa terlebih dahulu menyerang korban Darwis dengan parang hingga korban Darwis terluka, lalu Terdakwa terlibat pertikaian dengan korban Suparman dan melakukan penyerangan berulang kali hingga menyebabkan korban Suparman meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa kembali melakukan penyerangan terhadap Zakiruddin dan Muhammad Alfajir. Terdakwa didakwa dengan da…

PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN RN(SUAT…

Muhammad Aji Fhahriyan

Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban, menerangkan bahwa narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan dilarang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan barang terlarang, seperti uang dan barang berharga, senjata seperti senpi, sajam atau sejenisnya, alat komunikasi, barang elektronik, minuman alkhol, narkotika dan zat diktif, dan barang menimbulkan ledakan dan/atau terbakar. Namun di Lapas Kelas IIA Banda Aceh …

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA KORUPSI IMPORTASI GULA KRISTAL MENTAH OLE…

FADHLAN RAHMAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan terjadinya kriminalisasi tindak pidana korupsi terhadap pejabat publik yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keadilan, sebagaimana tergambar dalam perkara importasi gula kristal mentah oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015-2016 yang diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai akibat dikeluarkannya kebijakan impor gula kristal mentah. Penelitian ini menganalisis secara deskriptif dan preskriptif apakah dasa…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG DIBAWA OLEH IBUNYA SEBAGAI WARG…

AIDILLAH NATASYA

Dr. Nursiti, S.H., M. Hum. Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak yang dibawa oleh ibunya sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak-hak anak tersebut di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis…




    SERVICES DESK