Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA AC…

Muhammad Rafiky

Berdasarkan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Banda melakukan penanganan sampah secara terpilah dengan menyedikan wadah tempat pembuangan sampah terpilah sesuai dengan peruntukan pada tempat pembuangan sampah sementara. Namun, dalam kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh belum menyediakan tempat pembuangan sampah secara terpilah di tempat pembuangan sementara yang berdampak pada terjadinya p…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB BIDANG JAMI…

T. Rahmat Azhar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan salah satunya penangganan bidang kesehatan. Pasal 22 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan dinyatakan Pemerintah Aceh memiliki tugas: “Menyelenggarakan upaya kesehatan yang menjamin hak penduduk Aceh untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dengan memperhatikan kemampuan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN D…

Irham

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Irham* Iman Jauhari** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Menyatakan Hukum Adat merupakan nilai-nilai, norma sosial, budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah. Parak merupakan sanksi adat yang terberat, berupa pengasingan dari kampung asalnya karena melakuka…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KEUCHIK KARENA TIDAK MENGELUARKAN SURAT KETERANG…

Muhammad Rizal Salefi

Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa surat keterangan fisik dari Kepala Desa harus dicantumkan pada proses pendaftaran tanah. Mengenai tanah yang belum terdaftar jika tidak, PPAT tidak akan memproses peralihan atau membuat akta. Salah satu perbuatan hukum terjadi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/Pn.Bna yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Fisik Tanah dari Kepala Desa. Hal ini berakibatkan terjadi perbuatan melawan huku…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN …

Alga Mahate Ara

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda …

TANGGUNG JAWAB MANTAN TENTARA ANAK TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMA…

MUHAMMAD DHAFRAN MUHTADI BILLAH

Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 pihak yang terlibat konflik bersenjata diwajibkan untuk mencegah anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun direkrut ke dalam angkatan bersenjata. Namun pada kenyataan fenomena perekrutan tentara anak masih terjadi. Dalam hal ini, penelitian ini membahas kompleksitas hukum dalam kasus mantan tentara anak yang kemudian menjadi pelaku kejahatan perang, khususnya dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban p…

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TA…

Muhammad Agung Dewantara

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN ABSTRAK M. Agung Dewantara* Sri Walny Rahayu** Ria Fitri*** Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan untuk membuat akta otentik yang mana diharuskan jujur dan tidak memihak. Dalam kenyataannya terdapat akta-akta PPAT Akta Nomor 70 Tahun 2009, 71 Tahun 2009,…

KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI ACEH

Cut Mira Novita

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT) mengatur tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Khusus daerah Aceh aturan terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan lebih lanjut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terpadu Kekerasan Perempuan dan Anak. Aturan t…

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA YANG MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN H…

Munawar Auliasyaputra

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA YANG MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM DALAM PEMILIKAN TANAH (Suatu Penelitian Di Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh)

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA (DLHK3) BANDA ACE…

FITRIANA

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dalam Pasal 9 huruf (c) dinyatakan bahwa DLHK3 Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kota. Namun, kenyataannya pencemaran lingkungan akibat mikroplastik masih terjadi d…


    SERVICES DESK