Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM A…

A Ryo Khemal Akbar

Pertanggungjawaban Hukum Notaris/PPAT terhadap Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Autentik A Ryo Khemal Akbar Rizanizarli 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Akta autentik seharusnya menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kepercayaan publik karena dibuat melalui prosedur penghadapan, pembacaan, persetujuan, serta penandatanganan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 263, 2…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN LEGISLASI SYARIAT ISLAM PEMERINTAHAN ACEH DALAM SISTEM NEGARA KESA…

Ihdi Karim Makinara

Pemberian kewenangan legislasi syariat Islam kepada Pemerintahan Aceh merupakan pengakuan atas kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan itu bersumber pada kerangka konstitusional pemerintahan daerah bersifat khusus dan penormaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam praktik, pengisian kewenangan melalui Qanun menimbulkan persoalan bukan terutama pada ada-tidaknya dasar berwenang, melainkan pada batas konstitusional materi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG TIDAK …

Syawal Hilmi

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM RAPAT PEMBINA Syawal Hilmi Yanis Rinaldi * Novi Sri Wahyuni ** *** ABSTRAK Secara yuridis, Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, secara tegas mengharuskan setiap perubahan Anggaran Dasar yayasan diputuskan melalui rapat Pembina yang sah dengan syarat kuorum kehadiran minimal…

KONSTRUKSI YURIDIS PEMBERIAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH P…

Rizky Wirdatul Husna

KONSTRUKSI YURIDIS PEMBERIAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT Rizky Wirdatul Husna Yanis Rinaldi** Yusri ABSTRAK Pelaksanaan desentralisasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk kebijakan Belanja Hibah. Namun, pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, khususnya Instansi Vertik…

ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN SUBHOLDING PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Namira Meilina

ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN SUBHOLDING PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Namira Meilina Teuku Ahmad Yani M. Jafar ABSTRAK Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan subholding harus tetap menjamin pelaksanaan mandat negara, kemandirian badan hukum perseroan, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Namun, pengaturan dalam Undang-Undang BUMN yang menempatkan Anak Usaha sebagai badan hukum mandiri setelah penyertaan modal BUMN masih meni…

REFORMULASI PENGUASAAN DAN PENGAMANAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

Syarifah Sharah Natasya

REFORMULASI PENGUASAAN DAN PENGAMANAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH Syarifah Sharah Natasya1 Ilyas Ismail2 Teuku Ahmad Yani3 Yanis Rinaldi4 ABSTRAK Penguasaan dan pengamanan tanah milik pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena tanah merupakan aset strategis yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pengaturan mengenai penguasaan dan pengamanan tanah milik pemerint…

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Muzakkir

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMES…

Farhad Lubis

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…

INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA

Nailis Wildany

INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA Nailis Wildany Husni** Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir*** ABSTRAK Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan praktik hukum Islam di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Dalam perkembangannya, sejumlah fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan publik dan …

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM…

Ruhul Fata

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PTN-BH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN UNTUK MENDUKUNG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Ruhul Fata Suhaimi** * Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau de…


    SERVICES DESK