Electronic Theses and Dissertation

WANPRESTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH
(Studi Empiris Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/PDT.G/2019/PN.BNA)


Annisa Fadilla
Yusri
Sanusi


ABSTRAK

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Pasal 5 Perjanjian Pekerjaan Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Aceh KU.602-A/KONST-PNL/2018/2013, menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran akan membayar biaya pembangunan apabila pekerjaan telah diselesaikan oleh penyedia jasa tepat waktu. Akan tetapi, fakta di lapangan pada Pekerjaan Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Kabupaten Aceh Utara, tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati. Pihak pertama selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran harga borongan kepada penyedia jasa meskipun penyedia jasa telah menjalankan kewajibannya, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.602/A-SDW/676/2010.
Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengkaji penyebab terjadinya wanprestasi Kuasa Pengguna Anggaran dalam kontrak kerja pengadaan barang dan jasa Pekerjaan Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Kabupaten Aceh Utara. Kedua, untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi terkait dengan kontrak Pekerjaan Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Kabupaten Aceh Utara. Ketiga, untuk mengkaji asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam putusan Hakim PN Banda Aceh Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. BNA terkait dengan kontrak kerja pengadaan barang dan jasa Pekerjaan Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Kabupaten Aceh Utara.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan testier, serta bahan nonhukum. Data penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Pembahasan dilakukan dengan cara mengaitkan teori dan ketentuan hukum dengan realitas di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tejadinya wanprestasi kuasa pengguna anggaran dalam kontrak kerja pengadaan barang dan jasa Pekerjaan Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Kabupaten Aceh Utara, adalah karena kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengairan Aceh dalam mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kepada PT Aldy Jaya Utama dan bergantinya roda kepemimpinan pada Dinas Pengairan Aceh. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi tersebut adalah dengan adanya Perjanjian Kontrak Konstruksi, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan hasil resume rapat Forkopimda, serta alat bukti surat lainnya yang menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa pihak Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengairan Aceh telah melakukan perbuatan wanprestasi di dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. BNA. Asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi para pihak dalam putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. BNA telah terpenuhi. Putusan tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak, yang majelis hakim telah mengabulkan tuntutan ganti kerugian secara materil dan immateril yang diajukan oleh Penggugat.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan asas-asas pemerintah yang baik di masa yang akan datang, salah satu wujud dari asas-asas pemerintahan yang baik adalah dengan melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dengan tidak melakukan wanprestasi. Disarankan kepada pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk memahami mekanisme perancangan kontrak, isi kontrak dan akibat-akibat hukumnya yang terdapat didalam kontrak pengadaan barang dan jasa, guna menghindari perbuatan wanprestasi. Disarankan kepada para pihak yang berperkara di pengadilan, yang telah memiliki putusan tetap agar dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Permohonan eksekusi tersebut diajukan dengan tujuan agar pihak yang kalah dapat menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata/ inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa.


Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Perjanjian,Wanprestasi.

PROXY OF BUDGET USER DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT’S GOODS AND SERVICES PROCUREMENT CONTRACT (An Empirical Study of Banda Aceh District Court Decision Number 4/PDT.G/2019/PN.BNA) Annisa Fadilla Yusri Sanusi ABSTRACT Article 1338 of the Civil Code states that all legally binding agreements apply as laws to those who make them and must be carried out in good faith. Article 5 of the Agreement on Cliff Protection and Normalization of Kr.Peuto Aceh; KU.602-A/KONST-PNL/2018/2013 stipulates that the Proxy of Budget User will pay the construction costs if the service provider finishes the work on time. However, the Cliff Protection Work and Normalization of Kr.Peuto in North Aceh District empirical facts demonstrated that the contract was not carried out in accordance with its terms. Even though the service provider has fulfilled its obligations in accordance with the Work Commencement Order (SPMK) Number: KU.602/A-SDW/676/2010, the first party as a Proxy of Budget User does not fulfill its obligation to make wholesale price payments to service providers. This study's primary objective is to investigate the causes of default by the Proxy of Budget User in contracts for Cliff Safety Works and Normalization of Kr. Peuto, North Aceh District. Second, to investigate the basis for judicial considerations in Cliff Safety Work contract and Normalization of Kr. Peuto, North Aceh District, default cases. Third, to examine the principle of legal certainty and the principle of justice in Banda Aceh District Court decision Number 4/Pdt.G/2019/PN.BNA's regarding the contract for the procurement of goods and services for the Cliff Safety Works and Normalization of Kr.Peuto, North Aceh District. This is an empirical legal study that employs primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as non-legal sources. Data were obtained through library research and interview-based field research. The discussion is conducted by relating theory and legal provisions to the actual situation. The analysis was conducted qualitatively and descriptively. According to the findings of this study, the default by the Proxy of Budget User in contracts for the procurement of goods and services for Cliff Safety Works and Normalization of Kr. Peuto Aceh Utara District was caused by the negligence of the Proxy of Budget User of the Aceh Irrigation Department in allocating a budget for payments to PT Aldy Jaya Utama and the change in leadership of the Aceh Irrigation Department. The existence of a Construction Contract Agreement, Work Commencement Letter (SPMK), and the results of the Forkopimda meeting resume, along with evidence from other letters, served as the judge's basis for declaring that the Proxy of Budget User of the Aceh Irrigation Department had committed an act of default. The principle of legal certainty and the principle of justice for the parties in decision Number 4/Pdt.G/2019/PN. BNA has been fulfilled. The decision has reflected the principle of legal certainty and justice for both parties where the panel of judges has granted the claim for compensation materially and immaterially submitted by the Plaintiff. It is suggested to the Government of Aceh to carry out the principles of good governance in the future where one form of implementation is to carry out contracts for the procurement of goods and services in accordance with Work Commencement Letters (SPMK) and not to default. It is also suggested to service users and service providers to understand the mechanism of contract design, contract content and legal consequences contained in goods and services procurement contracts in order to avoid default. Finally, it is suggested to the parties who already have a legally binding decision to immediately submit a request for execution to the District Court. The request for execution was filed so that the losing party could immediately carry out a court decision that has permanent legal force (res judicata/inkracht van gewijsde) which is punitive (condemnatoir) and carried out by force. Keywords : Goods and Services Procurement, Contract, Default.