Electronic Theses and Dissertation

PENERBITAN SERTIPIKAT ATAS TANAH SENGKETA
DI KOTA BANDA ACEH
Afifuddin
Ilyas Ismail**
M. Adli***
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e PP Nomor 24 Tahun 1997 apabila terhadap suatu bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. Namun pada kenyataannya terdapat permasalahan dimana Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh telah menerbitkan sertipikat atas bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Sehingga hal ini akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam penerbitan sertipikat atas tanah sengketa serta mengkaji dan menganalisis kedudukan hak atas tanah sengketa yang telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang menimbulkan sengketa berupa pertanggungjawaban secara institusional atau jabatan dan pertangungjawaban secara pribadi atau personal. Kedudukan atas tanah sengketa yang telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan jika merujuk pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/1990/PN.BNA maka perusahaan adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut, sehingga tindakan ahli waris untuk menjual objek tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
Disarankan kepada BPN agar membentuk satuan tugas khusus untuk kasus pertanahan yang putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memberikan sanksi kepada pejabat Kantor Pertanahan yang tetap menerbitkan sertipikat meskipun tanah tersebut sedang dalam sengket, sehingga nantinya lebih berhati hati dan teliti dalam penerbitan sertipikat. Disarankan kepada masyarakat yang terlibat sengketa pertanahan agar menyampaikan putusan-putusan yang berkaitan dengan pertanahan kepada BPN sebagai instansi yang berwenang dalam hal penerbitan dan pembatalan sertipikat hak atas tanah agar adanya keseragaman informasi terhadap putusan-putusan yang objeknya adalah hak atas tanah.
Kata Kunci: Kantor Pertanahan, Sertipikat Tanah, Tanah Sengketa.

ABSTRACT ISSUANCE OF CERTIFICATE ON DISPUTED LAND IN THE CITY BANDA ACEH Afifuddin1 Ilyas Ismail2 M. Adli3 ABSTRACT Based on Article 30 paragraph (1) letter e PP Number 24 of 1997 that a land parcel whose physical data or juridical data is disputed and submitted to the Court, and there is an order for status quo or a decision for confiscation from the Court will be recorded in the land book blanking out the name of the right holder as well as record any such confiscation or status quo order in it. However, the reality is a problem occurred where the Land Office of Banda Aceh City has issued certificates for land that is currently the object of dispute thus this will cause losses and legal uncertainty to the parties. This study aims to figure out the responsibilities of the Land Office of Banda Aceh City in issuing a certificate on disputed land as well as to examine and analyze the position of land rights in dispute that have been issued certificates by the Land Office. The type of research used in this study is normative legal research, using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results show that the form of accountability from the Land Office of Banda Aceh City in issuing certificates of land rights that give rise to disputes is in the form of institutional or positional accountability and personal accountability. The status of the disputed land for which a certificate has been issued by the Land Office if referring to Decision Number 22/Pdt.G/1990/PN.BNA is legally owned by the firm, so the action of the heirs to sell the land object is an illegal act. It is recommended that there be the application of severe sanctions against Land Office officials in issuing certificates that cause disputes in the form of administrative sanctions or punitive sanctions both in civil law and criminal law intending to provide a deterrent effect. It is suggested to the government establish a regulation obliging the District Court to convey decisions regarding land to the National Land Affairs Agency as the authorized agency in terms of issuing and canceling certificates. Keywords: Land Office, land certificate, disputed land.