Electronic Theses and Dissertation

FUNGSI PENGAWASAN DPRA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN TERKAIT DANA OTONOMI KHUSUS
DI PROVINSI ACEH

Ridha Fachri
Eddy Purnama
Adwani

ABSTRAK

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan mengentaskan kemiskinan menjadi kewenangan atau tanggungjawab Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur Pasal 179 dan Pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Aceh diatur selanjutnnya Pasal 10 dan Pasal 11 Qanun Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Pengunaan Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Namun, penerimaan dana otonomi khusus selama ini oleh Pemerintah Aceh belum dapat di maksimalkan dengan baik untuk pengentasan kemiskinan, berdasarkan data yang diperoleh setiap tahunya sisa anggaran sangat tinggi ini menandakan bahwa Pemerintah Aceh belum siap dan tidak memiliki program untuk menggelola dana otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Permasalahan tesis ini yaitu apakah fungsi pengawasan telah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Dana Otonomi Khusus, bagaimana implementasi Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus, dan Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Aceh untuk memaksimalkan Dana Otonomi Khusus untuk mengentaskan kemiskinan.
Penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fungsi pengawasan telah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Dana Otonomi Khusus, memahami dan menjelaskan implementasi Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus dan memahami dan menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Aceh untuk memaksimalkan Dana Otonomi Khusus untuk mengentaskan kemiskinan.
Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian perpustakaan dengan cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan media internet. Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian data menggunakan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif/analitis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Dana Otonomi Khusus tidak sesuai, meskipun berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MD3 juncto Pasa 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi. Pengawasan sangat penting terutama menyelenggarakan dana otonomi khusus untuk mengetaskan kemiskinan Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 mengenai penggunaan dana otonomi khusus Aceh. Kewenangan Pemerintahan Aceh mengelola dana otonomi khusus. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 yang telah mengalami tiga kali perubahan pengelolaan dana otonomi khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Aceh. Tetapi penyelenggaraan dana otonomi khusus selama ini telah memakan korban karena penyalahgunaan dana tersebut sehingga banyak pejabat dan kepala daerah di Aceh yang terjerat korupsi, kemudian berdampak kehidupan masyarakat yang terus mengalami peningkatan kemiskinan karena Pemerintah Aceh tidak dapat memaksimalkan dana otonomi khusus untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya Pemerintahan Aceh untuk memaksimalkan Dana Otonomi Khusus untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota di Aceh terlihat dari perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dalam Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus mencari format terbaik dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota dengan pembagian dana otonomi khusus sebesar 40 persen kepada kabupaten kota dan 60 persen tingkat provinsi.
Disarankan, perlu dibentuk lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan dan program kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di Aceh. selain itu, Pemerintahan Aceh untuk memaksimalkan kewenangan melalui Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengelola dana otnomi khusus, kemudian memberikan peran wakil kepala daerah menyelenggarakan program-program yang terkait dengan dana otonomi khusus sehingga kepala daerah dapat menjalankan kewenangan lainnya, dan Pemerintah Aceh untuk menyusun program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran akademisi untuk memberikan pandangan mengenai program-program yang akan disusun dan dilaksanakan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pengawasan, Dana Otonomi Khusus Aceh

DPRA'S OVERSIGHT FUNCTION IN ALLEVIATING POVERTY RELATED TO SPECIAL AUTONOMY FUNDS IN ACEH PROVINCE Ridha Fachri Eddy Purnama Adwani ABSTRACT The Government of Aceh and the Aceh People's Representative Council have their respective duties and functions as stipulated in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Related to alleviating poverty into the authority or responsibility of the Aceh Government as regulated by Article 179 and Article 183 of the Aceh Government Law, article 10 and Article 11 of Qanun Number 1 of 2018 concerning the use of Special Autonomy Funds are intended for financing development programs and activities, especially infrastructure development and maintenance, people's economic empowerment, poverty alleviation, and education funding, social, and health. However, the receipt of special autonomy funds so far by the Aceh Government has not been maximized properly for poverty alleviation, based on data obtained every year the remaining very high budget indicates that the Aceh Government is not ready and does not have a program to manage the special autonomy funds provided by the Central Government. The issue of this thesis is whether the supervisory function has been carried out by the Aceh People's Representative Council on the Special Autonomy Fund, how the Aceh Government has implemented the Special Autonomy Fund, and what efforts have been made by the Aceh Government to maximize the Special Autonomy Fund to alleviate poverty. The study aims to understand and explain the supervisory function of the Aceh People's Representative Council on the Special Autonomy Fund, understand and explain the implementation of the Aceh Government in the implementation of the Special Autonomy Fund and understand and explain what the Aceh Government has done to maximize the Special Autonomy Fund to alleviate poverty. This research method is empirical normative juridical research. Data collection is carried out through literature and field research. Library research by reviewing and studying laws and regulations, books, journals and internet media. Field research by interviewing predetermined respondents and informants. Data research uses qualitative which produces descriptive / analytical data. The results showed that so far the supervision carried out by the Aceh People's Representative Council on the Special Autonomy Fund was not appropriate, even though based on Article 20A paragraph (1) of the 1945 Constitution juncto Article 69 of Law Number 17 of 2017 tent ang MD3 juncto Pasa 22 of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh states that the functions of members of the Aceh People's Representative Council are supervision, budget and legislation. Supervision is very important, especially in organizing a special autonomy fund to alleviate poverty in Aceh Province as stipulated in Article 10 of Qanun Aceh Number 1 of 2018 concerning the use of Aceh special autonomy funds. Aceh Government authority manages special autonomy funds. Regulated in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh which is then regulated in Qanun Aceh Number 1 of 2018 which hasundergone three changes in the management of special autonomy funds between provinces and regencies/cities throughout Aceh. However, the implementation of the special autonomy fund has so far taken its toll because of the misuse of these funds so that many officials and regional heads in Aceh are entangled in corruption, then it affects the lives of people who continue to experience an increase in poverty because the Aceh Government cannot maximize the special autonomy fund to collectn alleviate poverty. The Aceh Government's efforts to maximize the Special Autonomy Fund to alleviate poverty through equitable development at the district/city level in Aceh can be seen from the changes made by theAceh Government, in Qanun on Procedures for Allocating Additional Oil and Gas Revenue Sharing Funds and the Use of Special Autonomy Funds seeking the best format by involving city district governments with the distribution of ot funds oSpecial nomi of 40 percent to municipal districts and 60 percent to provincial level. It is recommended that an independent institution should be established that has special authority to carry out supervision and program activities sourced from special autonomy funds at both the Provincial and District levels in Aceh. in addition, the Government of Aceh to maximize its authority through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh to manage special autonomy funds, then gives the role of deputy regional heads to organize programs related to special autonomy funds so that regional heads can exercise other authorities, and the Government of Aceh to develop programs that are in direct contact with the community both at the provincial and district/city levels by involving The role of academics to provide views on the programs to be compiled and implemented. Keywords : Poverty, Supervision, Aceh Special Autonomy Fund