Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUIRNTUKAR MENUKAR TANPA DI D…

Shilvy Mailida

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI TUKAR MENUKAR TANPA DIDAFTARKAN Shilvy Mailida* Syarifuddin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui akta …

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADA…

Al Hajjir

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pelaksanaan perlindungan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, seperti masih adanya anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta penelantaran. Anak terla…

PELAKSANAAN PENGAWASAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH KANTOR PERTANAHA…

AZRA RUZANA MARSYA

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan melalui pemeriksaan akta agar pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Namun, pengawasan tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal sehingga masih terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta pemindahan hak atas tana…

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAY…

Musanna Maulidiana

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA BANDA ACEH Musanna Maulidiana * Ilyas ** Muhammad Zaki *** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan PTSL dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran t…

KEDUDUKAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBAYARANRN EX GRATIA DALAM PENYELESAIAN KLA…

Teuku R. Muhammad Rajih

Pembayaran Ex Gratia dalam praktik perasuransian merupakan bentuk penyelesaian klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi meskipun klaim pada dasarnya tidak dijamin dalam polis atau tidak memenuhi ketentuan kontraktual yang berlaku. Praktik ini berkembang sebagai bentuk kebijakan perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan tertanggung, melindungi reputasi perusahaan, serta menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Pembayaran klaim Ex Gratia menimbulk…

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP JANJI IM…

Muhammad Faza Kamla Alfitra

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP JANJI IMBALAN DALAM PEMBERIAN HIBAH ATAS TANAH Muhammad Faza Kamla Alfitra1 Ria Fitri2 Teuku Abdurrahman3 ABSTRAK Peralihan hak atas tanah melalui hibah mengacu pada Pasal 37 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mewajibkan PPAT mem…

PEMENUHAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS TERH…

Sana`Z Al Husna Azni

Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur pemenuhan asas kontradiktur delimitasi pada saat pengukuran bidang tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah. Namun, pengaturan asas kontradiktur delimitasi masih kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturaan dan pemenuh…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA AC…

Muhammad Rafiky

Berdasarkan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Banda melakukan penanganan sampah secara terpilah dengan menyedikan wadah tempat pembuangan sampah terpilah sesuai dengan peruntukan pada tempat pembuangan sampah sementara. Namun, dalam kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh belum menyediakan tempat pembuangan sampah secara terpilah di tempat pembuangan sementara yang berdampak pada terjadinya p…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB BIDANG JAMI…

T. Rahmat Azhar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan salah satunya penangganan bidang kesehatan. Pasal 22 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan dinyatakan Pemerintah Aceh memiliki tugas: “Menyelenggarakan upaya kesehatan yang menjamin hak penduduk Aceh untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dengan memperhatikan kemampuan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN D…

Irham

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Irham* Iman Jauhari** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Menyatakan Hukum Adat merupakan nilai-nilai, norma sosial, budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah. Parak merupakan sanksi adat yang terberat, berupa pengasingan dari kampung asalnya karena melakuka…


    SERVICES DESK