Electronic Theses and Dissertation

Penciptaan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat berasaskan keadilan, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Namun hal tersebut masih saja belum terlaksana, sehingga masyarakat belum puas terhadap penegakkan hukum. Seperti dalam kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dimana hakim menolak perkara pengajuan rekonvensi dan konvensi. Sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Jantho hakim menerima gugatan rekonvensi dan konvensi tersebut. Perbedaan putusan ini dapat terganggu dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemeriksaan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, apakah faktor penyebab hakim tidak menerima gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, dan bagaimanakah implementasi mahkamah syar’iyah terhadap penafsiran hukum tentang ditolaknya gugatan penggugat rekonvensi dan gugatan konvensi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemeriksaan gugatan penggugat rekonvensi dan gugatan konvensi, untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab hakim tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi dan konvensi, untuk menjelaskan dan menganalisis tentang implementasi Mahkamah Syar’iyah terhadap penafsiran hukum tentang ditolaknya gugatan penggugat rekonvensi dan gugatan konvensi.
Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan atau comprative approach. Adapun sumber data yaitu library research atau penelitian kepustakaan dan field research atau penelitian lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, berdasarkan pembuktian di pengadilan Hakim menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menyusun dalil-dalil gugatannya tidak jelas, tidak runtut dan tidak cermat sehingga dalil pokok atau syarat pokok sebagai materi suatu gugatan harta bersama tidak dicantumkan dalam gugatan, karena hal tersebut merupakan landasan pokok untuk bersandarnya pembuktian dalam mengadili perkara sengketa harta bersama. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur (obscuur libels), sesuai dengan ketentuan Pasal 8 B.Rv, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart). Kedua, alasan hakim tidak menerima gugatan penggugat di dalam pembuktian penggugat tidak memiliki alat bukti yang cukup, dan penggugat mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, dan semua yang telah diucapkan oleh penggugat hanya kebohongan belaka, sehingga hakim memutuskan perkara tersebut tidak diterima. Ketiga, penafsiran hukum ditolaknya gugatan penggugat rekonvensi dan gugatan konvensi menurut hakim bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan boleh mengajukan gugatanya baik itu mengabungkan gugatan maupun tidak yang terpenting adanya alat bukti. Jika dalam konvensi dan rekonvensi penggugat awal mencabut gugatannya, maka boleh dicabut oleh salah satu pihak apabila adanya persetujuan oleh salah satu pihak, akan tetapi jika tidak ada persetujuan antara penggugat dan tergugat maka reonvensinya tetap di periksa dan dilanjutkan kembali sesuai prosedur yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah.
Disarankan dalam setiap putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak, tanpa memihak kepada salah satu pihak yang mengajukan gugatan. Diharapkan agar hakim untuk tetap berpegang pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam pembuktian dipersidangan. Diharapkan agar hakim dalam menafsirkan hukum sesuai dengan kejadian dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat, dengan mengedepankan keadilan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Rekonvensi, Konvensi, Penyelesaian Sengketa, Asas Ius Curia Novit,
Kewenangan Hakim Pengadilan

The creation of a balanced relationship between people in society requires legal protection of one's rights in social life. The state is obliged to provide legal protection for the rights of the people based on justice, regulating restrictions in the public interest, nation and state. However, this is still not implemented, so that people are not satisfied with law enforcement. As in the case of the Bireuen Sharia Court where the judge rejected the case of filing a counter-convention and convention. Whereas in the Jantho Sharia Court the judge accepted the counterclaim and convention. This difference in decisions can be disrupted in realizing justice in society. The problem in this study is how the judge's consideration in examining the convention lawsuit and the reconvention lawsuit, what are the factors causing the judge not to accept the convention lawsuit and the reconvention lawsuit, and how is the implementation of the Sharia court on the legal interpretation of the rejection of the plaintiff's reconvention lawsuit and the convention lawsuit. The purpose of this research is to explain and analyse the judge's consideration in examining the plaintiff's counterclaim and convention lawsuit, to explain and analyse the factors causing the judge not to accept the plaintiff's counterclaim and convention, to explain and analyse the implementation of the Sharia Court on the legal interpretation of the rejection of the plaintiff's counterclaim and convention lawsuit. The research method used is empirical juridical with a comparative approach. The data sources are library research or library research and field research or field research. The results showed that first, based on the evidence in court, the Judge assessed that the Convention Plaintiff / Counterclaim Defendant in compiling the arguments of his lawsuit was unclear, incoherent and inaccurate so that the main arguments or main requirements as the material of a joint property lawsuit were not included in the lawsuit, because this is the main basis for relying on evidence in adjudicating cases of joint property disputes. Therefore, the Panel of Judges considered that the lawsuit of the Convention Plaintiff/Reconvention Defendant was obscure (obscuur libels), in accordance with the provisions of Article 8 B.Rv, then the Plaintiff's claim must be declared unacceptable (Niet Onvankelijk Verklaart). Second, the reason why the judge did not accept the plaintiff's claim in the proof of the plaintiff did not have sufficient evidence, and the plaintiff made something up. The judge decided that the case was not accepted, which did not exist, and everything that had been said by the plaintiff was just a lie, so the judge decided that the case was not accepted. Third, the legal interpretation of the rejection of the plaintiff's reconvention and convention lawsuit according to the judge that everyone who files a lawsuit may file a lawsuit whether it combines the lawsuit or not, the most important thing is the existence of evidence. If in the convention and reconvention the initial plaintiff revokes his lawsuit, it may be revoked by one of the parties if there is consent by one of the parties, but if there is no agreement between the plaintiff and the defendant then the counter-convention is still examined and resumed according to the procedures applicable in the Sharia Court. It is recommended that every decision made by the Sharia Court must be in accordance with the applicable law and can provide a sense of justice for the parties, without taking sides with one of the parties who filed the lawsuit. It is expected that judges should stick to the evidence submitted by the parties in the trial. It is expected that judges interpret the law in accordance with the events and problems experienced by the community, by prioritizing legal justice for the community. Keywords: Reconvention, Convention, Dispute Resolution, Authority of Court Judges