Electronic Theses and Dissertation

Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pertentangan tersebut dikarenakan pengaturan partai politik nasional dalam pencalonan kepala daerah pada UU RI No. 10 Tahun 2016 diatur sebesar 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah tersebut, namun Qanun Aceh membatasi sebesar 15% sebagaimana partai politik lokal. Di samping itu, jalur perseorangan diharuskan memenuhi persyaratan perolehan jumlah dukungan suara sebesar 3% serta persebaran minimum 50% yang tidak disyaratkan bagi calon kepala daerah dari partai politik nasional atau partai politik lokal, sehingga menimbulkan pengaruh terhadap demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan niat asli (original intent) dalam penentuan persentase ambang batas pencalonan kepala daerah pada Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, untuk menjelaskan alasan syarat jumlah persebaran berpengaruh terhadap demokrasi Pilkada, untuk menjelaskan konsekuensi yuridis pengaturan ambang batas partai politik nasional di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016.
Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan serta pendekatan sosio-legal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya original intent sebenarnya dari pembentuk qanun dikarenakan original intent dalam penentuan persentase ambang batas pencalonan kepala daerah pada Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 dipengaruhi oleh pendelegasian kembali materi muatan UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun kesalahpahaman pembentuk qanun dalam menginterpretasi materi muatan UU RI No. 11 Tahun 2006 menyebabkan pertentangan antara Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 dengan UU RI No. 10 Tahun 2016, pembentuk qanun mendominasi unsur-unsur di luar hukum, sehingga mengabaikan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Alasan syarat jumlah persebaran bagi jalur perseorangan berpengaruh terhadap demokrasi Pilkada dikarenakan belum terwujudnya prinsip memudahkan (straightforward) dan asas dapat dilaksanakan, materi muatan ambang batas 3% diadopsi dari syarat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berguna untuk mewakili aspirasi daerah, peruntukannya tidak tepat digunakan sebagai syarat bagi jalur perseorangan, syarat persebaran minimum hanya diberlakukan terhadap jalur perseorangan sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam demokrasi Pilkada. Konsekuensi yuridis pengaturan ambang batas partai politik nasional di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 adalah dengan pembatalan atau pencabutan pasal di dalam qanun atau keseluruhan qanun dan peraturan terkait melalui executive review, legislative review dan judicative review guna menghindari ketidakpastian hukum.
Disarankan kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam membentuk produk hukum untuk menelaah keseluruhan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan, meninjau kembali materi muatan tentang jumlah persebaran, mendorong judicial review bagi pihak yang berkepentingan, serta menyarankan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perwakilan Aceh dan Gubernur Aceh untuk memperkuat politik hukum Aceh dalam pembahasan produk hukum nasional yang menyangkut dengan kepentingan Aceh.

Article 22 Section (1) of Aceh Province Regulation No. 12/2016 on the Election of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents, and Mayors and Vice Mayors contradicts Article 40 Section (1) of Act No. 10/2016 on the Second Amendment to Act No. 1/2015 on the Stipulation of Government Regulation instead of Act No. 1/2014 on the Election of Governors, Regents, and Mayors into Act. The contradiction is because the regulation of political parties in the nomination of regional heads in Act No. 10/2016 is set at 20% of the number of seats in the Regional People's Representative Council or 25% of the accumulated valid votes in the general election of members of the Regional People's Representative Council in the area. However, the Aceh Province Regulation limits it to 15%, such as local political parties. In addition, the individual route is required to meet the requirements of obtaining total vote support of 3% as well as a minimum distribution of 50%, which is not required for regional head candidates from political parties or local political parties, thus causing an influence on democracy in local elections. This study aims to explain the original intent in determining the percentage threshold for regional head candidacy in Aceh Province Regulation No. 12 of 2016, to explain why the distribution requirement affects local election democracy, to explain the juridical consequences of setting the threshold for political parties in Aceh Province Regulation No. 12 of 2016. The research method used is legal research with a statutory, conceptual, comparative, and socio-legal approach. The data source used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed using qualitative methods. The results showed that there was no original intent from the legislators of Aceh Province because the original intent in determining the percentage threshold for regional head candidacy in Aceh Province Regulation No. 12/2016 was influenced by the re-delegation of the content material of Act No. 11/2006 on Aceh Government. However, the misunderstanding of the legislators of Aceh Province in interpreting the content material of Act No. 11/2006 caused conflicts between Aceh Province Regulation No. 12/2016 and Act No. 10/2016. The legislators of Aceh province dominated elements outside the law, thus ignoring the harmonization of laws and regulations. The reason the number of distribution requirements for individual paths affects local election democracy is that the principle of straightforward and "implementable principle" has not been realized; the content material of the 3% threshold is adopted from the requirements of members of the Regional Representative Council (DPD) which helps represent regional aspirations, its designation is not appropriate to be used as a requirement for the individual path, the minimum distribution requirement is only applied to the individual path, causing injustice in the democracy of the local elections. The juridical consequence of setting the threshold for political parties in Aceh Province Regulation No. 12/2016 is the cancellation or revocation of articles in the Aceh province regulation or the entire Aceh province regulation and related regulations through executive review, legislative review, and judicative review to avoid legal uncertainty. It is suggested to the Aceh government and the Aceh House of Representatives (DPRA) to form legal products to review the entire legislation so that there is no conflict, review the content material regarding the number of distributions, encourage judicial review for interested parties, and suggest to members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) representing Aceh and the Governor of Aceh in strengthening Aceh's legal politics in the discussion of national legal products concerning Aceh's interests.