Electronic Theses and Dissertation

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Penelitian di LP Kelas IIA Banda Aceh)
Farah Rahmatillah
*
Mohd. Din
**
***
Adwani

ABSTRAK
DaIam Perkemenkumham No. 33 Tahun 2015 bahwasannya keamanan
dan ketertiban yang kondusif daIam lapas adalah syarat yang pertama guna
mendukung terwujudnya keberhasiIan peIaksanaan sistem pemasyarakatan.
Peningkatan pengamanan dan ketertiban dalam Iembaga pemasyarakatan perIu
untuk dikembangkan agar memajukan kuaIitas pengamanan pada LP.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem keamanan terpadu yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan
Pelaksanaannya, Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Sistem
Keamanan dan Upaya yang dilakukan petugas pemasyarakatan dalam mengatasi
hambatan pelaksanaan pengamanan terhadap narapidana pada LP Kelas IIA
Banda Aceh dari peredaran narkotika.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
Metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian studi-studi empiris untuk
menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data
awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan, meneliti adanya
efektivitas terhadap suatu peraturan yang mana bahan pustaka dan wawancara
sebagai alat pengumpul data.
Hasil penelitian ini menunjukan sistem keamanan terpadu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
didapatkan pengamanan dilakukan dengan cara melibatkan para stakeholder,
kegiatan pengamananan dilaksanakan 1x24 jam nonstop dengan menerapkan
sistem shift, pendekatan kultur dan melihat latar belakang narapidana,
meningkatkan pengetahuan SDM LP, menekan angka kejahatan narapidana agar
suasana kondusif tetap terjaga. Dalam praktiknya kegiatan pengamanan telah
dilaksanakan juga penyuluhan hukum dan sosialisasi, tes urin, serta screening
sipir. Sumber daya manusia belum mencukupi untuk ratusan narapidana dan tidak
adanya psikolog untuk narapidana menjadi salah satu penghambat. Adapun upaya
yang dapat dilakukan petugas pemasyarakatan dari peredaran narkotika dengan
meningkatkan integritas petugas LP, meningkatkan kerja sama dengan
stakeholder, menerapkan budaya saling peduli, menjalankan tugas secara

profesional dan berusaha menjadi wadah sharing narapidana, dilaksanakan razia
kamar secara berkala, melakukan sosialisasi, melakukan rehabilitasi dan
penyuluhan. Pelaksanaan sistem keamanan terpadu yang baik dilaksanakan di LP
saat ini belum seluruhnya sesuai, karena hampir diseluruh LP yang ada di
Indonesia belum mampu memiliki sistem keamanan yang mumpuni selain Lapas
Nusa Kambangan. Setiap Lapas merujuk kepada SOP yang sudah diatur di dalam
undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, namun dalam pelaksanaannya
terdapat beberapa hal yang berbeda-beda, karena setiap petugas harus memahami
budaya di tempat tersebut. Jumlah penjaga tidak cukup maksimal yang hanya
berjumlah 9 (sembilan) orang terbagi ke dalam menjaga di lebih kurang 4 pos, 5
orang di blok- blok hunian. Sehingga menjadikan banyaknya modus-modus baru
dalam memasukkan narkotika ke dalam Lapas, yang kadang sudah tidak lagi
berada dalam barang kunjungan seperti makanan atau minuman atau barang
lainnya.
LP Kelas IIA Banda Aceh sebaiknya melakukan penambahan SDM yang
profesional dan berkualitas baik dari segi kualitas maupun kuantitas,
meningkatkan integrasi dan profesional petugas lapas, terus bekerja sesuai SOP
karena hal ini akan membantu dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di LP.
Dari segi sarana dan prasarana adanya pemisahan narapidana sesuai tindak
pidananya dalam 1 sel, mengkaji kembali keperluan sarana dan prasarana yang
masih kurang dan dinilai sudah tidak mengikuti jaman dari modus-modus
kejahatan yang semakin berkembang seperti cctv , metal detector, censor dan hal
lain yang dipandang perlu.




Kata Kunci Tugas Pengamanan, Narapidana, Narkotika, Peredaran, LP.



*
Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF SECURITY THE CIRCULATION OF NARCOTICS IN INSTITUTIONS (Research in Class IIA Correctional Institutions in Banda Aceh) Farah Rahmatillah * Mohd. Din ** *** Adwani ABSTRACT Minister of Law and Human Rights Decree No. 33 of 2015 states that a conducive security and order within correctional facilities is the primary requirement to support the successful implementation of the correctional system. The improvement of security and order within these institutions needs to be developed to enhance the quality of security in correctional facilities. This study aims to examine the integrated security system regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services and its Implementation, the inhibiting and supporting factors in implementing the security system, and the efforts made by correctional officers to overcome security obstacles related to drug trafficking in Class IIA Correctional Facility in Banda Aceh. The research methodology used in this study is empirical juridical. Empirical juridical research involves studying empirical studies to discover theories regarding the functioning of law in society. The approach used in this research is socio-legal, which utilizes secondary data as initial information and is followed by primary data collected in the field. The study examines the effectiveness of certain regulations, using literature review and interviews as data collection methods. The research findings indicate that the integrated security system regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services involves stakeholder participation. Security measures are implemented round the clock, utilizing a shift system. The approach considers the culture and background of inmates, while enhancing the knowledge of correctional facility staff. Efforts are made to reduce inmate crime rates to maintain a conducive atmosphere. Additionally, legal education and socialization, urine tests, and officer screening are practiced. However, there is a lack of human resources to handle the hundreds of inmates, and the absence of psychologists for inmates poses a significant obstacle. To combat drug trafficking, correctional officers can improve their integrity, enhance collaboration with stakeholders, foster a culture of care, carry out their duties professionally, and provide a platform for inmates to share their experiences. Regular room raids, socialization, rehabilitation, and education are also conducted. Although the implementation of an effective integrated security system is yet to be achieved in most correctional facilities across Indonesia, apart from Nusa Kambangan Penitentiary, each facility follows the Standard Operating Procedures (SOP) specified by laws and regulations. However, there are variations in practice due to the need for staff to understand the culture of the specific location. The number of guards is insufficient, with only nine personnel divided into approximately four positions and five individuals in residential blocks. This situation leads to the emergence of new methods to smuggle narcotics into correctional facilities, which are sometimes concealed in visitor items such as food or beverages. It is recommended that Class IIA Correctional Facility in Banda Aceh increase the number of professional and qualified human resources both in terms of quality and quantity, enhance integration and professionalism among correctional officers, and consistently follow SOP. These measures will contribute to the creation of security and order within the correctional facility. Furthermore, there is a need to reassess and improve the facilities and infrastructure, including the separation of inmates according to their offenses in individual cells. The facility should also consider updating and incorporating modern crime prevention methods such as CCTV, metal detectors, sensors, and other necessary measures. Keywords: Security Duty, Convicts, Narcotics, Circulation, Penitentiary. * Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Member of Commission