Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN)
Pengarang
Muhar Nanda Rizka - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Rizanizarli - 196011151989031002 - Dosen Pembimbing I
Nurdin MH - 196412311991021002 - Penguji
Mahfud - 198004152005011003 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1603101010138
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Illegal Tanpa Izin Usaha Pertambangan, Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penambangan Illegal Tanpa Izin Usaha Pertambangan , dan Upaya dalam mengatasi Tindak Pidana Penambangan Illegal Tanpa Izin Usaha Pertambangan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya tidak pidana penambangan illegal ini karena banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Kendala yang dihadapi dalam menangani kasus ini adalah Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, Ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah, serta adanya Keterangan saksi yang tidak jelas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kasus ini yaitu Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik, dan menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum.
Disarankan kepada pihak kepolisian untuk terus mengusust kasus penambangan liar ini dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku tindak pidanan penambangan liarr agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi kejahatan pidana penambangan liar kembali.
Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management are also more stringent by including criminal sanctions for violations of law in the mining and environmental sectors. However, in reality there are still many illegal mining activities without regard to Mining Business Permits which will have a negative impact on the community This study aims to analyze the Causes of the Occurrence of Illegal Mining Crimes Without Mining Business Permits, Obstacles faced in law enforcement of Illegal Mining Crimes Without Mining Business Permits, and Efforts to Overcome Illegal Mining Crimes Without Mining Business Permits. The method used in this study is an empirical juridical research method. Field research was conducted in order to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants. Based on the research results, it is known that the cause of illegal mining is not criminal because many members of the community depend on the rock mining business. The obstacles faced in handling this case were the inadequate quantity and quality of investigators in each unit, the absence of legally summoned witnesses, and the presence of unclear witness statements. Efforts were made to overcome this case, namely conducting training, training, and evaluation specifically carried out to measure the ability (performance) of investigators, and developing strategies to increase coordination between law enforcement agencies. It is suggested to the police to continue to investigate this case of illegal mining and provide strict sanctions against the perpetrators of criminal acts of illegal mining in order to provide a deterrent effect on the perpetrators so that they do not repeat illegal mining crimes again.
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH) (FADHEL ADYAKSA PURWANTO, 2021)
TINDAK PIDANA USAHA TAMBANG BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (Anya Febby Mutia, 2022)
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI) (Nurul Akla, 2023)
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (ASTINA, 2019)
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH) (Rivanza Al Achyar, 2023)