Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS TERHADAP DITOLAKNYA GUGATAN PENGGUGAT REKOVENSI DALAM KAITANNYA DENG…

Julianda

Penciptaan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat berasaskan keadilan, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Namun hal tersebut masih saja belum terlaksana, sehingga masyarakat belum puas terhadap penegakkan hukum. Seperti dalam kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen d…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHA…

Elfama Zain

Dalam perkara gugatan sederhana, satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum keberatan. Dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan tidak ada mekanisme pemeriksaan tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa: (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar: a) Putusan dan berkas gugatan sederhana; b) Permohonan keberatan dan memori keberatan, dan c) Kont…

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI N…

Cut Raudhatul Jannah

Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi perceraian diaplikasikan tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga warga yang berstatus PNS. Jika PNS ingin melakukan perceraian, maka diwajibkan untuk mendapatkan izin dari atasannya seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 1 PP No.45 Tahun 1990. Selain itu, izin perceraian juga diatur dalam III Romawi SE BAKN No…

PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN DINAS SOSIAL ACEH (ST…

Ridha Maulana

Pengaturan terkait pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana ketentuan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan a…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG MENGUASAI TANAH TANPA SERTIFIK…

Muhammad Antoni

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan. Namun pada prakteknya yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh penerapan asas-asas tersebut masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahui hingga saat ini belum adanya kesepakatan deng…

TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANKAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN…

MUHAMMAD RESA MAHZA

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 selanjutnya disebut U…


    SERVICES DESK