Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMES…

Farhad Lubis

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…

INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA

Nailis Wildany

INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA Nailis Wildany Husni** Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir*** ABSTRAK Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan praktik hukum Islam di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Dalam perkembangannya, sejumlah fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan publik dan …

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM…

Ruhul Fata

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PTN-BH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN UNTUK MENDUKUNG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Ruhul Fata Suhaimi** * Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau de…

REKONSEPTUALISASI HAK LANGGEH TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH DALAM KAITAN…

Nila Trisna

Hak Langgeh atau disebut juga dengan (Syuf’ah) sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak Langgeh merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak Langgeh tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh. Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Provinsi Aceh, peralihan hak dilakukan me…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS DALAM PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA AB…

Muhadir

KUHP membahas tentang aborsi dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan aborsi dalam Pasal 194 secara khusus. Namun, atas perbuatan aborsi yang terjadi seperti dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ketentuan pidana yang diterapkan berbeda. Seharusnya berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RES…

Khairul Umam Syamsuyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTITUSI Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRAK Dasar restitusi telah diatur lewat Pasal 98 KUHAP namun secara lengkap di atur dalam UU LPSK. Pasal 3 UU LPSK menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. Faktanya, korban tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 320 ayat (1), dan Pasal 321 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 a…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN …

Alga Mahate Ara

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI DI PT. BPRS H…

Ghadamfar Muflih Idroes

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI di PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN Ghadamfar Muflih Idroes Yanis Rinaldi * Ika Susilwati ** *** ABSTRAK Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah adalah penyaluran dana oleh beberapa lembaga keuangan kepada satu debitur. Pembiayaan ini melibatkan banyak pihak dalam pembuatan perjanjiannya, ini menuntut notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik untuk menjamin kepastian serta per…

PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, DAN KE…

Nurkamila

Abstrak - Dalam menangani permasalahan sampah di Banda Aceh telah tertera dalam Qanun No. 1 Tahun 2017 Pengelolaan Sampah, yang mencakup pemilahan, pengumpulan, dan sebagainya. Realita yang terjadi di Gampong Ulee Lheue dalam penanganan sampah masih tidak tertangani. Ini diakibatkan karena sebagian Gampong Ulee Lheue merupakan daerah kawasan pantai sehingga intensitas pengunjung ramai dan berdampak pada peningkatan volume sampah. Penulisan skripsi ini agar dapat mengidentifikasi bentuk penang…


    SERVICES DESK